Tiga DPD REI 'Kumpul Bareng' Soroti Kebijakan Sertifikat Elektronik

INDUSTRY.co.id - Tangerang - Kalangan pengembang yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) yang berasal dari tiga DPD yakni, REI DKI Jakarta, REI Jawa Barat, dan REI Banten menggelar kegiatan "Temu Anggota".

Dalam kegiatan tersebut turut dibahas bergagai isu, salah satunya terkait Kebijakan Sertifikat Elektronik Tanah.

Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Pendaftaran Tanah, artinya akan menggantikan sertifikat analog yang berlaku sebelum ini.

Ketua DPD REI Banten Roni H. Adali mengatakan, perubahan bentuk sertifikat menjadi dokumen elektronik merupakan lompatan yang sangat besar. Namun, tantangan terbesarnya adalah sejauh mana jaminan keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan atas tanah. Pasalnya, kasus sertifikat kepemilikan ganda (masih) cukup banyak terjadi.

“Kami sebagai pelaku usaha ingin Sertifikat Elektonik mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Dan pemegang hak juga mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan,” katanya pada acara Temu Anggota Tiga DPD REI, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/6).

- Iklan -

- Iklan -

Sementara itu, Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar menyebut bahwa sertifikat elektronik juga sangat erat kaitannya dengan proses penyaluran kredit di perbankan. Misalnya sebagai komponen dalam analisa kredit, khususnya collateral/agunan.

“Jika Sertifikat Elektronik menjadi jaminan kredit di bank, maka Hak Tanggungan (HT) pun akan menjadi E-HT. Bagaimana proses integrasi antara sistem BPN dengan Perbankan Pemberi Kredit maupun pihak Notaris/PPAT. Pengembang harus mengetahui teknisnya,” ungkap Arvin.

Demikian pula jika proses kredit pinjaman sudah diselesaikan oleh debitur. Maka tentu akan dilanjutkan dengan proses Roya elektronik oleh BPN sesuai informasi dari bank terkait. 

“Beberapa kasus terjadi error sehingga Roya elektronik masih harus menunggu kembali. Hal ini harus diantisipasi karena Roya elektonik atas HT ini akan di template ke Sertifikat elektronik,” tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nastiti menegaskan, diperlukan perangkat keras, perangkat lunak dan SDM-SDM yang kompeten agar Sertifikat elektronik mampu mengefisienkan proses pendaftaran tanah, pengecekan sertifikat dan bisa meningkatkan indikator kemudahan berusaha di Indonesia.

“Sebagai pelaku usaha kami tentu ikut aturan. Cepat atau lambat Sertifikat elektronik akan ada diseluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan adanya sosialisasi secara masif oleh Kementerian ATR/BPN, kepada segenap masyarakat, notaris, pelaku usaha maupun instansi yang terkait termasuk sektor perbankan,” pungkasnya.