Mahalnya Harga Gas Industri Imbas Dari Carut Marutnya Tata Kelola Sektor Hilir Gas Bumi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dewan Energi Nasional (DEN) sambut baik langkah pemerintah dengan menurunkan harga gas di Medan, Sumatera Utara. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan daya saing indsutri dan perekonomian nasional.

Anggota DEN, Rinaldy Dalimi mengatakan, dengan adanya penurunan harga tersebut, biaya produksi di industri akan berkurang. Penurunan harga juga akan membawa dampak yang positif terhadap industri-industri di Sumatera Utara.

"Dengan adanya penurunan harga gas, biaya produksi disana otomatis bisa lebih berkurang karena harga bahan bakarnya juga sudah menurun. Efeknya, ekonomi di sana, khususnya di sektor industri yang menggunakan gas, akan membaik," kata Rinaldy dalam pernyataan resminya, Selasa (1/8/2017).

Rinaldy menambahkan, dengan penurunan harga tersebut, dapat dipastikan bahwa infrastruktur gas di sana sudah memadai dan lengkap meskipun pada akhirnya belum tentu penurunan harga gas bakal diikuti di kota-kota lain.

"Gas tidak sama seperti minyak. Kalau gas itu jika infrastrukturnya sudah siap, bisa turun (harganya). Jadi semua itu tergantung dengan kondisi infrastruktur dan ketersediaan gas di wilayah tersebut," ungkap Rinaldy.

Turunnya harga gas industri di Medan sempat terdengar hingga kuping Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, Jokowi meminta harga gas diturunkan menjadi USD6 per MMBTU. Namun, harga jual gas bumi di Medan dari berkisar USD13,38 per MMBTU kini hanya berkisar USD9,95 per MMBTU mulai 1 Februari 2017.

Di sisi lain, Anggota DEN, Tumiran menerangkan kondisi sebenarnya terkait adanya dugaan monopoli yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) terhadap penjualan gas bumi di wilayah Medan, Sumatera Utara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam dakwaan persidangan, KPPU menduga PGN telah melakukan monopoli harga sehingga harga gas industri di Medan sempat melambung tinggi di angka USD13,38 mmbtu.

Padahal menurut Tumiran dalam praktiknya, BUMN di sektor hilir gas itu hanya bertindak sebagai penyalur gas bumi ke industri di mana pembentukan harga sudah lebih dulu ditetapkan pemasok PGN di hulu yakni PT LNG Arun dan PT Pertamina EP.

"Yang terjadi di Medan saat ini merupakan imbas dari carut-marutnya tata kelola sektor hilir gas bumi yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Meski arah kebijakan energi nasional sudah jelas, saya pikir perlu dibuat roadmap hilir gas bumi untuk menghindari hal seperi ini sehingga kebijakan bisa sinkron dan tidak berjalan parsial ke depannya," jelasnya.

Tumiran mengungkapkan, keberadaan roadmap hilir minyak dan gas bumi sendiri harus harus segera dibuat dalam rangka menyikapi meningkatnya angka konsumsi gas bumi khususnya di sektor industri. Dalam konteks industri gas di Medan, akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) ini pun menilai fenomena tingginya harga gas bumi yang sempat terjadi juga dikarenakan minimnya alokasi gas untuk industri sehingga mengakibatkan tingginya harga jual ke konsumen. Ditambah, sengkarut masalah dalam hal tumpang tindihnya fasilitas penyaluran gas bumi yang menjadikan harga gas tinggi.

"Di sinilah tugas regulator termasuk BPH Migas dan KPPU untuk dapat menyelesaikan sengkarut masalah mengenai tumpang tindih tadi. Kalau di suatu wilayah sudah ada BUMN yang beroperasi, harusnya tidak boleh lagi ada yang masuk untuk menghindari persaingan yang tidak sehat," imbuh Tumiran.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat KPPU akan menggelar sidang lanjutaan atas dugaan praktik monopoli harga gas yang dilakukan PGN terhadap pelaku industri di Medan. Dalam dakwaannya, PGN diduga telah melakukan monopoli lantaran telah menguasai sebagian besar pasar bisnis gas bumi di Sumatera Utara; Menerapkan harga secara sepihak tanpa memperhatikan daya beli; Menerapkan harga secara excessive, Hingga memberlakukan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang tidak seimbang dengan pelanggan.