Pelaku UKM Harapkan Pemerintah Beri Kemudahan Sertifikasi Halal

INDUSTRY.co.id , Jakarta - Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah  berharap pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal. Selain itu dari sisi biaya, khusus untuk UMKM, agar diberi harga yang lebih terjangkau dan dari sisi administrasi tidak rumit.

Harapan tersebut disampaikan Itmamul Khuluq (30), pengusaha dan peternak telur puyuh di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Ia mengatakan, pelaku UKM di daerah yakin sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen.

"Saya optimis, sertifikasi halal akan meningkatkan penjualan minimal kepercayaan ke produk UKM semakin baik," ujar Khuluq, dalam keterangan tertulis Senin (31/7/2017) .

Sementara, menurutnya, dari sisi pengurusan sertifikasi halal, tidak perlu gratis, karena bagaimanapun, para UKM juga sadar bahwa untuk naik kelas akan perlu biaya. "Tapi yang penting terjangkau," ujar dia.

Hal lain yang harus diberikan ke UKM yakni kemudahan akses ke proses sertifikasi dan juga informasi detail bagaimana mengurus.

Harapan lain, perlu ada pendampingan teknis bagi para pelaku UKM ketika mengurus sertifikasi. Ia mengatakan, seringkali para UKM itu bukan tidak mau mengurus, namun tidak tahu baik infonya mau pun prosedurnya, karena UKM masih terlalu sibuk dengan menjaga dan memperbesar pasar, mengelola keuangan, serta mendidik karyawan.

"Sistem belum ada dan bersiafat manual. Sehingga kami masih menganggap itu hanya menambah kelelahan," ucapnya.

Untuk itu, agar para UKM bisa semangat mengajukan proses sertifikasi halal, perlu dibuat komunitas UKM sejenis,  sehingga pengurusan sertifikasi halal atau lainya sehingga masing-masing bisa sharing.

"Nah, sampai sekarang, sementara ini belum ada untuk komunitas yang sharing tentang sertifikasi halal. Makanya bagi saya perlu dibuatkan,"ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman, mengatakan, saat ini, yang perlu dibangun bersama, adalah bagaimana jaminan halal itu berlaku dari hulu sampai hilir. Persepsi pengurusan sertifikasi halal yang harus antri dan berbelit, diharapkan juga bisa ditepis lembaga BPJPH.

BPJPH juga harus memerhatikan para pengusaha skala kecil menengah agar bisa mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan murah karena bisa menjadi nilai lebih bagi produk jasa yang diberikan ke konsumen.

"Bantuan ke UKM tidak sekadar sertifikasi. Karena sertifikat hanya selembar kertas. Yang penting bagaimana sertifikat jaminan halal dilaksanakan, sehingga jaminan halal bisa dipastikan," terang Adhi. (tan)