Pemerintah Tetapkan Alternatif Penyelesaian Hukum bagi Pelanggar Pemanfaatan Lahan Sawit

Oleh : Herry Barus | Selasa, 26 September 2023 - 16:26 WIB

Presiden Jokowi dan Sidang Kabinet
Presiden Jokowi dan Sidang Kabinet

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait kelapa sawit dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Selasa, 26 September 2023, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dalam keterangannya usai mengikuti rapat mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah alternatif penyelesaian hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pemanfaatan lahan-lahan sawit di Tanah Air.

"Alternatif pertama, selesaikan baik-baik dengan denda administratif dan menyelesaikan seluruh persyaratan. Kalau melanggar, tidak mau juga kooperatif sampai waktu yang ditentukan, ya November nanti ketentuannya akan dipidanakan. Penyelesaian pemanfaatan lahan-lahan sawit secara tidak sah sudah diputuskan akan denda administratif dan penyelesaian atas kerugian negara dengan berbagai dendanya," ujar Mahfud. Demikian keterangan dari  Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Mahfud juga menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak kooperatif akan dipidanakan. Bahkan, pidana tersebut tidak hanya menghitung kerugian negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara.

"Kerugian perekonomian negara itu dihitung oleh pakar ya. Berapa misalnya selama menggunakan lahan tidak sah itu keuntungan gelap yang diperoleh berapa? Kita hitung semua. Kemudian kerusakan lingkungan alam negara harus membayar berapa? Itu akan dibebankan kepada dia semuanya," ungkap Mahfud.

Mahfud menyebut bahwa pemerintah sudah melakukan identifikasi terhadap sejumlah perusahaan yang harus menyelesaikan masalah terkait pemanfaatan lahan sawit. Pemerintah turut melibatkan Kejaksaan Agung untuk melihat aspek pidana, dan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung jumlah kerugian negara.

"Kerugian keuangan negara itu seharusnya kalau ini dikelola secara sah, pajaknya berapa? Kemudian dendanya berapa? Nah, yang kerugian perekonomian negara itu dia memperoleh keuntungan secara ilegal sehingga kemarin kena kan Rp42 triliun karena kita menghitung perekonomian negaranya," ucap Mahfud.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BRI Insurance Raih Penghargaan di Market Leaders Awards 2025

Kamis, 17 Juli 2025 - 18:29 WIB

Kian Bersinar, BRI Insurance Kembali Raih Penghargaan di Market Leaders Awards 2025

Berkat kinerja terbaiknya, BRI Insurance (BRINS) kembali meraih pengahargaan dengan kategori General Insurance Market Leaders 2025 di acara Market Leaders Awards 2025 yang diselenggarakan di…

Mitsubishi Destinator (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Kamis, 17 Juli 2025 - 18:25 WIB

Mitsubishi Destinator Resmi Diperkenalkan, Miliki Segudang Fitur Canggih

Mitsubishi Motors Corporation secara resmi memperkenalkan model midsize SUV terbarunya di Indonesia, Mitsubishi All New Destinator berkapasitas tujuh penumpang dengan tiga baris yang luas. All…

Mentan Andi Amran Sulaiman

Kamis, 17 Juli 2025 - 17:15 WIB

Raih Opini WTP dari BPK, Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Kinerja Kementan

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa…

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat rapat dengan Komisi IV DPR RI

Kamis, 17 Juli 2025 - 16:55 WIB

DPR RI Dukung Penuh Mentan Amran Bongkar Praktik Curang Beras Oplosan

Komisi IV DPR RI menyampaikan dukungan penuh terhadap keberanian dan ketegasan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam menindaklanjuti dugaan praktik pengoplosan beras premium dengan kualitas…

Mekari

Kamis, 17 Juli 2025 - 16:25 WIB

Efisiensi Jadi Napas Bisnis Saat Optimisme Menurun, Tim Keuangan Jadi Garda Terdepan Kelangsungan Usaha

Di tengah ketidakpastian makroekonomi dan gelombang tekanan fiskal global, bisnis di Indonesia kembali diuji. Tahun ini dibuka dengan sinyal kehati-hatian yang jelas antara lain, Indeks Keyakinan…