Mau Klaim Asuransi Tani Padi? Begini Langkah-langkahnya

Oleh : Herry Barus | Senin, 11 September 2023 - 15:25 WIB

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) (Foto Dok Industry.co.id)
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo terus mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Melalui asuransi ini, para petani akan lebih merasa aman bila terjadi kerugian akibat gagal panen. Lalu bagaimana cara pengajuan klaim terkait asuransi ini? Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, menjelaskan langkah-langkahnya:

Peserta didampingi petugas Dinas Pertanian (Petugas Penyuluh Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman) menyampaikan laporan klaim kepada pihak Asuransi melalui Aplikasi Sistem Informasi Pertanian (SIAP).

Peserta wajib melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan Pedoman Bantuan Premi (PEDUM) AUTP dan selanjutnya mengupload pada aplikasi SIAP.

Setelah dokumen klaim lengkap dan penyebab klaim terjamin polis, asuransi pelaksana akan melakukan analisa serta menyampaikan persetujuan klaim (termasuk discharge form).

“Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, barulah klaim akan dibayarkan ke rekening kelompok tani,” lanjutnya.

Untuk diketahui,  Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Peserta harus mengambil langkah-langkah upaya pengendalian bersama petugas Dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan yang lebih luas yang disebabkan oleh OPT.

Ia melanjutkan, premi yang diberikan kepada petani sebesar Rp 180 ribu dengan 80 persen merupakan bantuan pemerintah, sehingga setiap petani hanya membayar Rp 36 ribu dengan maksimal harga pertanggungan Rp 6 juta per hektar.

 

“Kriteria petani yang bisa mendapatkan asuransi ini, adalah petani penggarap atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektar. Kriteria lahan merupakan lahan irigasi atau lahan tadah hujan yg dekat dengan sumber air,” lanjutnya.

Adapun kriteria ganti rugi yang diberikan yaitu, umur padi sudah melewati 10 hari tanam (HST), umur padi sudah melewati 30 hari (tabela/gogo rancah), intensitas kerusakan kurang lebih 75 persen, dan luas kerusakan kurang lebih 75 persen pada tiap petak alami.

AUTP sangat penting dalam mendukung program ketahanan pangan. Perlindungan yang diberikan mencakup kerugian atas risiko kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan serta serangan hama, hingga penyakit tanaman atau organisme penganggu tumbuhan (OPT). Dengan adanya AUTP petani dapat mengajukan klaim untuk memperoleh ganti rugi sehingga mampu melanjutkan kegiatan berusaha tani.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kampanye #BestInClass Nippon Paint

Minggu, 21 Juli 2024 - 11:40 WIB

Komitmen Nippon Paint Hadirkan Cat Terbaik dan Berkualitas Lewat Kampanye #BestInClass

Perusahaan manufaktur dan industri cat asal Kepang, Nippon Paint Indonesia meluncurkan kampanye #BestInClass dalam acara Weatherbond Series Techsperience yang menjadi bentuk komitmen dalam menghadirkan…

Menko Airlangga

Minggu, 21 Juli 2024 - 10:26 WIB

Fondasi Kuat, Menko Airlangga Prediksi Ekonomi RI Akan Tumbuh di Atas 5%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan fondasi perekonomian nasional terus mengalami penguatan seiring dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah.…

Rakernas, ALDEI Mengakselerasi Industri Logistik Digital Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:33 WIB

Rakernas, ALDEI Mengakselerasi Industri Logistik Digital Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta-Rakernas ALDEI (Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia) tanggal 18 Juli di Paxel HQ, Jakarta yang dibuka dengan dukungan Dewan Pembina ALDEI, sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN, Yukki…

Ilustrasi Guru Honorer (Photo by KlikPositif.com)

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:03 WIB

Seratus Guru Honorer Dipecat di Jakarta, Komisi X: Istilah ‘Cleansing’ Terlalu Sadis...

Komisi X DPR RI mengkritik kebijakan pemecatan lebih dari seratus guru honorer di DKI Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing’ atau ‘pembersihan’. Wakil Ketua Komisi XI DPR…

Ketua DPR Puan Maharani

Minggu, 21 Juli 2024 - 08:59 WIB

Duh, MinyaKita Naik Harga dan Langka! Puan Maharani Minta Pemerintah Lakukan Ini...

Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani meminta Pemerintah untuk mengetatkan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng bersubsidi merk MinyaKita yang harganya resmi mengalami kenaikan per Jumat…