INDUSTRY.co.id - Jakarta - Badan Kajian Strategis (Bakastra) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai tenaga kerja dan pelaku usaha harus siap dengan transformasi digital. Sehingga, peluang untuk memaksimalkan bonus demografi bisa terbuka lebar.
Pembahasan tersebut dikupas tuntas dalam diskusi yang digelar Bakastra HIPMI bertajuk "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju, Penerapan 4 Pilar Kebangsaan Dalam Aspek Perekonomian".
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya, Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adiniggar Widyasanti, serta Deputi Bidang Keamanan Siber Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Adji Pamungkas.
"Diskusi Publik ini kami selenggarakan guna menyusun Program Kerja Hipmi se-Indonesia yang selaras untuk setiap provinsi, dengan Pemerintah, agar program-program yang dicanangkan dapat mendukung semangat Pemerintah Terus Melaju Untuk Indonesia Maju," kata Ketua Bakastra Hipmi Rhesa Yogaswara.
Menurutnya, bonus demografi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, kedaulatan siber, kemajuan Indonesia, dan internalisasi Empat Pilar MPR yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika.
Dalam lanskap yang saling terkait ini, Rhesa menyebut, ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Pertama, memaksimalkan potensi bonus demografi. Kedua, mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai kebangsaan.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adiniggar Widyasanti mengatakan, bonus demografi menghadirkan peluang yang unik bagi Indonesia.
Menurutnya, jika penuaan penduduk dianggap sebagai beban, maka bonus demografi akan berakhir pada 2037 dengan jendera kesempatan berakhir di 2025.
"Dan Apabila penduduk usia produktif dan penduduk usia lanjut (65+) terus meningkat produktivitasnya, maka bonus demografi akan dapat terus dipertahankan dan bersifat permanen," terang Amalia.
Sedangkan, Deputi Bidang Keamanan Siber Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Adji Pamungkas menilai peran pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menjembatani pengadopsian teknologi pada perusahaan lokal.
Bahkan, lanjutnya, perusahaan padat modal pun dituntut untuk bermitra dengan pelaku UMKM. Tujuannya, agar terjadi transfer pengetahuan maupun teknologi berkelanjutan.
"Sehingga Indonesia menjadi negara maju di 2045 merupakan hal yang dapat kita capai melalui pengembangan ekonomi digital. Dimana Iklim usaha digital, keamanan siber, dan data harus kita bangun dari sekarang," pesan Slamet.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, dalam upaya transformasi digital menyambut Visi Indonesia Maju 2045, Hipmi siap menjadi mitra strategis Pemerintah. Sehingga tercipta kolaborasi yang baik untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.
"Hipmi siap menjadi mitra strategis Pemerintah. Mulai dari membangun infrastruktur digital agar iklim usaha digital aman, sampai dengan adopsi teknologi bagi perusahaan lokal," ungkap Akbar.
Pada akhir diskusi disimpulkan, kesiapan tenaga kerja dan pengusaha muda menghadapi transformasi digital harus dilakukan dari mulai tingkat nasional sampai tingkat kota. Tujuannya agar mayoritas penduduk Indonesia selalu produktif dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
