INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintahan kabinet kerja tengah mengusulkan asumsi dasar yang akan dipakai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-6,1%.
Usulan target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya sasaran pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dibanding target tahun ini sebesar 5,1%. Target itu, kata Sri Mulyani, mencerminkan kombinasi optimisme karena ada potensi dan kehati-hatian. Sebab, masih ada ketidakpastian global," ujarnya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Juni lalu.
Dijelaskan Menkeu, pertumbuhan ekonomi harus didorong lebih tinggi untuk menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Agar dapat mencapai target tersebut, konsumsi rumah tangga harus dijaga tumbuh 5,4 persen. Caranya bisa melalui peningkatan kesempatan kerja, menjaga inflasi yang rendah, dan mendukung belanja sosial.
Sementara itu, Sri Mulyani menyebut target pertumbuhan investasi dipatok hingga 8%. Hal ini bisa dilakukan dengan keberlanjutan belanja infrastruktur pemerintah, serta peningkatan partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. "Pemerintah terus mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan investasi di luar APBN dan memperbaiki iklim investasi dengan penyederhanaan regulasi," katanya.
Sri Mulyani berharap kenaikan peringkat lndonesia menjadi Investment Grade oleh Standard & Poor's (S&P) dapat memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke indonesia. "Dengan peningkatan investasi, kapasitas produksi meningkat dan lapangan kerja baru dapat diciptakan." ujarnya.
Selain itu, pemerintah akan mendorong ekspor produk-produk manufaktur yang kompetitif, komoditas sumber daya alam yang bernilai tambah, serta perluasan pasar seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Sri Mulyani, perbaikan produktivitas, baik dari sisi sistem logistik, infrastruktur, regulasi yang sederhana maupun kualitas manusia, akan menjadi fokus pemerintah.
Kembali pada usulan pertumbuhan ekonomi hingga 6,1% di tahun 2018. Menkeu mengatakan, untuk mencapai angka tersebut, Indonesia membutuhkan dana setidaknya Rp 5.171 triliun. "Dengan pertumbuhan ekonomi 5,4-6,1% menjadikan PMTB tumbuh 6,3%-8%, lalu bagaimana caranya, dibutuhkan investasi Rp 5.171 triliun." Ujarnya.
Biaya yang besarannya mencapai Rp 5.171 triliun ini, kata Sri Mulyani bisa diperoleh dari belanja modal perusahaan yang melakukan investasi dengan melakukan IPO, right issue, selanjutnya dari belanja modal BUMN baik dari induk usahanya maupun anak usahanya, lalu bisa juga dari penyaluran kredit perbankan untuk modal kerja dan juga investasi, dan yang terakhir bisa dipenuhi dari investasi langsung dari PMA dan PMDN.
Khusus untuk pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi yang pada 2018 ditargetkan tumbuh sekitar 15%-17% upaya yang dilakukan dengan rekstrukturisasi. Serta memonitoring PMN yang telah ditanamkan pada BUMN yang nilainya sekitar Rp 100 triliun, sehingga leverage BUMN bisa mencapai empat kali lipat atau sekitar Rp 400 triliun. (Arya Mandala )
