INDUSTRY.co.id - Jakarta- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta turut meramaikan semarak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 dengan menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik pengurusan perizinan/nonperizinan yang dapat diakses oleh masyarakat/ pengunjung Hakordia 2022 melalui Mobil Service Unit Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Firli Bahuri mengatakan semangat dan komitmen berantas korupsi merupakan kunci memajukan kesejahteraan umum.
"Indonesia bisa maju kalau Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia bisa cerdas, kalau Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia bisa memajukan kesejahteraan umum kalau kita semua memiliki semangat komitmen dan gerakan yang bersatu berantas korupsi," kata Firli dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Lebih lanjut saat mengunjugi Mobil Service Unit AJIB, Firli berpesan kepada penyelenggara pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan/nonperizinan agar terus memberikan kemudahan.
“hari ini dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, saya datang ke pusat layanan terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pesan saya satu yakni beri kemudahan terhadap pemberiaan izin apapun, izin usaha, izin ekonomi, izin pembangunan, semua harus dipermudah” ujar Firli seperti dikutip dari laman instagram DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta @layananjakarta, Senin, (12/12/2022).
Dirinya menambahkan perbuatan melanggar hukum atau korupsi di pelayanan publik, salah satunya dapat dilihat dari akses dan kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada pemohon perizinan/nonperizinan.
“karena sesungguhnya apabila perizinan mudah, maka itu pasti tidak ada korupsi. Sementara itu, jika pengurusan izin sulit, pasti ada korupsi” tutur Firli
Dalam kesempatan tersebut, Firli juga mengajak seluruh Jajaran Pemprov DKI Jakarta agar terus mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang Prima di Jakarta dan Bersatu Berantas Korupsi
“mari kita bangun pelayanan publik di Pemprov DKI Jakarta yang mudah, murah, cepat, tepat waktu dan tanpa korupsi. Bersatu Berantas Korupsi” pungkas Firli.
Sementara itu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, sebagai penyelenggara pelayanan publik khususnya penyelenggara urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Jakarta, terus berkomitmen amanah dan berdedikasi sepenuh hati dalam memberikan pelayanan publik yang Prima kepada masyarakat. Terbukti dengan berhasil meraih berbagai penghargaan, diantaranya kembali mempertahankan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan Nilai Tertinggi (A) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia
“Insya Allah, melalui komitmen amanah dan dedikasi sepenuh hati serta dukungan dari masyarakat, kami akan terus hadir sebagai inisiator dan inovator serta menjadi inspirasi dalam mewujudkan peyelenggaraan pelayanan publik yang Prima” kata Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Senin, (12/12/2022).
Benni pun menjelaskan bahwa DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mendukung percepatan Reformasi Birokrasi berkelas dunia dan melakukan upaya dalam memberantas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik, sebagaimana amanat Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Oleh sebab itu, Benni memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara professional, efektif, efisien, transparan, adaptif dan berkelanjutan.
“Pemberantasan segala bentuk pungutan liar dalam pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi yang berkelas dunia terus diupayakan dengan melakukan penyederhanaan birokrasi, menghadirkan inovasi- inovasi layanan berbasis digital yang memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami semakin adaptif dengan perkembangan inovasi teknologi demi memenuhi harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang Prima di Jakarta,” kata Benni.
Saat ini lanjut Benni, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa inovasi layanan, diantaranya Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) yang cukup diminati masyarakat. Pemohon perizinan/nonperizinan dapat memanfaatkan layanan AJIB melalui website pelayanan.jakarta.go.id dengan memilih menu “pesan ajib” ataupun melalui call center Tanya PTSP 1500164. Petugas AJIB akan melakukan pendampingan pengurusan perizinan/nonperizinan secara gratis, mulai dari tahap permohonan sampai izin diterbitkan secara langsung di lokasi usaha.
"Petugas AJIB akan datang ke rumah/kantor untuk membantu pemrosesan perizinan/nonperizinan di wilayah DKI Jakarta, mulai dari permohonan, pengajuan perizinan/nonperizinan secara daring sampai dengan izin diterbitkan atau end to end process dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujar Benni.
Disamping itu, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Virtual dengan mengedepankan pelayanan digital yang dapat diakses melalui website pelayanan.jakarta.go.id
“Pemohon dapat memanfaatkan MPP Virtual dengan mengedepankan pelayanan digital secara komprehensif mulai dari pengalaman baru pengurusan perizinan/nonperizinan yang menyenangkan hingga melakukan konsultasi teknis perizinan/nonperizinan dengan petugas DPMPTSP DKI Jakarta" imbuh Benni.
Kemudian, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga gencar memberikan keterbukaan informasi publik mengenai prosedur perizinan/nonperizinan, kebijakan, inovasi dan capaian DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui media sosial @layananjakarta termasuk memberikan layanan penyuluhan dan asistensi pengajuan perizinan/nonperizinan di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan dalam hal menarik investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), Benni menyebutkan bahwa DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC) yang menjadi wadah bagi para calon investor dalam mencari informasi seputar proyek- proyek potensial di Jakarta sampai dengan memberikan pendampingan pengurusan perizinan/nonperizinan bidang penanaman modal.
“Kami terus memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Bersama mewujudkan pelayanan publik yang Prima di Jakarta, Bersatu Berantas Korupsi” pungkas Benni. (*)
