Kementerian Koperasi Minta Nurdin Halid Kawal Agenda-Agenda Strategis Gerakan Koperasi

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 06 Desember 2022 - 06:51 WIB

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (ketiga dari kiri), Wakil Ketua Umum Agung Sudjatmiko (paling kiri), Plt Sekjen Dekopin Moh. Sukri (kedua dari kiri) mendampingi Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi (keempat dari kiri) dan Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian RI Rudy Salahuddin (kedua dari kanan) saat membuka secara resmi Rapimnas Dekopin tahun 2022 di Jakarta, Jumat (25/11/2022). Foto: Dokumen PIP Dekopin. 
Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (ketiga dari kiri), Wakil Ketua Umum Agung Sudjatmiko (paling kiri), Plt Sekjen Dekopin Moh. Sukri (kedua dari kiri) mendampingi Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi (keempat dari kiri) dan Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian RI Rudy Salahuddin (kedua dari kanan) saat membuka secara resmi Rapimnas Dekopin tahun 2022 di Jakarta, Jumat (25/11/2022). Foto: Dokumen PIP Dekopin. 

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Pemerintah meminta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid untuk mengawal agenda-agenda strategis Gerakan Koperasi Indonesia, khususnya RUU Perkoperasian dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Sebab, agenda-agenda strategis itu akan menentukan masa depan koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat banyak.

Hal itu dikemukakan Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam acara Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Koperasi Indonesia, di Jakarta, Sabtu (25/11/2022). Rapimnas yang digelar secara hybrid dibuka secara resmi oleh Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian RI Rudy Salahuddin dan dihadiri pimpinan gerakan koperasi seluruh Indonesia.

“Saya sangat berharap Pak Nurdin Halid dengan ketokohan dan jaringan luas yang dimilikinya bisa mengawal proses politik terkait agenda-agenda strategis gerakan koperasi Indonesia seperti RUU Koperasi dan RUU PPSK yang masih berproses di DPR. Sebab, agenda-agenda strategis gerakan koperasi akan menentukan masa depan koperasi Indonesia. Dekopin bersama Pemerintah harus terus berusaha menciptakan ekosistem kelembagaan koperasi di negeri ini,” kata Ahmad Zabadi.  

Zabadi yang hadir mewakili Menteri Koperasi Teten Masduki,  menjelaskan proses pembahasan RUU Koperasi dan RUU PPSK yang cukup panjang dan berliku. “Pada kesempatan Rapimnas yang baik ini kareena dihadiri para pimpinan gerakan koperasi, saya ingin menjelaskan dua agenda penting dan strategis yang tadi telah disinggung juga oleh Pak Nurdin Halid, yaitu tentang RUU Perkoperasian dan RUU PPSK,” ujar Ahmad Zabadi.

Zabadi menjelaskan, RUU Koperasi yang sudah disahkan akhir tahun 2019 dalam Rapat DPR RI tingkat pertama terpaksa disusun ulang dan kini masuk dalam proses pembahasan di DPR. RUU tahun 2019 itu, kata Zabadi, sebenarnya sudah ideal dan sesuai tuntutan kebutuhan memajukan dan membesarkan koperasi Indonesia.

“Saya ikut terlibat aktif dalam proses pembahasan RUU itu tahun 2019 sampai disahkan pada tingkat pertama dan tinggal pengesahan di Rapat Paripurna. Namun karena situasi politik saat itu, terpaksa semuanya mulai dari nol lagi. Pak Nurdin Halid sangat paham soal proses politik saat itu di DPR. Jadi, kami terpaksa harus menyusun lagi naskah akademik dan seterusnya,” kata Zabadi.  

“Tapi, lagi-lagi karena ini proses politik, saya sungguh mengharapkan jaringan dan ketokohan Pak Nurdin Halid bisa mengawal proses ini sehingga kita berharap Gerakan Koperasi Indonesia segera memiliki UU Koperasi yang baru,” lanjut Zabadi.

Sedangkan RUU PPSK yang mendapat penolakan keras dan masif dari Gerakan Koperasi terkait pengawasan koperasi simpan-pinjam oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Zabadi menegaskan bahwa pihaknya telah memperjuangkan aspirasi gerakan koperasi dalam pembahasan dengan DPR. Dalam proses pembahasan di Senayan itu, Zabadi sudah menjelaskan bahwa karakteristik koperasi, termasuk koperasi yang bergerak di sektor keuangan, berbeda dengan entitas bisnis lainnya.

Zabadi mengatakan, perkembangan koperasi simpan-pinjam mengalami perkembangan luar biasa di era Reformasi. Di satu sisi, banyak koperasi yang sesuai dengan jatidiri koperasi, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Dan, cukup banyak KSP yang berkembang pesat dan sehat sehingga mencapai omzet di atas Rp 1 triliun. Namun, dalam perkembangan pesat itu, tak bisa dihindari muncul masalah dari sekitar 50 ribu koperasi simpan-pinjam saat ini.

“Ada sejumlah koperasi bermasalah yang melihat kelemahan dalam regulasi koperasi sehingga menjadikan koperasi sebagai ‘jubah mereka’ . Faktanya, dengan jubah koperasi, mereka melakukan usaha koperasi dengan sistem open loop yaitu melakukan usaha koperasi simpan pinjam dengan yang bukan anggota. Ini jelas-jelas menyalahi nilai dan prinsip koperasi,” kata Zabadi.

Saat pandemi, cerita Zabadi, muncul 8 KSP bermasalah. Saat yang sama, muncul juga sekitar 7 bank mengalami masalah. “Namun, sistem pengamanan perbankan sudah berlapis. Sebaliknya, koperasi belum memiliki ekosistem kelembagaan. Itulah yang harus diperjuangkan Pemerintah bersama Gerakan Koperasi melalui RUU Koperasi yang baru maupun RUU PPSK ini,” jelas Zabadi.

Karena itu, dalam pembahasan di DPR, Zabadi minta KSP yang close loop sesuai prinsip koperasi, yaitu hanya melayani anggota, tetap dalam pengawasan Kemenkop. Tentu dengan standar yang lebih tinggi dan ketat soal tranparansi dan akuntabilitas yang melekat pada manajemen pengelolaan koperasi. Sedangkan koperasi yang melayani non-anggota seperti LKM, BPR, dan lain-lain  tidak ada alasan untuk menolak RUU ini bahwa mereka berada di bawah pengawasan OJK.

“Pandangan kami diterima oleh sebagian besar fraksi, yaitu 7 fraksi dan dua fraksi masih menunggu DIM yang akan kami susun dan segera disampaikan. Rencananya, awal Desember ada pembahasan khusus tentang DIM baru dari kami. Saya berharap, Pak Nurdin Halid bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rumusan-rumusan konstruktif yang meyakinkan Dewan di Komisi XI,” pinta Zabadi.

Pada awal sambutannya, Ahmad Zabadi mengungkapkan apresiasinya atas soliditas seluruh pimpinan gerakan koperasi Indonesia yang terlihat dari  kehadiran pada acara Pembukaan Rampinas. Tercatat 301 pimpinan gerakan yang hadir secara offline terdiri dari Pimpinan Paripurna, Pengawas, Dewan Penasihat, Majelis Pakar, induk-induk koperasi, Dekopin Wilayah (Propinsi), dan Dekopinda ( Kabupaten/Kota). Yang hadir secara daring sebanyak 455 orang.

“Buat saya, kesempatan bertatap muka ini langka. Saya berterima kasih dan mengapresiasi segenap pimpinan gerakan koperasi seluruh Indonesia yang solid dan terus berjuang memajukan koperasi-koperasi kita. Masa depan koperasi Indonesia berada di tangan Bapak/Ibu semua,” demikian Zabadi.

Agenda Strategis 2023 – 2024

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koperasi RI. Kehadiran Pemerintah sangat penting bagi gerakan koperasi dan masa depan koperasi di Indonesia. Kehadiran Pemerintah, kata Nurdin, menunjukkan kehadiran negara sekaligus komitmen Pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin dalam membangun koperasi sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

“Terima kasih kepada Pak Rudy Salahuddin dan Pak Ahmad Zabadi karena telah hadir mewakili Pemerintah. Kehadiran Pemerintah sangat penting karena Rapimnas adalah forum rapat gerakan Koperasi Indonesia tertinggi setelah Munas. Rapimnas 2022 ini akan mengambil keputusan-keputusan strategis terkait kebijakan dan program-program strategis Dekopin tahun 2023,” papar Nurdin.

Di hadapan Rudy Salahuddin dan Ahmad Zabadi sebagai wakil Pemerintah, Nurdin Halid juga mengapresiasi militansi yang ditunjukkan segenap pimpinan gerakan koperasi Indonesia, baik yang hadir secara offline maupun online. Nurdin menyatakan bangga melihat soliditas dan kekompakan para pimpinan gerakan koperasi yang tak tergoyahkan oleh gejolak organisasi Dekopin dalam 3 tahun terakhir pasca Munas Dekopin 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan. 

“Pak Rudy dan Zabadi, sekitar 100 pimpinan Dekopinwil dan Dekopinda yang hadir malam ini secara offline adalah swadaya. Ini menunjukkan kemandirian, soliditas, dan semangat juang para pimpinan gerakan di daerah-daerah yang tak pernah surut di tengah badai yang datang dari dalam maupun dari luar gerakan.  Begitu pun yang hadir secara online, semua mereka ingin mendengar sikap dan arahan Pemerintah tentang masa depan koperasi di negeri ini,” ujar Nurdin Halid.

HARKOPNAS BERSEJARAH DI IKN

Pada acara pembukaan Rapimnas, juga diluncurkan Harkopnas 2023 yang akan digelar di Padang, Sumatera Barat. Launching pertama sudah dilaksanakan pada 28 Oktober 2022 di Padang yang dihadiri tuan rumah secara offline, yaitu jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan pimpinan gerakan Koperasi se-Sumatera Barat. Launching Harkopnas 2023 saat itu juga dihadiri pimpinan gerakan koperasi seluruh Indonesia secara daring.

“Launching Harkopnas 2023 di Jakarta kali ini berbeda. Selain dilaksanakan di forum Rapimnas, launching kali ini dihadiri Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koperasi. Dukungan Pemerintah Pusat sangat penting demi suksesnya pagelaran Hari Kebesaran Koperasi Indonesia tahun 2023,” ujar Nurdin Halid.

Harkopnas 2023 di Sumatera Barat, kata Nurdin Halid, akan digelar secara lebih bernilai. Selain digelar di Tanah Kelahiran Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, pada Harkopnas 2023 akan disosialisasikan pertama kali 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila setelah diajukan secara resmi kepada Pemerintah pada Harkopnas 2022 lalu di Kendal, Jawa Tengah. Harkopnas 2023 juga bernilai strategis karena sudah masuk tahun politik menuju kontestasi Pemilu 2024.

Nurdin Halid menjelaskan, ada keterkaitan erat antara Bung Hatta, Hari Ekonomi Pancasila, Hari Koperasi, dan Pilpres 2024. Bung Hatta adalah penggagas, perumus, dan penggerak sistem ekonomi koperasi dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 untuk ‘memajukan kesejahteraan umum’ dan mewujudkan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ yang termaktub dalam Sila Kelima Pancasila.

Dalam kaitan itu, Seminar Nasional Koperasi di Harkopnas 2023 nanti, Dekopin akan mengundang para capres yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024. Seminar itu akan membedah roadmap pembangunan koperasi Indonesia modern sebagai  masukan untuk Pemerintah periode 2024-2029 dalam menerapkan sistem  ekonomi koperasi yang diamanatkan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945.

“Jadi, merayakan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila yang berdekatan dengan  Hari Koperasi 12 Juli di Tanah kelahiran Bung Hatta memiliki makna yang kuat. Melalui Seminar Nasional Koperasi di Harkopnas 2023 nanti, Gerakan Koperasi ingin mendengar visi, misi, strategi, dan komitmen para capres dalam menerapkan sistem ekonomi Pasal 33 secara utuh,” papar Nurdin Halid.   

Nurdin Halid juga menyampaikan gagasan untuk menggelar Hari Koperasi ke-77 pada 12 Juli 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Gagasan itu, jelas Nurdin, sejalan dengan rencana Pemerintah menggelar perayaan HUR RI 17 Agustus 2024 di IKN. Kota Balikpapan akan menjadi penyangga rangkaian kegiatan Harkopnas 2024 karena melibatkan para pimpinan gerakan dan praktisi koperasi seluruh Indonesia sehingga membutuhkan infrastruktur memadai.

“Dekopin akan mengkaji rencana perayaan puncak Hari Koperasi 12 Juli 2024 secara simbolis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Meski bersifat simbolis, perayaan Harkopnas 2024 di IKN sebagai role model ibukota modern abad ke-21 bernilai sejarah tinggi. Mengingat infrastruktur di IKN belum memungkinkan saat itu, maka rangkaian kegiatan Harkopnas 2024 akan lebih banyak diadakan di Kota Balikpapan karena posisinya paling dekat dengan IKN,” kata Nurdin.

KONSOLIDASI USAHA JARINGAN KOPERASI

Selain launching Harkopnas 2023, Rapimnas tahun 2022 ini juga menjadi momentum konsolidasi gerakan dengan menghidupkan aktivitas badan-badan dan lembaga otonom yang berada di bawah Dekopin seperti BKWK (Badan Komunikasi Wanita Koperasi), BKPK (Badan Komunikasi Pemuda Koperasi), BPKH (Badan Pelayananan Konsultasi Hukum), Lapenkop  (Lembaga Pendidikan Perkoperasian), LSP (Lembaga Sertifikasi Perkoperasian), JUK (Jaringan Usaha Koperasi), dan PIP (Pusat Informasi Perkoperasian).

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid bersama pimpinan gerakan koperasi dari berbagai daerah berfoto bersama usai acara Penutupan Rapimnas Dewan Koperasi Indonesia yang digelar secara hybrid di Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Foto: Dok. PIP Dekopin.

“Untuk meningkatkan kinerja semua badan lembaga otonom Dekopin, telah diangkat Saudara Pahlevi Pangerang sebagai Wakil Ketua Umum yang khusus membina dan mengoptimalkan fungsi dan peran badan-badan dan lembaga otonom di pusat dan di daerah-daerah. Badan dan lembaga otonom adalah ujung tombak dalam mengeksekusi program-program Dekopin sesuai fungsi dan tugasnya di bidang edukasi, advokasi, dan fasilitasi,” ujar Nurdin Halid.

Terkait pengembangan jaringan usaha koperasi, dalam Rapimnas 2022 juga ditandatangani penandatanganan MOU antara Dekopin dengan perusahaan dari Malaysia tentang usaha distribusi motor listrik melalui jaringan koperasi. Dekopin sebagai distributor tunggal akan berperan sebagai fasilitator, sedangkan Perjanjian Kerjasama dilakukan antara koperasi berbadan hukum dengan perusahaan penyuplai motor listrik.

“Selain konsolidasi jaringan usaha koperasi, usaha distribusi motor listrik juga sejalan dengan program strategis pemerintah mengurangi pemakaian energi fosil. Dalam ‘Visi Dekopin 2045 Koperasi Pilar Negara’, koperasi berperan penting dalam melestarikan sumber daya alam. Nanti kerjasama akan dilakukan perusahaan motor listrik dengan induk-induk, pusat, dan primer koperasi maupun dengan Dekopinwil dan Dekopinda,” papar Nurdin Halid. 

Nurdin menjelaskan, motor listrik ini memakai teknologi terbaru. Untuk memberi manfaat lebih luas, salah satu komitmen yang diminta Dekopin ialah membangun pabrik motor listrik di Indonesia. “Jika jaringan koperasi bisa menjual 1 juta unit motor listrik ini, maka Gerakan Koperasi yang diwakili Dekopin akan memiliki saham di dalam perusahaan itu nanti,” pungkas Nurdin Halid.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ichitan kampanye tutup botol berhadiah Private Fan Meeting bersama Bright Vachirawit ke Thailand.

Minggu, 29 Januari 2023 - 19:21 WIB

Bawa Bright Vachirawit Ke Indonesia, Ichitan Bikin Kejutan Tutup Botol Berhadiah Ratusan Juta Dan Fan Meeting Ke Thailand

Ichitan hadirkan kejutan dengan datangkan Bright Vachirawit ke Indonesia dan adakan tutup botol berhadiah Private Fan Meeting serta hadiah ratusan juta rupiah.

Presiden Jokowi bersama Menlu Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir

Minggu, 29 Januari 2023 - 15:50 WIB

Presiden Jokowi: ASEAN Penting dan Relevan bagi Kawasan dan Dunia

Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ASEAN masih memiliki peran yang penting dan relevan bagi rakyat, baik di kawasan maupun di dunia. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya…

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Minggu, 29 Januari 2023 - 15:32 WIB

Menteri PUPR Basuki Dampingi Presiden Jokowi Buka Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Hari Bebas Kendaraan…

Klub pencinta alam SMA 68 Elpala

Minggu, 29 Januari 2023 - 15:24 WIB

Elpala Rayakan Hari Jadi dengan Mendayung di Ancol Jakarta

Klub pencinta alam SMA 68 Elpala punya cara tersendiri dalam memperingati hari ulang tahunnya yang ke 37. Mereka merayakannya dengan mendayung bersama di Pantai Jimbaran, Taman Impian Jaya Ancol,…

BTN Pastikan Hasil Rights Issue Tepat Sasaran Untuk Masyarakat Punya Rumah

Minggu, 29 Januari 2023 - 15:16 WIB

Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia

Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memulai tahun 2023 dengan optimisme, terlebih setelah mendapatkan suntikan dana segar senilai total Rp 4,13 triliun dari hasil penyelenggaraan Rights…