KPK Terima Laporan Dugaan Korupsi Terhadap Bupati Solok Epyardi Asda

Oleh : Herry Barus | Minggu, 13 November 2022 - 14:04 WIB

Gedung KPK (Foto Ist)
Gedung KPK (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Dodi Hendra mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan pidana rasuah yang dilakukan Epyardi Asda. Bupati Solok itu dilaporkan ke lembaga antirasuah terkait empat kasus dugaan korupsi berbeda.

"Iya (laporan) sudah diterima KPK beberapa waktu lalu," kata Dodi Hendra saat dihubungi  awak media di Jakarta, Sabtu (12/11/2023).

Dodi menjelaskan, dari empat kasus tersebut yang dilaporkan ke KPK, total kerugian negara diduga mencapai Rp 18,1 miliar. Meski demikian, dia mengaku belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut perihal penyelidikan laporan dugaan kasus korupsi tersebut.

Dia menjelaskan, kasus pertama yang menjerat Bupati Epyardi berkenaan dengan dugaan pelanggaran reklamasi Danau Singkarak yang diduga merugikan negara sebesar Rp 3,3 miliar. Dia mengungkapkan kalau jumlah kerugian negara tersebut diketahui berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Dia melanjutkan, kasus kedua yang menjerat Bupati Epyardi terkait dengan hibah jalan eksisting ke Kawasan Wisata Chinangkiek yang diduga kerugian negara mencapai Rp 13,1 miliar. Wisata Chinangkiek merupakan daerah milik pribadi Bupati Epyardi.

Dia menambahkan, Epyardi diduga juga kerap memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Solok mengadakan rapat dan pertemuan di daerah wisata yang diyakini belum memiliki izin dan analisis dampak lingkungan (amdal). Dodi mengungkapkan bahwa rapat-rapat SKPD Solok diduga menghabiskan total dana APBD hingga Rp 1,2 miliar.

Sedangkan kasus keempat berkenaan dengan pengangkatan pensiunan PNS menjadi Plh Sekda Solok. Dodi mengatakan, kegiatan tersebut diyakini telah menyebabkan kerugian negara kurang lebih mencapai Rp 500 Juta untuk biaya gaji dan tunjangan jabatan.

"Jadi, kami mewakili masyarakat Kabupaten Solok memohon perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi tersebut diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri telah membenarkan adanya laporan terhadap Bupati Solok Epyardi Asda pada Kamis (9/6/2022) lalu. Dia mengatakan bahwa laporan pengaduan tersebut diterima bagian persuratan KPK.

"Kami akan segera menindaklanjuti dengan terlebih dahulu memverifikasi dan menelaah atas informasi dan data yang telah diterima," katanya (*)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Satgas Yonif Mekanis 203 AK Jalin Keceriaan Beersama Anak Anak

Selasa, 06 Desember 2022 - 05:00 WIB

Satgas Yonif Mekanis 203 AK Jalin Keceriaan Beersama Anak Anak

Keceriaan dan senyum anak-anak Pegunungan Tengah terpancar bersama personel Satgas Yonif Mekanis 203/AK dalam kegiatan lomba mewarnai di Desa Lowanom, Distrik Malagayneri, Kabupaten Lanny Jaya,…

Prajurit Korem 174 ATW Terima Penyuluhan Hukum

Selasa, 06 Desember 2022 - 04:30 WIB

Prajurit Korem 174 ATW Terima Penyuluhan Hukum

Personel Korem 174/ATWyang dipimpin oleh Kasrem 174/ATW Kolonel Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia menerima penyuluhan hukum dari Tim Penyuluh Hukum Kumdam XVII/Cenderawasih TA. 2022 oleh Kakumdam…

Presiden Jokowi Buka Kejuaraan Dunia Wushu Junior Ke-8

Selasa, 06 Desember 2022 - 03:57 WIB

Presiden Jokowi Buka Kejuaraan Dunia Wushu Junior Ke-8

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Wushu Junior Ke-8 Tahun 2022. Acara pembukaan dipusatkan di Hall Nusantara, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD…

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang yang besar ini mengingat tumbuh suburnya ekosistem digital.

Senin, 05 Desember 2022 - 23:26 WIB

Indonesia Butuh 9 Juta SDM Digital, Mendesak Kolaborasi Pendidikan dan Industri

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang yang besar ini mengingat tumbuh suburnya…

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memprioritaskan kader internal sebagai tokoh yang akan dimajukan sebagai calon presiden (capres).

Senin, 05 Desember 2022 - 22:58 WIB

Pengamat: Munculnya Dinamika Pencapresan di KIB Hal Wajar

Jakarta- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memprioritaskan kader internal sebagai tokoh yang akan dimajukan sebagai calon presiden (capres). Hal itu diungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan, yang mengatakan…