INDUSTRY.co.id - Washington DC - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota ASEAN bertemu dalam Informal ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Washington D.C. Amerika Serikat, pada tanggal 11 Oktober 2022, disela-sela Pertemuan Tahunan IMFWB. Agenda dan pertemuan tersebut merupakan inisiasi Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN di tahun 2023, bersama dengan Kamboja sebagai Ketua ASEAN saat ini.
Pertemuan Informal AFMGM bertujuan menginformasikan usulan Priority Economic Deliverables (PED) Keketuaan Indonesia di sektor keuangan kepada Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN. Dukungan dan masukan dari negara anggota ASEAN saat pertemuan diharapkan dapat memperkuat usulan Indonesia, serta membuat diskusi sepanjang tahun Keketuaan 2023 berjalan lebih efektif dan efisien.
Membuka pertemuan, Kamboja menyampaikan capaian deliverables tahun 2022 di sektor keuangan dan beberapa inisiatif yang akan terus didorong untuk diselesaikan hingga akhir Keketuaan. Kamboja juga melaporkan perkembangan pembahasan agenda prioritas tahunan sektor keuangan ASEAN dan beberapa agenda yang akan dilanjutkan pada Keketuaan Indonesia.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, secara bergantian menyampaikan usulan PED Indonesia 2023 untuk sektor keuangan, yang meliputi: (i) fostering recovery and ensuring economic and financial stability and reslience in the ASEAN region, (ii) advancing payment connectivity and promoting digital financial literacy and inclusion to support inclusive economic growth, dan (iii) promoting transition finance to support sustainable finance and a green economy.
Ketiga agenda ekonomi prioritas tersebut didorong melalui tiga strategic thrust, yaitu Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability. Usulan agenda prioritas Indonesia juga diformulasikan dengan mempertimbangkan tantangan dan risiko perekonomian global dan regional saat ini, pencapaian ASEAN Economic Blueprint 2025, serta keberlanjutan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Adapun usulan output yang akan dicapai oleh Indonesia pada Keketuaan ASEAN tahun 2023 pada sektor keuangan meliputi: 1) penanganan exit policy spillovers dan scarring effects; 2) operasionalisasi Local Currency Transaction (LCT) untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi dan keuangan di Kawasan; 3) pembentukan platform kolaborasi antara otoritas keuangan dan kesehatan dalam meningkatkan kapasitas kesehatan kawasan termasuk untuk pandemic prevention, preparedness, and response; 4) penguatan kapasitas ASEAN Infrastructure Fund (AIF); 5) penguatan kerja sama perpajakan di Kawasan; 6) peningkatan inklusi dan literasi keuangan digital, temasuk untuk UMKM; 7) peningkatan keuangan transisi di ASEAN melalui Taksonomi ASEAN versi 2; serta 7) promosi Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di sektor energi.
Secara khusus, Menteri Keuangan juga mengharapkan AFMGM untuk mendukung inisiatif kolaborasi lintas pilar dan lintas sektor di Komunitas ASEAN, seperti agenda food insecurity dan ASEAN Single Window.
"Pertemuan informal AFMGM ini penting untuk dilakukan untuk melancarkan perpindahan keketuaan ASEAN dari Kamboja kepada Indonesia sehingga topik-topik yang sedang dibahas saat ini di ASEAN tetap dapat dilanjutkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keteranganya yang dikutip INDUSTRY.co.id, Senin (17/10/2022).
Selain itu, pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menjadi semakin penting untuk dapat membangun kolaborasi yang saling menguntungkan untuk mengantisipasi tantangan yang timbul dari penurunan ekonomi global saat ini. Dengan memaksimalkan potensi ekonomi dan kesempatan, negara ASEAN diharapkan dapat lebih resilient dan pulih lebih awal dari guncangan ekonomi global yang dihadapi saat ini.
Informal AFMGM ditutup dengan dukungan penuh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota ASEAN atas usulan agenda prioritas Keketuaan Indonesia tahun 2023 serta komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan di kawasan ke depan.
