Terima Wakil Ketua Parlemen Ukraina, Ketua MPR Dorong Penghentian Perang Rusia - Ukraina Secara Damai

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyambut baik tawaran Wakil Ketua Parlemen Ukraina H.E. Mrs Olena Kondratiuk, agar Indonesia terlibat langsung dalam membangun kembali Ukraina pasca konflik militer dengan Rusia. Antara lain melalui investasi pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, hingga diplomasi multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk bersama-sama membantu pemulihan Ukraina.

Komitmen Indonesia dalam membantu memulihkan kehidupan warga Ukraina tersebut sebelumnya juga telah diperlihatkan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Ukraina pada Juni 2022, dengan memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di Ukraina berupa hibah uang tunai melalui Palang Merah Ukraina sebesar USD 250.000, obat-obatan dan alat kesehatan, serta berkomitmen membantu proyek rekonstruksi pasca berakhirnya konflik militer Rusia - Ukraina.

"Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, Indonesia tidak pernah memihak salah satu pihak yang bertikai, melainkan selalu berpihak kepada terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih Ukraina dan Rusia merupakan dua negara sahabat yang sama-sama memiliki hubungan bilateral sangat baik bagi Indonesia. Karena itu, terhadap konflik militer antara Rusia dengan Ukraina, sebagai sahabat Indonesia selalu menyerukan agar dapat segera dihentikan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai melalui negosiasi–diplomasi. Karena konflik militer ini bukan hanya merugikan Ukraina dan Rusia saja, melainkan juga merugikan warga negara dunia lainnya," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua Parlemen Ukraina H.E. Mrs Olena Kondratiuk, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Komplek MPR RI, Jakarta, Rabu (5/10/22).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad, Penasehat Diplomatik Wakil Ketua Parlemen Ukraina Ms. Kateryna Shydenko, serta Anggota Parlemen Ukraina sekaligus Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Kerjasama Antar-Parlemen Mr. Oleksandr Merezhko, dan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia H.E. Mr. Vasyl Hamianin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, terhadap hasil referendum di empat daerah Ukraina, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengeluarkan empat pokok pandangan. Pertama, setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, sesuai prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip tersebut.

"Ketiga, Prinsip ini juga berlaku terhadap referendum empat wilayah Ukraina yang dinilai melanggar prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Keempat, Referendum tersebut justru semakin menyulitkan penyelesaian konflik melalui perundingan dan mengakibatkan perang semakin berkepanjangan yang akan merugikan semua pihak," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia telah mengambil berbagai langkah diplomasi internasional secara multilateral dalam membantu penyelesaian konflik militer Rusia - Ukraina. Antara lain mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 2 Maret 2022, 'Aggression Against Ukraine', dan mendukung Resolusi Dewan HAM PBB 4 Maret 2022 'Situation of Human Rights in Ukraine Stemming from the Russian Aggression'.

"Indonesia juga mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 24 Maret 2022, 'Humanitarian Consequences of the Aggression Against Ukraine', dan abstain atas Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 7 April 2022 terkait penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB. Berbagai langkah tersebut menegaskan sikap Indonesia yang konsisten mendukung penegakan hukum internasional dan Piagam PBB, khususnya mengenai kedaulatan dan keutuhan integritas teritorial suatu negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, penghentian konflik militer Rusia - Ukraina bukan hanya akan menyelamatkan anak-anak dan perempuan yang kini menjadi pengungsi, melainkan juga akan menyelamatkan perekonomian dunia yang kini dihadapkan pada resesi. Mengingat kedua negara merupakan pemain penting dalam berbagai kegiatan perekonomian dunia. Misalnya, Ukraina sebagai lumbung gandum dan minyak bunga matahari, penghasil sumber daya mineral, industri besi logam, bahan kimia, mesin, peralatan industri, transportasi, serta produk pertanian dan makanan, serta sebagai salah satu negara dengan industri IT terkemuka di Eropa Tengah dan Timur, yang mengedepankan tenaga IT profesional dan perusahaan berbasis layanan IT.

"Selain menyebabkan krisis ekonomi, konflik militer Rusia - Ukraina juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Dari sekitar 44 juta jiwa populasi penduduk Ukraina, sebanyak 13 juta jiwa telah menjadi pengungsi, dengan 87 persennya merupakan anak-anak dan perempuan. Sedangkan data dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM/OHCHR, per 19 September melaporkan jumlah korban sipil mencapai 14.532 orang, dimana 5.916 orang korban jiwa dan 8.616 orang korban terluka. Korban jiwa terdiri dari 156 anak perempuan, 188 anak laki-laki, serta 35 anak-anak dan 1.649 orang dewasa," pungkas Bamsoet. (*)