Kemenparekraf Targetkan 45 Ribu Pekerja Pariwisata Tersertifikasi Hingga 2023

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menargetkan 45 ribu pekerja di sektor pariwisata tersertifikasi kompetensi pariwisata berstandar nasional hingga ASEAN sampai tahun 2023 agar dapat memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan tenaga kerja yang kompeten. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya di acara kick off "Certification of Tourism Human Resources" secara daring, Jumat (2/9/2022), mengatakan, kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata akan dilaksanakan pada September hingga Desember 2022 di 6 DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas). 

Enam DPP tersebut yaitu Danau Toba (Sumut), Wakatobi (Sultra), Labuan Bajo (NTT), Lombok (NTB), Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Yogya dan Jateng), serta Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur). 

"Targetnya di tahun 2022 sejumlah 18 ribu orang, dan tahun 2023 berjumlah 27 ribu orang, sehingga target tahun 2022 dan 2023 berjumlah 45 ribu orang," kata Sandiaga Uno dari keterangannya yang diterima redaksi INDUSTRY.co.id, pada Sabtu (3/9/2022).

Menurutnya, SDM tersebut ke depan diharapkan memiliki kemampuan kerja sebagaimana yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini dengan bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) di kawasan 6 DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas). 

Ia menjelaskan, kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata merupakan bagian dari program Kemenparekraf yang bertujuan mempercepat pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui upskilling (peningkatan kompetensi), reskilling (penguatan kompetensi), dan new skilling (penambahan kompetensi baru) agar sumber daya manusia pariwisata dan juga ekonomi kreatif kita unggul, kompeten, dan berdaya saing. 

Selain "Certification of Tourism Human Resources", juga diluncurkan program penyusunan "Competency-Based Standards (CBS)". Output dari kegiatan penyusunan CBS ini berupa seperangkat dokumen standar berbasis kompetensi yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pelaksanaan program sertifikasi kompetensi SDM pariwisata. Program ini merupakan hasil kerja sama dengan World Bank (Bank Dunia) di mana dalam pelaksanaannya sepenuhnya menggunakan dana PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) dari World Bank. 

Target penyusunan 10 dokumen Competency-Based Standard (CBS) yang terdiri atas SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), dan Skema Okupasi dilaksanakan selama 15 bulan, mulai dari Agustus 2022 hingga Oktober 2023. 

Melalui kedua program ini, ungkap Sandiaga, diharapkan dapat mendorong masyarakat atau SDM pariwisata untuk berpartisipasi lebih aktif dalam program pengembangan dan pengakuan kompetensi SDM pariwisata. 

"Melalui pelatihan kompetensi dan bimbingan teknis kita akan terus tingkatkan kualitas SDM kita karena kita punya tugas berat yaitu menyerap lebih banyak lapangan kerja dan target kami menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 dan 4,44 lapangan kerja baru yang berkualitas di tahun 2024. Mari kita bergandengan tangan, kita lakukan percepatan dan penyesuaian agar pembangunan ini lebih merata dan membawa Indonesia menuju kesejahteraan," ujar Menparekraf Sandiaga.  

"Semoga kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata CBS ini dapat menjadi bagian dalam momentum upaya pemulihan ekonomi nasional agar kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," pungkasnya. 

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh, menjelaskan kegiatan Certification of Tourism Human Resources atau Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata memiliki berbagai tujuan. Yakni memfasilitasi calon tenaga kerja/tenaga kerja pariwisata untuk mendapatkan sertifikat kompetensi melalui suatu uji kompetensi oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terakreditasi BNSP; memfasilitasi kerja sama antara LSP dengan industri pariwisata dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan mempercepat pengakuan industri pariwisata terhadap tenaga kerja pariwisata bersertifikat. 

Selain itu juga untuk memastikan meningkatnya partisipasi perempuan dalam program sertifikasi kompetensi; serta mekanisme pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata ini dilakukan bersama dengan LSP P3 yang telah lolos verifikasi proposal dan kuota ditetapkan oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi. 

"Ini sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia karena kita menetapkan SDM pariwisata kita berstandar global, dan kita awali dengan berbagai skenario yang kita susun melalui program agar akurat, terstandardisasi, dan terkompetensi," kata Frans Teguh. 

Sementara Competency-Based Standard (CBS) atau Standar Berbasis Kompetensi merupakan dokumen yang disusun guna memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha akan tenaga kerja yang kompeten serta memiliki kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. 

Dalam penyusunan CBS ini, Kemenparekraf melibatkan beberapa unsur stakeholders, yakni master assessor, assessor, perwakilan industri, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan akademisi.

"Kombinasi ini sangat penting. Mudah-mudahan semua bisa bekerja sama dengan irama yang profesional, result oriented, impactful, sehingga nantinya benar-benar dapat menghadirkan kualitas SDM yang sangat kita butuhkan dalam rangka daya saing dan sinergi kita dalam dunia pariwisata termasuk juga ekonomi kreatif," kata Frans.  

Di tahun 2022, dijelaskan Frans lebih lanjut,, Kemenparekraf telah menetapkan target penyusunan 10 dokumen Competency-Based Standard (CBS). Delapan di antaranya merupakan dokumen existing yang telah berusia lebih dari lima tahun, sehingga perlu dikaji ulang guna memenuhi kebutuhan terkini industri; sedangkan dua sisanya merupakan pengembangan baru. 

Adapun 8 dokumen yang perlu dikaji ulang antara lain bidang MICE, tour leader, safety guides water tourism, tour guide, destinations, ecotourism, rafting, dan rock climbing. Sedangkan 2 dokumen yang merupakan pengembangan baru antara lain bidang paramotor tourism guide serta event. 

Frans menuturkan, kegiatan penyusunan CBS akan berlangsung selama 17 bulan, mulai dari Agustus 2022 hingga Desember 2023 dengan 20 target output. Yakni 20 bidang SKKNI, 3 bidang KKNI, 8 bidang skema okupasi, 3 bidang toolboxes, dan 5 bidang modul online.

"Kegiatan ini merupakan kerja sama kita dengan Bank Dunia dan ini tentu jadi satu pertanggungjawaban kita kepada publik agar kegiatan bisa dilakukan secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kita harapkan SDM pariwisata yang berkompeten bisa kita peroleh dengan adanya modul yang baik. Termasuk juga kita ingin memastikan partisipasi perempuan dalam program sertifikasi," tegas Frans Teguh. 

Sementara Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf/Baparekraf, Titik Lestari, dalam kegiatan yang berlangsung di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, mengatakan, pelaksanaan sertifikasi yang dibagi ke dalam berbagai bidang menjadi sangat penting karena masing-masing bidang tentu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dibutuhkan kompetensi tertentu. 

Terlebih saat ini ketika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air mulai bergeliat, namun tantangannya berbeda akibat pandemi COVID-19. Kepemilikan sertifikasi juga akan meningkatkan daya saing serta tolok ukur pekerja pariwisata di tengah arus industri. 

"Sejak pandemi, industri sudah mulai bergeliat, tentu ini harus didukung dengan SDM yang kompeten sehingga kita harus lakukan optimalisasi untuk mendukung industri pariwisata bagi seluruh tenaga kerja pariwisata," kata Titik Lestari. 

Hal senada dikatakan Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. Ia mengatakan sertifikasi kompetensi akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan terhadap wisatawan. Bahkan tidak sedikit industri yang mensyaratkan keberadaan SDM tersertifikasi di dalam sistem kerja. 

"Hotel berbintang biasanya ada yang mengharuskan berapa persen yang SDM-nya yang memiliki sertifikat kompetensi, juga di bidang MICE dalam mengikuti bidding-bidding apakah di level nasional atau internasional sertifikat itu menjadi satu persyaratan di dalam keberhasilan bidding di level industri MICE itu sendiri. Jadi banyak sekali manfaatnya, tapi terutama terhadap peningkatan kualitas layanan kepada wisatawan itu sendiri," kata I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.  

Kegiatan kick off "Certification of Tourism Human Resources and Competency-Based Standards" kemudian ditutup dengan penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan 34 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam pelaksanaan “Management Services Certification of Tourism Human Resource".  

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Faisal; serta Direktur SDM Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Erwita Dianti.