Membangun Demokrasi Ramah Lingkungan dengan Pengelolaan Sampah Spesifik

Oleh : Filson Maratur Sidjabat | Kamis, 16 Juni 2022 - 09:44 WIB

Filson Maratur Sidjabat
Filson Maratur Sidjabat

INDUSTRY co.id - Baru-baru ini, kegiatan demonstrasi kembali berlangsung di beberapa kota, menyuarakan pendapat dan tuntutannya kepada pemerintah atau pihak yang berkepentingan. Demonstrasi di negara demokrasi seperti Indonesia adalah salah satu cara menyuarakan pendapat yang diatur secara hukum. Namun, di sisi lain, demonstrasi juga menghasilkan timbulan sampah yang besar, dan perlu dikelola. Pada tanggal 11 April 2022, dicatat sebesar 4,59 ton atau 13 meter kubik sampah (setara dua truk sampah) dikumpulkan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dari dua lokasi, yaitu Monas dan depan gedung DPR (Humas Dinas LH DKI Yogi Ikhwan). Sebelumnya, pada 13 April 2020, demo UU Cipta Kerja dicatat menghasilkan sampah sebesar 17,5 ton atau setara 47 meter kubik. Pada 8 Oktober 2020, dicatat menghasilkan 398 ton sampah, berupa puing, pecahan kaca, dan sampah lainnya (Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih). Ada banyak rekam jejak berita yang bisa kita lihat terkait sampah dan kerugian inidari kegiatan demonstrasi ini. Sampah yang dihasilkan seperti botol plastik, kemasan makanan, kotak/dus, batu, puing-puing dan lainnya. 

 
Dampak demonstrasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
 
Demonstrasi baik sebagai bentuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan kebenaran. Namun, Demonstrasi juga sarat kepentingan politik. Apabila tidak dikelola dengan hati-hati dan waspada, dapat berujung pada tindakan anarkis yang main hakim sendiri, merusak dan menimbulkan kerugian. Adanya massa lain (dengan kepentingan lain) diluar kelompok yang sedang berdemo, sering kita dengar memicu kekacauan dan tindakan merugikan. Kerugian ini menyentuh seluruh aspek keberlanjutan (sustainability) – sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di aspek sosial dan ekonomi, kehilangan waktu bekerja dan mengerjakan hal yang produktif dirasakan, baik dari masyarakat yang terhambat akibat adanya kegiatan demonstrasi, maupun waktu yang dikorbankan banyak pendemo dalam menyuarakan pendapatnya. Waktu pengiriman barang yang tertunda, rapat/keperluan bisnis yang dibatalkan, juga fasilitas umum yang hancur, kendaraan dan bangunan yang rusak, merugikan berbagai pihak. Di aspek lingkungan, tindakan merusak ruang terbuka hijau, membakar ban/lainnya, dan sampah yang dihasilkan mencemari lingkungan dan kebersihan kota. Selain itu, tindakan anarkis juga mengancam Kesehatan dan keselamatan masyarakat. 
Mengapa tidak ada yang menggugat pendemo akibat kerusakan dan kerugian yang dialami ya? Termasuk kerusakan lingkungan? Sayang sekali, masih banyak orang (juga netizen) yang membenarkan atau menyalahkan pihak lain akan kerugian yang ditimbulkan. Membenarkan/setuju dengan tindakan yang merugikan ini, dan menyalahkan orang/pihak lain karenanya, bukanlah sikap yang dewasa dalam berdemokrasi.
 
Ada banyak cara menyuarakan pendapat dengan baik, benar, sesuai aturan, dan bijak. Menyuarakan tuntuntan, pendapat, gugatan, yang intinya adalah kebenaran yang perlu diperjuangkan, perlu disampaikan juga dengan cara yang benar. Kebenaran mesti disampaikan dalam kasih. Menyuarakan pendapat juga harus menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika dalam bermasyarakat – harus sesuai dengan UUD dan Pancasila.
 
Pengelolaan Sampah Spesifik dari kegiatan massal.
Mengapa pasca demonstrasi begitu banyak sampah yang menjadi peninggalan jejak dan merusak lingkungan dan kebersihan kota? Siapa yang harus bertanggungjawab mengelola sampah dari kegiatan seperti demonstrasi ini? Pemerintah saja kah? Adakah dasar hukum yang mengatur hal ini?
 
Sampah dari kegiatan massal termasuk sebagai sampah spesifik. Dalam PP No 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik disebutkan, “sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.” Sampah spesifik ini meliputi: (a) Sampah yang Mengandung B3, (b) Sampah yang Mengandung Limbah B3, (c). Sampah yang Timbul Akibat Bencana, (d) Puing Bongkaran Bangunan, (e) Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah, dan (f) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik. Berdasarkan PP tersebut, pada bagian ketujuh diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik, salah satunya adalah sampah yang timbul dari kegiatan massal.
 
Dalam bagian penjelasan Pasal 42 Ayat 2, huruf a, dinyatakan, "Sampah yang timbul dari kegiatan massal adalah Sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang melibatkan banyak orang pada suatu tempat terbuka atau tertutup, antara lain konser musik, demonstrasi, kampanye, pameran, pertandingan olah raga, karnaval, perkawinan.”. Dalam pasal selanjutnya, dinyatakan setiap orang yang menghasilkan sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan pengurangan sampah (Pasal 43) dan penanganan sampah (Pasal 44).
 
Lebih mantap lagi, pengelolaan sampah kegiatan massal ini WAJIB disusun dalam bentuk rencana pengelolaan sampah (Pasal 50) yang harus mendapat persetujuan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup SEBELUM kegiatan massal diselenggarakan (ayat 3). Bukankah PP ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong setiap orang yang berencana berkegiatan massal untuk mengelola sampahnya?
 
Kita perlu apresiasi dan acungi jempol, terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan kota/daerah lainnya yang tanggap mengatasi masalah sampah demonstrasi selama ini. Namun, mengapa hanya pemerintah saja yang ambil bagian dan bukan setiap orang (pen-demo/pengelola kegiatan demo) yang bertanggungjawab mengelola sampah pasca kegiatan massal ini? Ya, mungkin karena kata "atau" yang terkesan bersifat pilihan (dan tidak wajib) di Pasal 42 ayat 1, “Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap orang wajib melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.” Penyebab lain, mungkin karena belum ada instrumen regulasi dalam penerapan PP di lapangan, misalnya ketika ingin merencanakan kegiatan massal (demonstrasi, dkk) belum diwajibkan menyusun rencana pengelolaan sampah seperti yang disebut diatas. Atau akibat penegakan hukumnya yang masih lemah, serta kesadaran (awareness) akan tanggungjawab mengelola sampah dalam kegiatan massal seperti demonstrasi ini. Tren yang dimiliki sekarang ini, adalah kita sadar akan hal-hal yang viral di media sosial, seolah-olah tingkat kesadaran dan tingkat ke-viral-an suatu informasi, sangatlah berbanding lurus. Jaman sekarang, informasi yang tidak viral dianggap sebagai informasi yang tidak penting dan tidak urgen. 
 
Peluang Berdemokrasi yang Ramah Lingkungan
Dengan adanya dasar hukum PP No 27 Tahun 2020, semoga kita bisa membangun pengelolaan sampah yang lebih baik, khususnya dari kegiatan massal di masyarakat. Berdemokrasi yang ramah lingkungan, adalah gagasan yang menarik dan nyata untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, hal ini bisa jadi peluang usaha (enviro-preneurship), bagi para penggiat lingkungan, NGO/LSM, akademisi, atau pun kelompok masyarakat dalam menyediakan jasa pengelolaan sampah di kegiatan demonstrasi. Nah, bukan hanya demonstrasi saja, tapi untuk kegiatan kampanye, konser musik dan kegiatan massal lainnya juga, ada banyak peluang di depan mata. Apalagi ke depan ada berbagai pesta demokrasi yang akan negara ini rayakan. Jadi kedepan bukan hanya EO (Event Organizer) yang jasanya dibutuhkan di kegiatan massal, melainkan juga WO (Waste Organizer) yang memastikan semua sampah spesifik terkelola dengan baik.
 
Yah, walau ada yang berpendapat penegakan hukum di persampahan ini belum kuat dan masih harus diperbaiki, tapi kita memiliki nilai moral dan etika yang harus tetap dijunjung tinggi. Seraya terus mengingat ujaran kebaikan yang sering kita dengar ini: “Kebersihan adalah Sebagian dari Iman”.
Semoga kita sebagai sesama anak bangsa semakin dewasa dalam berdemokrasi. Dalam menyuarakan pendapat, kita bisa memilih cara yang lebih bijak dan efektif. Semoga berbeda pendapat, pandangan, dan pilihan tidak membuat kita lupa bahwa kita adalah satu bangsa dan satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika! Salam Lestari.
 
Oleh: Filson Maratur Sidjabat
Akademik Lektor 
Pengajar di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Presiden

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Westlife

Senin, 04 Juli 2022 - 10:18 WIB

Westlife Siap Gelar Konser di Dua Kota di Indonesia, Catat Jadwal dan Harga Tiketnya

Boyband asal Irlandia, Westlife secara resmi mengumumkan konser di Indonesia yang bertajuk "Westlife The Wild Dreams Tour: All The Hits" pada tanggal 24 September 2022 di Sentul International…

Ketua MPR RI Dorong Lahirnya Perusahaan Digital Mining Baru Bangkitkan Perekonomian Nasional

Senin, 04 Juli 2022 - 10:01 WIB

Ketua MPR RI Dorong Lahirnya Perusahaan Digital Mining Baru Bangkitkan Perekonomian Nasional

Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada beragam sendi kehidupan,…

Kehadiran Holding BUMN Farmasi di JIEXPO

Senin, 04 Juli 2022 - 09:54 WIB

Meriahkan Jakarta Fair 2022, Kemenkes Boyong Holding BUMN Farmasi di Event Ulang Tahun Kota Jakarta

Setelah vakum selama dua tahun karena pandemi Covid-19, Jakarta Fair 2022 kembali digelar. Bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang merupakan rangkaian dari…

Pembangunan Bendungan Jlantah

Senin, 04 Juli 2022 - 09:54 WIB

Selesai 2024, Bendungan Jlantah Akan Aliri Air 1.494 Ha Sawah di Karanganyar

Sebagai upaya meningkatkan tampungan air dan mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus membangun…

Minyak Goreng Curah (ilustrasi)

Senin, 04 Juli 2022 - 09:47 WIB

Kemenperin Catat Penyaluran MGCR Rata-rata Mencapai 81,72% dari Kebutuhan Bulanan Tiap Provinsi

Pada periode 1-30 Juni 2022, Kementerian Perindustrian mencatat pencapaian panyaluran program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) rata-rata mencapai 81,72% dari kebutuhan bulanan di setiap provinsi.…