Menparekraf Sebut Sertifikasi Tanah di Destinasi Wisata Ciptakan Peluang Usaha dan Lapangan Kerja

Oleh : Chodijah Febriyani | Jumat, 10 Juni 2022 - 10:15 WIB

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (Dok: Kemenparekraf)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (Dok: Kemenparekraf)

INDUSTRY.co.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan bahwa penerbitan sertifikasi tanah di destinasi wisata dapat mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas.

"Masalah tanah ini jika tersertifikasi, bisa tiba-tiba datang peluang untuk keluar dari kemiskinan yang absolut bagi masyarakat, terutama masyarakat yang di pesisir ini bisa disolusikan," kata Menparekraf Sandiaga melalui siaran pers yang diterima Industry.co.id.

Persoalan sertifikasi tanah memang kerap kali menjadi hambatan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan juga masyarakat terutama di daerah pesisir yang ingin mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal untuk memulai usaha mereka. Dan Presiden pun memberi arahan agar ada percepatan proses penerbitan sertifikasi tanah.

"GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Summit 2022" sendiri merupakan sebuah tim yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan reforma agraria. 

Pada GTRA Summit 2022 akan dibahas lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi dan solusi yang akan diambil. Karena selama ini, banyak kendala reforma agraria. Dan salah satu penyebab sertifikasi tanah itu sulit, karena terjadinya tumpang tindih kewenangan suatu wilayah atau destinasi. 

"Jadi ini adalah bagian dari penciptaan peluang serta upaya menyejahterakan masyarakat dan memulihkan ekonomi," kata Menparekraf.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil sependapat dengan Menparekraf Sandiaga. Menurut dia, ketika sertifikasi tanah dapat dilakukan dengan mudah, maka kesempatan untuk memulai usaha akan lebih terbuka.

"Seperti Pak Sandi kemukakan tadi, begitu kita sertifikatkan maka terbuka kesempatan untuk mereka masuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal," kata Sofyan.

Dikatakan Sofyan, pemerintah telah mengalokasikan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) sekitar Rp200 triliun dengan bunga yang semakin rendah sekitar 6 persen. "Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat kita untuk mendapat akses ke lembaga keuangan formal. Maka penyelesaian sertifikat menjadi sangat penting," ujarnya.

"GTRA Summit 2022 akan menjawab masalah tersebut. Berbagai kementerian akan diskusi untuk mencari solusi-solusi yang kreatif terhadap irisan kewenangan antar kementerian dan masalah-masalah terkait dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," kata Sofyan.

Sementara, Anggota DPR-RI dari Daerah Perwakilan Sulawesi Tenggara Hugua mengatakan secara khusus terkait Wakatobi dimana masalah pertanahan ini berkaitan dengan tata ruang atau tata letak. Hal ini tentu berpengaruh kepada tiga hal, pertama posisi Wakatobi sebagai taman nasional, kedua Wakatobi sebagai cagar biosfer dunia yang telah ditetapkan UNESCO, dan ketiga Wakatobi sebagai KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

"Saya pikir kehadiran Menparekraf sangat penting. Dan kita berharap bahwa ke depan sebagaimana target pemerintah pusat, kurang lebih Rp2 ribu triliun APBN kedepan kita tidak bisa harapkan dari sektor migas, tapi lebih kepada sektor jasa. Tentu jasa pariwisata menjadi sangat strategis," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2021

Rabu, 06 Juli 2022 - 16:55 WIB

Luar Biasa! Kemenperin Sukses Raih Opini WTP 14 Kali Berturut, Ini Respon Menperin Agus

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya pada Laporan Keuangan tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini…

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah dan Direktur Lelang (DJKN) Joko Prihanto

Rabu, 06 Juli 2022 - 16:34 WIB

Pegadaian dan DJKN Tingkatkan Kerjasama Akurasi Data Bea Lelang

PT Pegadaian bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan Penandatangan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penatausahaan dan Pelaporan Bea Lelang Pegadaian.

Peresmian Pasar Banyumas

Rabu, 06 Juli 2022 - 16:28 WIB

Bangkitkan Perekonomian Masyarakat Jawa Tengah, Pasar Banyumas Diresmikan

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti meresmikan Pasar Banyumas di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang telah selesai…

Presiden Jokowi Tinjau Proyek Peningkatan Struktur Jalan di Pulau Nias

Rabu, 06 Juli 2022 - 16:23 WIB

Tinjau Konektivitas Jalan di Pulau Nias, Presiden Jokowi: InsyaAllah Tahun Depan Sudah Rampung Semuanya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi…

Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Rabu, 06 Juli 2022 - 15:55 WIB

Diduga Gelapkan Dana Umat, DPR Minta Polri Usut Tuntas ACT

Jakarta-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tentang kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).