INDUSTRY.co.id , Bojonegoro - Pada semester pertama, penyerapan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) Kabupaten Bojonegoro baru sebesar 16%. Sehingga hal itu juga mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Herry Sudjarwo mengatakan, seharusnya pada semester pertama hingga bulan ini penyerapan DBH Migas sudah berkisar antara 45 persen.
Penerimaan DBH Migas 16% tersebut adalah setara dengan Rp123 miliar, dari target sebesar Rp750,4 miliar. Awalnya, Pemkab Bojonegoro justru menarget jumlah penerimaan DBH Migas sebesar Rp900 miliar.
"Padahal sudah berkurang banyak dari target awal tapi penyerapannya juga masih sedikit," ujarnya, Sabtu (10/6/2017).
Penurunan jumlah penerimaan DBH Migas ini yang paling berpengaruh ada dua faktor. Yakni, menurunnya harga minyak mentah dunia dan tingginya cost recovery di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu yang harus dibayarkan pemerintah pusat dan berimbas pada DBH Migas.
"Selama harga minyak mentah jelek, dan cost recovery tinggi jangan pernah berharap lagi pada industri migas di Bojonegoro," tukasnya.
Sementara itu, sampai saat ini pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan belum memberikan kepastian lebih salur DBH Migas tahun 2015 sebesar Rp550 miliar akan dipotong berapa kali.
"Kita maunya dibayar empat atau lima kali, tapi belum ada jawaban. Bisa jadi tahun ini langsung dipotong semua," imbuhnya.
Jika demikian, APBD Kabupaten Bojonegoro dari total Rp3,306 triliun yang dipasang pada APBD 2017 bisa saja berkurang hingga Rp2 triliun. Jumlah ini sama dengan kabupaten lain yang tidak memiliki sumber daya minyak dan gas.
"Harapan kita satu-satunya ya Jambaran-Tiung Biru, yang bisa membantu dongkrak pendapatan. Itu saja belum jelas kapan mega proyek dimulai," pungkasnya.
