INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kalangan pelaku industri biodiesel mengapresiasi kebijakan pemerintah Tiongkok yang menerapkan program biodiesel campuran 5 persen dengan solar atau B5.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), MP Tumanggor di Jakarta, Jumat (9/6/2017) mengatakan, penggunaan biodiesel di negara tersebut menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia terutama biodiesel.
"Pemakaian B5 di Tiongkok akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau Tiongkok sudah terapkan B5, nggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat," katanya saat bersilaturahmi dengan media.
Menurut dia, permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar Tiongkok sebesar 180 juta Kl yakni apabila dikalikan 5 persen sama dengan 9 juta Kl atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke Tiongkok mencapai 3,8 juta ton.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga, menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke Tiongkok sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping.
"Delegasi diperkirakan berangkat tanggal 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan," ujarnya.
Sebelumnya dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok pada pertengahan Mei 2017, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5 persen yang dikembangkan Tiongkok. Untuk itu, program ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun.
"Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke Tiongkok lebih banyak," kata Jokowi.
Sahat menyatakan, tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari Tiongkok dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa, apalagi semenjak tahun 2016 ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif karena pemberlakukan tarif bea masuk.
Terlebih lagi, lanjutnya, pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.
"Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan. Faktor lainnya adalah kebijakan antidumping Amerika Serikat yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia," ujar Sahat.
MP Tumanggor mengakui ekspor biodiesel ke Amerika Serika terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi, selain itu harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.
"Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut dia, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di Tiongkok. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama misalkan pengusaha Tiongkok mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia. Produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di Tiongkok selanjutnya bahan baku dari Indonesia.
"Nanti bea masuk CPO gimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya", katanya.(Ant)
