Percepat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022, Kementerian PUPR Lakukan Lelang Dini

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diwakili Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (19/1/2021). Rapat kerja dipimpin Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2022 serta capaian pembangunan infrastruktur tahun 2021.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan,“Tahun 2022 Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp100,6 Triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19”.

“Untuk percepatan pelaksanaan program tahun 2022, dilakukan dengan kegiatan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual yang telah dimulai sejak Oktober 2021. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan kontrak untuk lebih dari 1.400 paket pekerjaan,” ujar Wamen Wempi.

"Kebijakan khusus pelaksanaan program Kementerian PUPR di tahun 2022 yaitu, penyelesaian Proyek Strategi Nasional (PSN), dukungan infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Penataan Kawasan Mandalika, Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo," kata Wamen Wempi.

“Di bidang sumber daya air telah diprogramkan antara lain pembangunan 37 bendungan, 21 embung, 160 Km pengendali banjir serta pengaman pantai, dan 2,86 m3/detik ketersediaan air baku. Di bidang Jalan dan Jembatan akan dibangun 9,2 Km jalan tol, 354 Km jalan baru, 23.715 meter jembatan dan 1.072 meter flyover atau underpass,” kata Wamen Wempi.

Di bidang permukiman akan dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 1.637 liter/detik untuk sekitar 1,02 juta sambungan rumah, pengelolaan sampah untuk 21.000 Kepala Keluarga (KK), pengolahan air limbah untuk 8.410 KK, penanganan kawasan kumuh seluas 802 ha, 8 PLBN terpadu, 729 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Selanjutnya di bidang perumahan yaitu dengan membangun 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus; 101.250 unit rumah swadaya serta 20.500 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU).

“Untuk pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di tahun 2022 ditargetkan dapat menyerap 700.000 pekerja sebagai penerima manfaat,” kata Wamen Wempi.

Wamen Wempi juga menyampaikan, bahwa realisasi anggaran tahun 2021 mencapai Rp 143,5 triliun atau 94,3%, Capaian pembangunan di bidang sumber daya air telah terbangun 48 bendungan, 43 embung, 261 Km pengendali banjir dan pengaman pantai serta 4,57 m3 /detik ketersediaan air baku. Bidang Jalan dan Jembatan membangun sepanjang 123 Km jalan tol, 710 Km jalan baru,  30.112 meter jembatan; dan 2.321 meter flyover/underpass.

Di bidang permukiman telah terbangun SPAM dengan kapasitas 2.065 liter/detik untuk sekitar 1,02 juta sambungan rumah, 1,19 juta Kepala Keluarga (KK) penanganan sampah, 386 ribu KK pengelolaan air limbah, 4.194 Ha penanganan kawasan kumuh, delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, 1.593 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Kemudian dibidang perumahan bangun sebanyak 7.024 unit rumah susun (194 tower), 3.311 unit rumah khusus, 127.091 unit rumah swadaya dan 25.765 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU).

“Untuk program PKT tahun 2021 terlah berhasil menyerap sekitar 1,8 juta pekerja,” terang Wamen Wempi.

Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai menyampaikan, raker ini  merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI bersama Kementerian PUPR untuk membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2022 di daerah dalam rangka melaksanakan Program Prioritas Nasional (PSN) serta rencana kerja pemerintah di tahun 2022.

“Saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo berserta jajaran atas terlaksananya sinergisitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian PUPR sebagai mitra dalam rangka mendorong pembangunan di daerah,” tutur Yorrys Raweyai.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi Dewi Chomistriana.