INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah Jepang memprotes larangan ekspor batu bara yang diberlakukan Indonesia hingga 31 Januari 2022. Hal itu tertuang dalam surat yang dikirimkan oleh Duta Besar Jepang untuk Indoneisa Kanasugi Kenji.
Dalam surat tersebut, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji meminta Menteri ESDM untuk mencabut larangan ekspor ini. Pasalnya, larangan itu akan berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari negeri sakura.
"Larangan ekspor yang tiba-tiba berdampak serius pada aktivitas ekonomi Jepang dan kehidupan sehari-hari kami. Kami membutuhkan listrik yang cukup di musim dingin. Oleh karenanya, saya meminta agar larangan ini dicabut untuk Jepang," tulis Kenji dalam suratnya, Rabu (5/1).
Dijelaskan Kenji, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang mengandalkan pasokan batu bara dari RI. Terlebih, Jepang saat ini sedang memasuki musim dingin di mana permintaan batu bara sedang tinggi-tingginya.
"Industri di Jepang secara reguler mengimpor batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan manufaktur (sekitar 2 juta ton per bulan). Oleh karena itu, kami meminta untuk segera mencabut larangan ekspor batu bara ke Jepang," terangnya.
Namun, Kenji juga memahami situasi kelangkaan batu bara untuk listrik Indonesia. Oleh karenanya, dirinya menawarkan alternatif agar pemerintah Indonesia tetap membuka ekspor batubara jenis High Calorific Value (HCV).
"Jepang kebanyakan mengimpor batu bara HCV dibandingkan Low Calorific Value (LCV) yang digunakan pembangkit PLN," katanya.
Adapun, setidaknya ada 5 kapal pengangkut batubara yang masih menunggu keberangkatan ke Jepang. Kenji meminta agar 5 kapal ini diizinkan untuk berangkat secepat mungkin.
Sebelumnya, Kementerian ESDM melarang perusahaan batu bara dalam negeri untuk melakukan ekspor mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022.
Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, khususnya untuk pembangkit listrik yang dimiliki PT PLN (Persero).
