Pembiayaan Murah dan Mudah, Kunci Utama Pendorong UMKM Naik Kelas

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak parah dari adanya pandemi Covid-19. Menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, ada sekitar 30 juta UMKM mengalami kebangkrutan usaha akibat pandemi tersebut pada 2020.

Sementara data Bank Indonesia (BI) menginformasikan sekitar 87,5 persen UMKM di Indonesia mengalami penurunan omzet hingga 15% pada 2021. Melihat kenyataan ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali kejayaan UMKM. 

Disisi lain, sebagian besar diantara para UMKM tersebut terkendala modal kerja atau modal usaha agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya yang tergerus untuk konsumsi selama pandemi.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop-UKM, Dr Yulius, mengungkapkan, banyak sekali pembiayaan yang ditujukan bagi UMKM saat ini. Kondisi itu diharapkan bisa mendorong usaha UMKM naik kelas sehingga ke depan usaha mereka bisa menjadi besar. Akan tetapi, kucuran pembiayaan tersebut hingga kini masih belum mencapai target untuk mengurangi jumlah pelaku UMKM.

“Skema pendanaan UMKM sangat banyak. Yang jadi masalah, sektor mikro nambah terus padahal program pemerintah adalah UMKM naik kelas. Sementara UMKM di berbagai negara bisa banyak yang maju, seperti China, Korea Selatan dan lainnya. Seharusnya kita juga bisa,” papar Yulius.

Yulius menjelaskan, sebesar 30% porsi pembiayaan perbankan pada 2024 nanti akan ditujukan bagi UMKM. Saat ini, baru sekitar 18% porsi pembiayaan perbankan disalurkan ke sektor UMKM. 

Yulius berharap, UMKM yang telah mendapatkan dukungan pembiayaan agar segera melakukan kemitraan atau kolaborasi dengan pelaku usaha besar agar keinginan pemerintah di mana UMKM bisa naik kelas dapat segera tercapai.

“Untuk naik kelas, harus bermitra. Tapi bermitra itu butuh modal. UMKM kalau nggak berkolaborasi akan collaps. Kemudian, untuk bisa bersaing harus gunakan teknologi atau masuk ke ekosistem digital,” imbuh Yulius.

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah melalui jasa pegadaian. Sebagaimana disampaikan oleh Mulyono, Pimpinan Wilayah VIII Jakarta 1 PT Pegadaian, pihaknya memberikan skema pendanaan yang mudah, murah dan cepat bagi UMKM.

Setidaknya ada dua skema pendanaan yang bisa diakses oleh UMKM di PT Pegadaian, yaitu produk gadai dan produk non-gadai. Pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pembiayaan melalui dua skema tersebut.

“Untuk pinjaman non-gadai ini berbasis fidusia. Kami ada kredit UMI (ultra mikro). Ada banyak jenis produk pembiayaan UMI. KCA UMI, Kreasi Multi Guna dan lainnya. Semua punya kelebihan dan karakteristik masing-masing,” tukas Mulyono dalam seminar refleksi akhir tahun Pegadaian bertemakan “Solusi Permodalan untuk Mendukung Tata Kelola UMKM” di Hotel Aston, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (28/12/2021).

Mulyono mengemukakan, produk pembiayaan Pegadaian sangat mudah didapat UMKM karena layanannya tersebar melalui 4.087 gerai di seluruh Indonesia. Saat ini, layanan dan transaksi dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Pengajuan pembiayaan juga dapat dilakukan melalui agen Pegadaian, Agen BRILink, LinkAja, Blibli dan GrabKios.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun, mengatakan, pelaku UMKM memang sangat terbantu oleh program restrukturisasi kredit dan juga bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi. 

Ikhsan berharap, dua program ini masih bisa berlanjut pada 2022 agar pelaku UMKM yang terkendala pembayaran utang ke bank mendapat keringanan. Sementara bantuan BPUM diharapkan bisa membantu pelaku UMKM untuk kembali bangkit karena mendapatkan suntikan modal usaha.

"Restrukturisasi kredit dari OJK itu sangat membantu UMKM. Ada 14 juta UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini. Bagi UMKM, restrukturisasi seperti itu sangat membantu apalagi kalau ditambah dengan adanya BPUM,” papar Ikhsan.

Sayangnya, menurut guru besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Agus Surono, UMKM memang banyak yang terjebak pada cara instan untuk mendapatkan modal usaha. Perencanaan usaha yang belum matang mengakibatkan mereka menjadi rentan, sehingga mudah dimanfaatkan para pelaku pinjaman online yang menawarkan bantuan modal usaha, khususnya pinjaman online yang ilegal.

“Banyak korban pinjol (pinjaman online) yang berdampak luar biasa. Masalah ini perlu diselesaikan dari hulu hingga hilir. Memang UMKM perlu mendapat akses permodalan dengan mudah tapi jangan sampai kemudahan jadi beban bagi negara atau BUMN dan masyarakat itu sendiri,” jelas Agus.

Ini memang menjadi perhatian pemerintah. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M. Wukir Rohmadi, mengatakan saat ini banyak bermunculan perusahaan gadai swasta. OJK mencatat, saat ini ada 95 perusahaan gadai di seluruh Indonesia yang menawarkan berbagai kemudahan pembiayaan, khususnya bagi UMKM.

Ia menghimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh penawaran pinjaman murah namun dengan embel-embel persyaratan yang merugikan masyarakat. Wukir juga berpesan untuk tidak berhubungan dengan perusahaan gadai ilegal ataupun dengan perusahaan jasa pinjaman online yang akhirnya akan menjerat masyarakat.

"Tantangan kami, selain mengawasi yang legal, kami juga menghadapi maraknya perusahaan gadai yang nggak berizin. OJK imbau kepada pelaku UMKM untuk berhubungan dengan perusahaan gadai yang legal. Pasalnya, yang ilegal tidak ada aspek perlindungan,” imbuh Wukir. (Abraham Sihombing)