INDUSTRY.co.id - Jakarta - Tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Indonesia pada akhir 2020 diproyeksi akan melonjak tajam akibat pandemi Covid-19.

Menteri Perencanaan Pembangunana Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyebut tingkat pengangguran terbuka akan meencapai 9,2 persen pada tahun ini dari sebelumnya 4,2 persen.

Disamping itu, tingkat kemiskinan akibat pandemi Covid-19 juga akan meningkat sebesar 9,7 hingga 10,2 persen, jika dibandingkan sebelum pandemi yang berada di kisaran 8,5 hingga 9,0 persen.

"Tingkat pengangguran terbuka [2020] naik dari 4,8 menjadi sampai 9,2 tingkat kemiskinan sampai 10,2," katanya dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI Komisi XI, Rabu (2/9/2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 telah mencapai 9,78 persen, meningkat 0,37 persen secara tahunan.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sudah tercatat sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang dibandingkan Maret 2019.

Diakui Kepala Bappenas, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengarah negatif, pada kisaran -1,1 hingga 0,2 persen.

"Oleh karenanya, ekonomi ke depan diharapkan mulai pulih dari sisi produksi, terutama pada sektor perdagangan dan manufaktur, serta pemulihan dari sisi konsumsi rumah tangga yang sangat terpukul selama pandemi ini," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada kenaikan pengangguran. Semenjak pandemi COVID-19 menghampiri Indonesia, sektor ketenagakerjaan terkena imbas yang luar biasa dahsyat.

"Akibat dari pandemi Covid-19 ini, pengangguran kita naik. Sebenarnya, pengangguran kita itu sudah turun per Februari 2020, secara nasional pengangguran kita turun, dari yang semula 7.050.000 menjadi 6.800.000, turun sebenarnya. Itu karena kerja keras dari semua pihak, Alhamdulillah TPT (tingkat pengangguran terbuka) secara nasional turun," kata Ida Fauziyah di Magelang, Jawa Tengah (1/9).

Berdasarkan data di Kementerian Ketenagakerjaan, total pekerja kena PHK maupun dirumahkan sebanyak 3,5 juta orang. Kemudian, jika ditambah dengan 6,8 juta tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 10,3 juta.

"Begitu pandemi menghampiri negara kita, mau tidak mau, dampaknya pada sektor ketenagakerjaan ini sungguh luar biasa. Sehingga data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan total mereka yang di-PHK, mereka yang dirumahkan itu 3,5 juta. 3,5 juta ditambah 6,8 itu hampir 10 juta lebih. Dampak pandemi COVID-19 sungguh sangat luar biasa kita rasakan," ujar Ida.

Menurutnya, pemerintah akhirnya melakukan banyak cara untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Baik itu, yang diselesaikan pemerintah yaitu yang pertama akar masalahnya yakni kesehatan.

Selain kesehatan, pemerintah juga menyelesaikan dampak dari COVID-19 diantaranya memperkuat ketahanan pangan, kemudian ketahanan sosial. Untuk ketahanan sosial melalui program-program yang bersifat bantuan sosial dan sebagainya.

"Yang terakhir adalah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah memberikan subsidi gaji atau upah kepada para pekerja yang masih eksis bekerja, tapi karena pandemi kehilangan pendapatan atau berkurang pendapatan atau pendapatan masih ajek, tetapi kebutuhan meningkat. Pemerintah memberikan subsidi untuk 15,7 juta masyarakat yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa mereka dibantu. Program ini melengkapi program ada," tutup Ida.