INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sektor industri pariwisata menjadi salah satu andalan meningkatkan devisa Negara dan pemerintah telah merilis 10 destinasi wisata baru. Untuk mewujudkan itu peran serta tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, peran swasta juga diharapkan peran sertanya.

Perhatian terhadap program pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru menjadi salah satu program pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya pada  Rapat Kerja Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Senin (27/3/2017)

"Kekuatan kita di Indonesia ini sebenarnya adalah di industri pariwisata. Anak-anak muda masuklah ke industri ini karena amat menjanjikan. Sekarang kita baru membangun sepuluh destinasi wisata yang baru. Masuklah ke sana," kata Presiden.

Sebanyak sepuluh destinasi wisata tersebut adalah candi Borobudur, Jawa Tengah, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur, Kepulauan Seribu DKI Jakarta, danau Toba Sumatera Utara, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Tanjung Lesung Banten, Morotai Maluku Utara dan Tanjung Kalayang Bangka Belitung.

Menteri Pariwisata Arief  Yaha dalam sebuah kesempatan mengatakan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan konektivitas perlu pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan serta merata di seluruh Indonesia termasuk sepuluh destinasi pariwisata prioritas.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata total investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sepuluh destinasi wisata baru mencapai Rp200 triliun. Dalam perencanaannya, pendanaan sebanyak Rp100 triliun akan bersumber dari investasi publik dan sisanya dari sektor swasta.

Untuk investasi publik, pemerintah menyiapkan Rp30 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), World Bank Rp2,6 triliun dan privatisasi Rp64,7 triliun.

Sementara dari sektor swasta, sebanyak Rp35 triliun didapat dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sektor perbankan sebesar Rp8 triliun dan RDPT mencapai Rp57 triliun.

Arief Yahya menjelaskan pemerintah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi antara lain memberikan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) untuk 169 negara.

Selain itu, mempermudah izin masuk kapal "yacht" dan kapal pesiar ke dalam perairan Indonesia dengan mencabut aturan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT).