INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk merumuskan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya meningkatkan produktivitas, daya saing pertanian dan industri makanan, serta mengkoordinasikan program kerja dunia usaha dengan pemerintah ke depan.

Rakornas yang bertajuk “Produktivitas dan Daya Saing Pertanian dan Industri Pangan” ini digelar pada 5 November 2019 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.  

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky O. Widjaja mengatakan, dalam Rakornas kali ini, sedikitnya ada 3 hal yang akan menjadi fokus pembahasan dan akan dijadikan masukan kepada pemerintah, yakni, peningkatan produktivitas melalui penyediaan lahan, bibit dan teknologi dalam menghadapi perubahan iklim.  

"Pengadaaan bibit dan benih komoditas pangan yang bermutu dan tersertifikasi memiliki peranan penting untuk memenuhi ketahanan pangan nasional," katanya di Jakarta (4/11).

Menurut Franky, pemerintah perlu mengatur agar perbibitan dan perbenihan komoditas pangan dapat terkoordinasi dan terpadu, mulai dari pengadaan, pendistribusian, penyimpanan hingga cara penanamannya. 

Disamping itu, lanjutnya, pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat untuk meningkatkan produktivitas pertanian semakin penting di tengah dampak perubahan iklim yang sering menganggu kelangsungan produksi bahan pangan. 

"Pembahasan juga akan fokus pada pencciptaan ekosistem investasi pangan yang baik. Dengan mengeliminasi kebijakan yang tidak mendukung usaha pertanian berkelanjutan. Untuk menghadapi persaingan pasar internasional yang semakin dinamis dan kompetitif, sektor pertanian nasional juga harus mampu meningkatkan daya saingnya," terang Franky.

Sementara ketersediaan akses pembiayaan guna mendukung ketahanan pangan nasional, yang selama ini menjadi kendala bagi para petani, terutama mereka yang berada di daerah terpencil dan minim dukungan infrastruktur akan coba diterobos melalui inovasi skema pembiayaan inklusif berbasis teknologi informasi tepat guna.

Franky mengatakan, sektor pangan masih menghadapi permasalahan tidak stabilnya harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan utama, seperti beras, daging sapi, jagung dan kedelai. Di sisi lain, sistem perdagangan pangan global semakin terbuka menyebabkan harga produk pangan di dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi dan kondisi internasional. Hal ini menyebabkan harga komoditas pangan strategis menjadi berfluktuasi. 

"Strategi industrialisasi berbasis agroindustri perlu dipersiapkan dengan matang. Sama halnya dengan strategi daya saing ekspor unggulan kita," ungkap Franky yang juga Ketua Dewan Pengarah Rakornas.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan P. Adoe menekankan pentingnya pertumbuhan investasi di subsektor pangan. Juga perlunya infrastruktur pembiayaan perbankan yang lebih inovatif dan kreatif, sehingga mempermudah akses permodalan kepada petani dan peternak dengan skema perkreditan yang lebih kompetitif dan dapat menciptakan nilai tambah keuntungan bagi petani dan peternak. 

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian menyebutkan sektor makanan menjadi penyumbang utama penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 7,1 triliun, dan kedua terbesar penanaman modal asing (PMA) senilai US$ 376 juta pada kuartal I/2019. Pada periode-periode sebelumnya, sektor makanan juga menjadi salah satu kontributor utama investasi, terutama untuk PMDN.

"Kita harapkan investasi di sektor pangan terus tumbuh, tentunya ini perlu didorong dengan kebijakan fiskal dan insentif yang baik, karena akan berpengaruh banyak pada keberlanjutan pertanian dan industri makanan," kata Juan.

Ketua Pelaksana Rakornas, Franky Welirang mengatakan selain melibatkan Dewan Pengurus Kadin seluruh Indonesia di sektor agribisnis, Rakornas juga akan menghadirkan para pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, asosiasi dan himpunan bisnis, petani, korporasi, perbankan dan lembaga keuangan hingga anggota parlemen dan banyak lagi.

"Semuanya berkumpul di Rakornas ini, sedikitnya ada 200 peserta. Bersama-sama akan merumuskan rekomendasi untuk mensinergikan program dunia usaha dengan pemerintah," pungkas Franky Welirang.