INDUSTRY.co.id, Jakarta -Produsen listrik dari  Energi Baru Terbarukan (EBT) swasta/Independent Power Producer (IPP) mengeluhkan sulitnya akses terhadap permodalan.Ironisnya, kesulitan itu terjadi di tengah harga jual energi EBT yang dianggap terlalu murah yang berada di angka 85% dari biaya pokok produksi PLN setempat.  

Wakil Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (Meti) Sujana mengungkapkan dengan fakta seperti tersebut di atas, pihaknya kesulitan mencari fasilitas pembiayaan yang memiliki bunga di bawah 11% jika ingin proyek tersebut untung. Padahal, fakta di lapangan membuktikan bahwa rata-rata suku bunga kredit perbankan masih di atas 11%.

"Bank tidak mampu menetapkan bunga di bawah 11 persen. Kami masih membutuhkan bunga rendah untuk mengatasi harga jual listrik yang rendah," kata Sujana dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (7/11/2017)

Tak hanya perbankan saja, bahkan kata Sujana suku bunga pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang notabene merupakan lembaga milik Pemerintah yang ditugasi mendukung pembangunan infrastruktur, juga terbilang masih sangat tinggi dan belum masuk ke dalam skala perhitungan IPP EBT. "SMI bisa sampai 13,5 persen karena mereka menambahkan risiko lain-lain, sehingga tambah sekitar 5 persen," tuturnya.

Sementara itu, di satu sisi selain bunga yang cukup tinggi, tenor jangka waktu pinjaman juga menjadi masalah lain. Menurut Sujana, pembangunan EBT memakan waktu yang cukup lama, paling cepat selesai dalam tiga tahun. Sementara jangka waktu pinjaman hanya lima tahun. Dengan kondisi demikian, praktis sang peminjam hanya memiliki waktu dua tahun untuk mengembalikan investasi. "Jadi tidak mungkin kita bisa kembalikan dalam waktu dua tahun operasi," tuturnya.

‎Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan mengatakan pemerintah harus memiliki upaya agar investasi di sektor EBT menjadi lebih menarik.Salah satunya bekerja sama dengan perbankan nasional untuk menyediakan anggaran khusus dengan suku bunga yang terjangkau untuk alokasi pengembangan EBT. "Tentunya dengan menyertakan jaminan pemerintah di situ agar perbankan bersedia," pungkasnya