INDUSTRY.co.id - Jakarta — Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menggelar PYC Talks Volume 1 bertajuk “Diseminasi Studi: Analisis Rantai Pasok Biodiesel” di Kantor PYC, Jakarta Selatan. 

Forum ini menjadi ajang pemaparan hasil kajian terbaru terkait kesiapan rantai pasok biodiesel nasional sekaligus ruang dialog lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna mendukung agenda swasembada energi Indonesia.

Ketua Umum PYC, Filda C. Yusgiantoro, menegaskan bahwa pengembangan biodiesel merupakan opsi strategis untuk menekan impor minyak mentah dan BBM. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan regulasi serta koordinasi lintas sektor. 

“Tantangan rantai pasok biodiesel mencakup produktivitas lahan, alokasi CPO, hingga kesiapan infrastruktur distribusi. Tanpa orkestrasi kebijakan yang solid, target ketahanan energi berisiko terganggu,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Edi Wibowo, dalam keynote speech menekankan bahwa program mandatori biodiesel berbasis sawit merupakan pilar penguatan ketahanan energi nasional. 

Ia menyoroti tantangan ketersediaan CPO yang juga dibutuhkan sektor pangan dan ekspor, serta dominasi pengelolaan perkebunan oleh swasta. Menurutnya, sinkronisasi dari hulu ke hilir menjadi kunci agar pasokan biodiesel tetap terjaga.

Dalam sesi panel, PYC bersama IREEM memaparkan hasil studi kolaboratif menggunakan pendekatan system dynamics untuk memproyeksikan kemampuan rantai pasok biodiesel dalam memenuhi target bauran energi nasional. Massita Ayu Cindy, Research Coordinator PYC, menyampaikan rekomendasi utama agar mandatori B40 dipertahankan sebagai baseline kebijakan.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa pada baseline B40 sekalipun, rasio supply–demand biodiesel berpotensi turun di bawah 100% mulai sekitar 2042. 

Sementara pada skenario eskalasi B50–B90, tekanan sistem terjadi lebih cepat, dengan potensi defisit pasokan mulai 2030. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan blending di atas B40, tanpa penguatan rantai pasok yang memadai, berisiko mempercepat defisit biodiesel nasional.

Diskusi diperkaya oleh tanggapan dari Kementerian Pertanian, LEMIGAS, APKASINDO, dan GAIKINDO. Togu Rudianto Saragih (Ditjen Perkebunan Kementan) menilai penguatan rantai pasok harus dimulai dari sektor hulu melalui tata kelola sawit yang baik, serta mengingatkan perlunya kajian matang sebelum implementasi B50.

Dari sisi petani, Gulat M. E. Manurung (Ketua Umum APKASINDO) menekankan pentingnya fokus para pemangku kepentingan pada aspek esensial proses produksi biodiesel agar keberlanjutan pasokan terjaga.

Sementara itu, Cahyo S. Wibowo (LEMIGAS) mengungkapkan berbagai uji teknis kompatibilitas mesin telah dilakukan untuk mendukung implementasi biodiesel, bahkan menjadi rujukan studi negara lain. 

Abdul Rochim (GAIKINDO) turut mengapresiasi inovator biodiesel nasional yang konsisten melakukan riset komprehensif sehingga kualitas biodiesel Indonesia kian diakui dunia.

Forum yang dihadiri 85 peserta dari unsur pemerintah, NGO, asosiasi, dan industri ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Rangkaian masukan lintas sektor dinilai krusial untuk memperkaya rekomendasi kebijakan biodiesel yang adaptif, realistis, dan berkelanjutan.