Pengembang Listrik EBT Butuh Kredit Bunga Murah

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 07 November 2017 - 05:39 WIB

Pembangkit Listrik di Indonesia
Pembangkit Listrik di Indonesia

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Produsen listrik dari  Energi Baru Terbarukan (EBT) swasta/Independent Power Producer (IPP) mengeluhkan sulitnya akses terhadap permodalan.Ironisnya, kesulitan itu terjadi di tengah harga jual energi EBT yang dianggap terlalu murah yang berada di angka 85% dari biaya pokok produksi PLN setempat.  

Wakil Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (Meti) Sujana mengungkapkan dengan fakta seperti tersebut di atas, pihaknya kesulitan mencari fasilitas pembiayaan yang memiliki bunga di bawah 11% jika ingin proyek tersebut untung. Padahal, fakta di lapangan membuktikan bahwa rata-rata suku bunga kredit perbankan masih di atas 11%.

"Bank tidak mampu menetapkan bunga di bawah 11 persen. Kami masih membutuhkan bunga rendah untuk mengatasi harga jual listrik yang rendah," kata Sujana dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (7/11/2017)

Tak hanya perbankan saja, bahkan kata Sujana suku bunga pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang notabene merupakan lembaga milik Pemerintah yang ditugasi mendukung pembangunan infrastruktur, juga terbilang masih sangat tinggi dan belum masuk ke dalam skala perhitungan IPP EBT. "SMI bisa sampai 13,5 persen karena mereka menambahkan risiko lain-lain, sehingga tambah sekitar 5 persen," tuturnya.

Sementara itu, di satu sisi selain bunga yang cukup tinggi, tenor jangka waktu pinjaman juga menjadi masalah lain. Menurut Sujana, pembangunan EBT memakan waktu yang cukup lama, paling cepat selesai dalam tiga tahun. Sementara jangka waktu pinjaman hanya lima tahun. Dengan kondisi demikian, praktis sang peminjam hanya memiliki waktu dua tahun untuk mengembalikan investasi. "Jadi tidak mungkin kita bisa kembalikan dalam waktu dua tahun operasi," tuturnya.

‎Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan mengatakan pemerintah harus memiliki upaya agar investasi di sektor EBT menjadi lebih menarik.Salah satunya bekerja sama dengan perbankan nasional untuk menyediakan anggaran khusus dengan suku bunga yang terjangkau untuk alokasi pengembangan EBT. "Tentunya dengan menyertakan jaminan pemerintah di situ agar perbankan bersedia," pungkasnya

  

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Inovasi Laptop Acer gapai costumer

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:41 WIB

Acer Geber Pangsa Pasar Pelajar, Pekerja Work From Home

Acer optimis penjualan laptop keluarannya akan diserap pasar. Apalagi masa pandemi corona virus covid-19, menuntut bekerja atau sekolah dari rumah. Tentunya laptop pilihan yang nyaman.

Padi organik, cikal bakal pertanian organik Indonesia di masa depan. (Foto: Liputan6)

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:06 WIB

Pupuk Organik, Penopang Pertanian Organik Indonesia di Masa Depan

Jakarta - Rani baru pulang dari sebuah pasar swalayan di kawasan pusat kegiatan bisnis ibukota. Dia mengeluhkkan mahalnya harga sayur-mayur dan buah-buahan organik yang ditawarkan pasar swalayan…

Wapres KH Maruf Amin, Menaker, Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto dan Kemenko PMK

Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:25 WIB

Wujudkan Perlindungan Bagi Seluruh Pekerja, Wapres Serahkan Paritrana Award 2019

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan para…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:18 WIB

DPR Cantik Ini Minta Pemerintah Kebut BLT untuk Genjot Daya Beli Masyarakat

Wabah pandemi Covid-19 turut memukul kinerja perekonomian nasional pada kuartal II-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 sebesar minus 5,32 persen…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan

Rabu, 12 Agustus 2020 - 19:55 WIB

Arteria PDIP: Maju Pilkada Anggota DPR Harusnya Tidak Perlu Mundur, Cukup Cuti

Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU…