INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemadaman listrik yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa mendapat sorotan dari kalangan pelaku industri. 

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) segera memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan nasional demi menjaga aktivitas industri dan iklim investasi.

Ketua Umum HKI Indonesia Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, pasokan listrik yang stabil merupakan kebutuhan utama bagi kawasan industri. 

Menurutnya, gangguan listrik dalam durasi tertentu dapat menghambat proses produksi, distribusi barang, hingga jadwal pengiriman kepada pelanggan.

"Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa. Kami memahami bahwa dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, gangguan teknis dapat terjadi. Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat," ujar Ma'ruf dalam keterangannya.

Menurutnya, kebutuhan akan listrik yang andal semakin penting seiring meningkatnya aktivitas industri nasional. Saat ini pemerintah tengah mendorong program hilirisasi, peningkatan ekspor, pembangunan pusat data (data center), hingga masuknya investasi baru ke berbagai daerah.

"Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang," katanya.

Sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut, HKI telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) serta para gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam surat tersebut, HKI meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan sistem kelistrikan, mulai dari sektor pembangkitan, transmisi, distribusi hingga kecukupan cadangan daya.

HKI juga mendorong penguatan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan industri strategis agar memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

Tak hanya itu, HKI mengusulkan agar kawasan industri mendapatkan prioritas penanganan saat terjadi gangguan sistem kelistrikan. Pasalnya, kawasan industri merupakan pusat kegiatan produksi, ekspor, investasi, sekaligus penyerapan tenaga kerja yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

"Kami berharap terdapat mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara PLN dan pengelola kawasan industri ketika terjadi gangguan. Informasi yang akurat dan kepastian waktu pemulihan sangat membantu pelaku usaha dalam mengatur operasional mereka," ujarnya.

HKI juga mendorong percepatan pembangunan sistem cadangan listrik, peningkatan kapasitas jaringan, pembangunan gardu induk di kawasan industri yang berkembang pesat, hingga pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang lebih modern.

Dalam jangka panjang, HKI menilai perlu adanya ruang yang lebih luas untuk pengembangan pembangkit mandiri (captive power), energi baru terbarukan (EBT), serta Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di kawasan industri tertentu guna memperkuat ketahanan energi nasional.

"Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi," kata Ma'ruf.

HKI berharap pemerintah, PLN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat langkah penguatan sistem ketenagalistrikan nasional agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha tetap berjalan lancar serta mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.