INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam Logistic Performance Index, tahun 2016, khususnya dari sisi infrastruktur, memperlihatkan Indonesia relatif tertinggal. peringkat Indonesia kembali berada di bawah Malaysia dan Thailand. Satu peringkat di atas Vietnam. Dari beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian peringkat logistik seperti kepabeanan, infrastruktur, pengapalan internasional, kualitas dan kompetensi logistik, penelusuran dan waktu, ternyata indikator infrastruktur yang paling rendah.

Menyadari hal ini, Pemerintah terus berupaya membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kawasan industri.

Terkait dengan hasil survey World Bank tentang Logistics Performance Index (LPI). Di komentari juga oleh Nyoman Pujawan, Ph.D, CSCP, Professor of Supply Chain Engineering, ITS, Indonesia. Dia melihat penilaian LPI  didasarkan atas hasil survey terhadap pelaku ekspor impor. Nilai dan ranking LPI juga menggambarkan daya saing logistik dari sisi kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan negara tersebut.

Hasil survey tahun 2016 untuk empat negara di ASEAN adalah menempatkan Indonesia di urutan 63, satu tingkat di atas Vietnam yang berada di urutan 64. Sedangkan Malaysia berada di urutan 32 dan Thailand di urutan 45.

Nyoman Pujawan, mengatakan, dari sisi perdagangan internasional posisi Indonesia setara dengan Vietnam dan berada cukup jauh di bawah Malaysia dan Thailand. Skor LPI didasarkan pada aspek kelancaran kegiatan bea cukai (customs), infrastuktur, international shipments, kompetensi logistik, kemampuan tracking dan tracing, serta kemampuan menciptakan ketepatan waktu dalam pengiriman (timeliness).

Dari keenam aspek tersebut Indonesia terlihat paling jelek kinerjanya pada infrastruktur. Dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, tidak ada satu indikator pun Indonesia lebih unggul nilainya. 

Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kinerja logistik Indonesia, kata Nyoman,  memang relatif ketinggalan. Banyak hal yang mempengaruhi, antara lain adalah tidak adanya rancangan yang sistematis mengenai pembangunan logistik baik dari sisi infastruktur, SDM, maupun dari sis kebijakan.

Pembangunan yang sangat terpusat di Jawa memperparah kondisi logistik di Indonesia. Demikian juga sebaran penduduk yang lebih dari 55% ada di Pulau Jawa menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan dan tentunya ini menjadi salah satu penyebab berbagai persoalan dalam kegiatan logistik. 

Dari sisi kebijakan, sampai saat ini masih kurang jelas apa pijakan yang dipakai untuk pembangunan sistem logistik Indonesia. Tahun 2012 sudah ada Perpres mengenai Sistem Logistik Nasional, hanya saja sepertinya tidak menjadi pegangan dalam program-program pembangunan saat ini.

Mungkin saja Perpres mengenai Sistem Logistik nasional tersebut kurang tepat lagi dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi sehingga untuk bisa tetap valid digunakan perlu penyesuaian secara berkala. Namun tentu saja seharusnya ada pegangan yang jelas mengenai rencana strategis pengembangan sistem logistik nasional kita.

Terlepas dari kelemahan itu, Nyoman melihat ada sedikit titik cerah karena pemerintah saat ini cukup intens dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, rel kereta, dan bandara yang tentunya sangat penting dalam kegiatan logistik.

Di sisi lain yang juga cukup gencar adalah pendidikan bidang logistik baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun oleh asosiasi profesi yang menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk kompetensi logistik. Perkembangan penggunaan teknologi informasi di berbagai sisi kegiatan logistik / supply chain akan meningkatkan kinerja logistik kita di masa mendatang.

Malaysia dan Thailand sudah lebih dulu melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Jalan tol jauh lebih memadai di kedua negara tersebut. Saat ini Thailand juga sedang gencar-gencarnya mengembangkan rel kereta api baik untuk penumpang maupun barang. 

Dengan negara yang besar dan berbentuk kepulauan memang Indonesia menghadapi kendala yang lebih besar dalam kegiatan logistik. Kegiatan logistik ini, agar lebih lancar di masa depan, juga membutuhkan kebijakan pemerintah untuk melakukan pemerataan pusat-pusat ekonomi. Dengan pengurangan konsentrasi penduduk dan ekonomi di Pulau Jawa mestinya kegiatan logistik secara nasional bisa lebih lancar.