INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (PKSPI) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tata kelola ekspor komoditas strategis dan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). 

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus melindungi petani sawit dari praktik manipulasi harga dan mafia ekspor.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKSPI, H. Nasarudin, SH, MH, mengatakan pihaknya sangat mendukung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang direncanakan menjadi holding BUMN sektor sumber daya alam, termasuk crude palm oil (CPO), batubara, dan komoditas strategis lainnya.

“Sebagai asosiasi petani kelapa sawit, kami sangat bangga dan sangat setuju dengan langkah yang dilakukan Presiden Prabowo. Ini merupakan bentuk keberpihakan nyata negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar lebih teratur, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Nasarudin di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurutnya, keterlibatan negara melalui DSI diharapkan mampu menciptakan standar harga sawit yang lebih baik dan stabil. Selama ini, harga tandan buah segar (TBS) sawit milik petani dinilai sangat fluktuatif dan kerap berubah setiap pekan.

Nasarudin menyoroti adanya sejumlah pengusaha pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun sendiri namun diduga memainkan harga di luar ketetapan Dinas Perkebunan. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan petani sawit swadaya maupun petani kemitraan di berbagai daerah.

“Banyak pengusaha PKS yang tidak memiliki kebun justru memainkan harga di luar ketetapan Dinas Perkebunan. Kondisi ini sangat merugikan petani sawit swadaya maupun petani kemitraan,” tegasnya.

Selain mendukung pembentukan DSI, PKSPI juga mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Perkebunan guna memaksimalkan pengelolaan sektor perkebunan nasional secara lebih fokus dan terintegrasi.

Asosiasi yang memiliki anggota di hampir 20 provinsi tersebut menilai penataan tata niaga sawit dan stabilitas harga akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan petani kelapa sawit di Indonesia.

PKSPI juga meminta pemerintah segera menerbitkan PP terkait penetapan harga sawit nasional melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam prosesnya, asosiasi petani dan asosiasi pengusaha sawit diharapkan turut dilibatkan agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan transparan.

“Selama ini penetapan harga masih berada di tingkat provinsi melalui dinas perkebunan, sehingga sering terjadi perbedaan dan ketimpangan di lapangan,” jelas Nasarudin.

Lebih lanjut, Nasarudin menilai penataan ekspor CPO oleh pemerintah akan berdampak besar terhadap pemberantasan praktik ilegal dalam perdagangan minyak sawit mentah. Praktik tersebut disebut meliputi manipulasi harga hingga permainan mafia ekspor yang selama ini merugikan negara.

“Yang merasa terganggu tentu para pelaku ilegal yang selama ini bermain dalam manipulasi harga penjualan CPO. Bahkan ada negara tetangga yang tidak memiliki sawit tetapi selama ini ikut menjadi broker terhadap sumber daya alam Indonesia, khususnya komoditas CPO,” katanya.

Ia pun optimistis pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia lebih berdaulat dalam mengelola sumber daya alam nasional.

“Kami semakin yakin bahwa Presiden Prabowo benar-benar ingin menjadikan bangsa ini berdaulat dan mengatur sumber daya alam Indonesia sebaik-baiknya,” pungkas Nasarudin.

Sebagai informasi, PT Danantara Sumberdaya Indonesia direncanakan menjadi holding BUMN sektor sumber daya alam yang bertugas mengonsolidasikan tata niaga ekspor agar lebih terkontrol, efisien, dan transparan. Sementara itu, PP terkait tata kelola ekspor saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah.