INDUSTRY.co.id - Jakarta – Industri petrokimia nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari konflik geopolitik hingga banjir impor murah, kondisi ini membuat kinerja industri sempat kontraksi pada April 2026.

Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Suhat Miyarso menegaskan bahwa krisis yang terjadi saat ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh faktor internal, melainkan lebih dipicu oleh kondisi global yang tidak menguntungkan.

“Geopolitik global menjadi pemicu utama, ditambah berbagai isu yang berkembang di masyarakat yang turut menekan citra industri plastik,” kata Suhat dalam diskusi bersama Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta (5/5).

Penurunan kinerja industri terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang turun sekitar satu poin pada April 2026 hingga masuk ke zona kontraksi. Namun, pelaku industri mulai melihat sinyal positif memasuki Mei 2026.

INAPLAS optimis PMI dapat kembali naik ke atas level 50, yang menandakan fase ekspansi industri kembali berlangsung.

“Sudah mulai terlihat tanda-tanda perbaikan. Dalam 2-3 bulan ke depan, kami perkirakan kondisi akan jauh lebih baik,” ungkapnya.

Selain tekanan biaya dan pasokan, industri juga menghadapi ancaman praktik dumping dari produk impor. Menurut INAPLAS, harga produk impor bisa jauh lebih rendah sekitar 5% hingga 20% dari harga normal, bahkan mencapai 30% pada kasus tertentu. Produk dari China dan Timur Tengah menjadi sumber tekanan utama.

“Ini bukan sekedar persaingan harga, tapi sudah masuk kategori perdagangan tidak sehat,” tegas Suhat.

INAPLAS sendiri telah mengajukan kebijakan anti-dumping dan safeguard sejak dua tahun lau, namun hingga kini belum terealisasi.

Wakil Ketua Umum INAPLAS, Edi Rivai mengungkapkan bahwa tekanan terhadap industri petrokimia sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi Covid-19.

Adapun, salah satu penyebab utamanya adalah overcapacity global, khususnya dari Timur Tengah, ASEAN, dan China (sebagai penekan terbesar pasar). Indonesia sendiri masih berstatus net importir, sehingga sangat rentan terhadap gejolak global.

“Kondisi makin rumit akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak langsung pada pasokan energi dan harga minyak,” jelas Edi.

Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor, khususnya nafta masih sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar 90%. Di tingkat Asia, ketergantungan ini berada di kisaran 60%-70%, terutama dari Timur Tengah yang dikenal dengan kualitas light naphtha.

“Meski demikian, industri sebenarnya sudah mulai melakukan diversifikasi bahan baku dengan memanfaatkan LPG dan Kondensat, namun penggunaan alternatif ini masih terbatas dan belum mampu menggantikan dominasi nafta,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal INAPLAS, Fajar Budiono menjelaskan, Indonesia sebenarnya mampu memproduksi nafta. Namun, saat ini penggunaannya masih difokuskan untuk sektor energi. Akibatnya, industri petrokimia tetap bergantung pada impor.

“Ke depan, ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian bahan baku,” kata Fajar.

Dalam jangka panjang, INAPLAS mendorong pemerintah untuk mengembangkan berbagai sumber bahan baku alternatif, seperti batubara menjadi petrokimia, gas alam (methanol), hingga bio feedstock. Namun demikian, saat ini sebagian opsi tersebut belum ekonomis, krisis global dinilai menjadi momentum untuk mempercepat transformasi industri.

Di tengah tekanan, pelaku industri tetap optimis. “Tanda-tanda perbaikan mulai terlihat sejak Mei 2026, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga,” ungkapnya.

Selain itu, industri juga mulai beradaptasi melalui efisiensi produksi, diversifikasi bahan baku, hingga inovasi di sektor hilir.

“Dengan langkah tersebut, kami memperkirakan industri akan mencapai titik keseimbangan baru (new equilibrium) dalam waktu dekat,” pungkas Fajar.