INDUSTRY.co.id - Jakarta – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menyoroti lonjakan tajam impor produk keramik dari sejumlah negara sepanjang tahun 2025.

Kenaikan impor yang signifikan ini diduga kuat menjadi indikasi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade) dan transshipment produk asal Tiongkok untuk menghindari Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Safeguard yang berlaku bagi produk China.

Ketua Umum ASAKI, Edy Suyanto menjelaskan, berdasarkan data terbaru, impor produk keramik dari India meningkat 120 persen, dari Vietnam naik 130 persen, dan dari Malaysia melonjak hingga 170 persen hanya dalam kurun Januari–Juni 2025.

“Kondisi ini menjadi indikasi awal terjadinya praktik unfair trade dan transshipment produk dari China untuk menghindari Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Safeguard,” tegas Edy di Jakarta (10/11).

ASAKI menyebut, lonjakan impor dari Malaysia menjadi sinyal kuat terjadinya praktik pengalihan asal produk (transshipment). 

Selain itu, faktor biaya gas murah dan logistik efisien di Malaysia turut membuka peluang bagi produsen China untuk memindahkan sebagian produksi mereka ke negara tersebut.

“Data Januari sampai Juni menunjukkan impor dari Malaysia naik 170 persen. Ini jadi big question bagi kami. Bisa saja terjadi transshipment dari China,” ujarnya.

Selain dugaan transshipment, ASAKI juga menilai investasi pabrik keramik asal China di Malaysia berpotensi meningkat, mengingat biaya produksi di negara tersebut jauh lebih efisien.

“Produsen China bisa saja memilih investasi di Malaysia karena harga gas di sana jauh lebih murah. Ditambah lagi, biaya logistik dari Malaysia ke Indonesia sangat rendah, hanya sekitar 250 dolar AS per kontainer dari Port Kelang ke Jakarta,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, ongkos logistik dalam negeri dari Jakarta ke Medan bahkan bisa mencapai 500–600 dolar AS per kontainer, atau lebih dari dua kali lipat biaya pengiriman dari Malaysia.

ASAKI menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam memperkuat instrumen pengawasan impor dan memastikan aturan BMAD serta safeguard berjalan efektif.

“Ini harus menjadi pekerjaan rumah utama kita bersama, agar industri keramik nasional tidak dirugikan oleh praktik dagang curang dari luar negeri,” tuturnya.