INDUSTRY.co.id - Jakarta- Penanggungjawab Tunggal Aliansi Relawan Jokowi (ARJ), R Haidar Alwi meminta Erick Thohir untuk tidak mencampuradukkan antara tugasnya sebagai Menteri BUMN dengan perannya sebagai anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Pasalnya, saat mengunjungi korban bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu (12/12/2021), Erick Thohir diketahui memakai seragam Banser dan di saat yang bersamaan juga berbicara dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN.
"Dengan memakai seragam Banser, Menteri BUMN Erick Thohir menjanjikan beasiswa kepada anak-anak yatim korban erupsi Gunung Semeru. Tapi beasiswanya itu bukan dari Banser melainkan dari BUMN. Ini kan jadi campur-aduk seolah-olah BUMN itu milik Banser. Padahal seorang Menteri bukan milik dan bekerja untuk sebuah ormas, melainkan untuk bangsa dan negara," ujar R Haidar Alwi, Senin (13/12/2021).
Padahal, Undang Undang Kementerian Negara telah mengamanatkan seorang Menteri diharapkan melepaskan atribut golongannya dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggungjawab. Selain itu, Undang Undang Administrasi Pemerintahan dengan tegas melarang pejabat pemerintah mencampuradukkan wewenang.
"Menteri BUMN Erick Thohir terindikasi melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mencampuradukkan wewenang termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan wewenang," imbuh R Haidar Alwi.
Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Banser setelah berhasil melalui proses pelatihan dan pendidikan dasar (Diklatsar) Banser di Sekolah Citra Alam Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (28/11/2021). Publik menilai Menteri BUMN Erick Thohir mulai bermanuver memanfaatkan massa dan jaringan Banser untuk kepentingan kontestasi politik 2024. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Banser merupakan sayap PBNU dan PBNU terafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Manuver tersebut sangat disesalkan oleh R Haidar Alwi karena Menteri BUMN Erick Thohir terkesan terlalu dini dan tergesa-gesa mencari kendaraan untuk 2024. Sebenarnya, dengan mempertahankan citra 'profesional' yang melekat padanya (non-parpol) dan kinerja yang cemerlang di Kementerian BUMN, ia berpeluang untuk meraup simpati publik lebih luas lagi.
"Mau maju di 2024 boleh-boleh saja. Tapi untuk saat ini lebih baik Menteri BUMN Erick Thohir fokus membenahi BUMN. Bukannya kondisi Garuda sedang sekarat? Belum lagi Krakatau Steel yang kewalahan melunasi utang manajemen masa lalu akibat proyek 'blast furnace'? Kalau masalah ini bisa dituntaskan, elektabilitasnya akan naik. Elektabilitas dipadukan dengan citra 'profesional' atau non-parpol yang sudah melekat akan lebih menjual lagi. Disukai semua kalangan dan bakal menjadi incaran parpol," pungkas R Haidar Alwi
