Pengguna Medsos Tidak Menerapkan Literasi Digital dengan Baik

Oleh : Chodijah Febriyani | Sabtu, 13 November 2021 - 14:50 WIB

Internet (Ist)
Internet (Ist)

INDUSTRY.co.id - Budaya luhur Indonesia yang konon berbudi pekerti luhur ternodai oleh oknum-oknum warganet yang sering berkomentar negatif. Banyak jejak digital yang menyatakan seperti itu, para warganet Indonesia seakan lupa apa yang mereka ucap di media sosial itu akan terus hadir dan menjadi cap bagi persepsi orang lain terhadap negaranya. Kita tidak sedang baik-baik saja melihat perilaku warganet Indonesia di ruang digital. 

Ahmad Zaky Kurniawan, guru BP/BK SMP Arrahman Depok mengatakan, penyebabnya faktor ilmiahnya adalah budaya literasi digital kita masih dalam kategori sedang. Kode angka 1 sampai 5 kita berada di angka 3 jadi masih yang sedang-sedang aja. Ada yang sadar ada yang tidak bahkan lebih banyak. Padahal aktivitas lalu lintas pengguna di dunia maya sangat padat. 

Pengguna media sosial sangat banyak sekali bahkan salah satu tertinggi se-Asia Tenggara tetapi sayang tidak dibarengi dengan budaya literasi digital yang baik. Faktor kedua, yang paling memprihatinkan adalah banyak orang yang sulit membedakan antara 'aku' di dunia nyata dan aku di dunia virtual.

"Jadi ketika dia komen tidak memikirkan dirinya, padahal yang dia komen itu temennya sendiri. Seolah jadi masa bodoh atau cuek saja. Padahal dapat dikatakan sangat menyesatkan sebab akan menimbulkan masalah di dunia nyata. Kita di dunia nyata dan kita di virtual itu sama. Kita juga yang ngetik berarti menggunakan identitas kita. Meskipun tidak menggunakan akun asli ada IP address kita yang dapat mendeteksi keberadaan kita," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melalui siaran pers yang diterima Industry.co.id.

Upaya pengentasan masalah itu, para warganet harus memahami kita harus memiliki tanggung jawab meliputi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh aktivitas media digital berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar hidup selalu harmonis. Hal ini yang sering dilupakan karena merasa ini dunia digital dunia berbeda sehingga dia bebas saja. Padahal sejak duduk di bangku sekolah kita sudah mendapat pelajaran soal ini. 

Ditanamkan nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika kita sadar betul akan nilai-nilai keduanya maka kita akan timbul rasa toleransi, rasa saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Tidak akan berani berkata kasar dengan orang lain karena sadar itu dapat melukai hatinya.

"Kita juga tidak akan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena itu seperti membohongi orang-orang dan juga mungkin membahayakan mereka. Maka, perlu disadari untuk tidak sembarangan dalam membagikan berita yang belum jelas," ungkapnya.

Kemudian, jangan lupa untuk selalu membaca dan baca ulang setiap ketentuan pada media atau platform digital. Kita tahu banyak berita mengenai orang yang marah-marah terhadap kurir online yang mengantarkan pesanan belanja. Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap apa yang dilakukan di dunia digital. Mereka tidak mengerti ketentuan dari cara pembelanjaan online dan lainnya. 

"Maka penting bagi kita untuk selalu membaca ketentuan dari setiap platform. Dan juga mungkin toko online saat kita melakukan transaksi belanja, agar tidak ada kesalahpahaman," jelasnya.

Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) 2021 - untuk Indonesia #MakinCakapDigital diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Siberkreasi. Webinar wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (12/11/2021) juga menghadirkan pembicara, Diana Balienda (Trainer Digital), Ayub Taufik Ibnu Bahrum (Ketua MGMP Kota Depok), Fajar Sirait (Waka Humas SMPN 22 Depok), dan Inayah Charunissa sebagai Key Opinion Leader.

Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 - untuk Indonesia #MakinCakapDigital melibatkan 110 lembaga dan komunitas sebagai agen pendidik Literasi Digital. Kegiatan ini diadakan secara virtual berbasis webinar di 34 Provinsi Indonesia dan 514 Kabupaten.

Kegiatan ini menargetkan 10.000.000 orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024. Berlandaskan 4 pilar utama, Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sirkuit Mandalika, di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Foto: Kemenparekraf)

Jumat, 01 Juli 2022 - 10:13 WIB

ITDC Terapkan Standard Operating Procedure Beraktivitas di Pertamina Mandalika Circuit

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area sirkuit, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika)/The Mandalika telah menerapkan Standard…

Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo

Jumat, 01 Juli 2022 - 10:05 WIB

Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Sigit Sampaikan Capaian Polri Presisi

Jakarta-Polri dalam tahap transformasi menuju Presisi, yang merupakan visi Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Presisi adalah akronim dari kata prediktif, responsibilitas…

Kawasan Sirkuit Mandalika

Jumat, 01 Juli 2022 - 10:01 WIB

Asik...Sirkuit Mandalika Bisa Dinikmati Masyarakat Mulai Hari Ini, Catat Jadwal dan Syaratnya!

Mulai tanggal 1 Juli 2022, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika)/The Mandalika,…

Luncurkan Logo Baru, IPCC Wujudkan Visi To Be World Class Car Terminal Ecosystem

Jumat, 01 Juli 2022 - 09:55 WIB

Luncurkan Logo Baru, IPCC Wujudkan Visi To Be World Class Car Terminal Ecosystem

Jakarta-Mengambil tempat di halaman lobby Gedung PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC Terminal Kendaraan), Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Kamis, 30 Juni 2022, IPCC Terminal Kendaraan,…

Ilustrasi aset kripto

Jumat, 01 Juli 2022 - 09:47 WIB

Pemberlakuan Pajak Aset Kripto Dinilai Terlalu Cepat, ABI: Harus Lebih Diperjelas.

Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) mengapresiasi langkah pemerintah dalam menetapkan PPN dan PPH terhadap perdagangan aset kripto, meskipun penerapan pajak ini dinilai masih terlalu cepat dan…