INDUSTRY.co.id, Jakarta -Delapan Kementerian melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). MoU ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien antara para pihak, yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan program.
Kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Sementara yang hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut, antara lain Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menkop dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menkoinfo Rudiantara, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kemenpar Ahman Sya, serta Staf Ahli Menpora Bidang Kerja Sama Kelembagaan Adiati Noerdin.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menjelaskan Desmigratif merupakan terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, Calon TKI, dan keluarga TKI mulai dari desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Sebagai tahap pertama, pihaknya akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
"Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya," kata Hanif saat penandatanganan MoU di kantornya, Jakarta, Selasa (30/5/2017) kemarin
Ia melanjutkan bahwa ruang lingkup kerja sama antar kementerian ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga (community parenting).
Adapun, Menkop dan UKM Puspayoga mengungkapkan bahwa dalam kerja sama tersebut pihaknya akan berperan sebagai yang membantu mendorong usaha dari hasil kerja TKI asal Desmigratif.
Dengan adanya entitas bisnis yang lebih kuat dan sistem yang mendukung, lanjutnya, usaha-usaha mandiri yang dibangun akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami di sini untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah agar dapat memiliki orientasi yang lebih panjang dan kuat," ungkap Puspayoga.
Pada tahun 2017 rencananya akan dibentuk sebanyak 120 desa, meliputi 100 desa di 50 Kabupaten/Kota asal TKI dan 20 desa di 10 Kabupaten/Kota di Propinsi NTT. Sementara itu, pada tahun 2018 akan dibentuk sebanyak 130 Desa dan pada 2019 sebanyak 150 Desa.
