Potensi Lahan Kering Masih Dimarjinalkan

Oleh : Herry Barus | Senin, 20 September 2021 - 08:00 WIB

Potensi Lahan Kering Masih Dimarjinalkan
Potensi Lahan Kering Masih Dimarjinalkan

INDUSTRY.co.id - Pacitan- Jaringan Kerja Pertanian Organik (Jaker PO) bersama jejaring NGO, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Pemerintah Kabupaten Pacitan mengadakan Obrolin Pangan secara daring dengan focus pembicaraan mengenai potensi lahan pertanian kering. Lahan kering merupakan hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian kecil waktu dalam setahun.

Litbang Kementerian pertanian, secara umum mengelompokkan lahan kering  menjadi pekarangan, tegalan/kebun/ladang/huma, padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, lahan untuk kayu-kayuan dan perkebunan. Data BPS menyebutkan bahwa Luas lahan kering keseluruhan adalah 63,4 juta ha atau sekitar 33,7% dari total luas Indonesia. Dan luas lahan kering untuk tegalan/huma adalah 13,4 juta ha. Statistik ini menunjukkan potensi luasan lahan kering yang sangat besar. demikian juga dengan lahan kering yang ada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Lahan ladang di Pacitan sebesar  51 ribu Ha atau 53,3% dari keseluruhan lahan yang ada di Pacitan. Tentu ini jumlah yang sangat besar.

“Sector pertanian menyumbang terbesar PDRB, dan sebagian besar lahan pertanian di Pacitan adalah lahan kering”, Ujar Bambang Supriyoko, Kepala Dinas Pertanian Pacitan. Lahan kering pertanian di Pacitan ditanami dengan padi gogo seluas 11.816 Ha dengan produksi 40.767 ton, Jagung seluar 13.644 ha dengan produksi 82.119 ton, selain itu juga tanaman kacang dan berbagai jenis umbi-umbian.

Ungkapan dari Bambang di atas semestinya bisa memberikan gambaran nyata bagi pihak lainnya, bahwa pertanian lahan kering bisa menopang daya dukung pangan di suatu daerah. Keberadaan lahan ini sayangnya sering kali digolongkan sebagai lahan marjinal. Padahal data kabupaten menyebutkan bahwa kecamatan yang didominasi oleh lahan kering justru surplus pangan. berbeda dengan lahan pertanian basah atau sawah yang masih defisit beras.

Pembicara lainnya dalam webinar ini adalah Said Abdullah, Koordinator Nasional KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan). Menurut beliau “lahan kering itu bukan lahan marjinal, tapi secara governance dimarjinalkan” kata Said Abdullah. Hal ini tentu berdasar dimana Investasi public di sector pangan secara nasional Sebagian besar mengarah kepada pertanian padi sawah. Dan Sebagian besar investasi itu lari ke infrastruktur. Data lain yang diungkap oleh Said dalam webinar ini adalah, Hasil simulasi yang dilakukan oleh KRKP dan Fakultas Ekonomi dan Manajemn IPB menunjukkan bahwa jika investasi hanya difokuskan pada infrastruktur maka tidak lebih baik dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Investasi sector pangan cukup signifikan membeirkan pengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga petani apabila investasi diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM petani dan RnD pertanian.

“Petani itu punya lahan, sudah disubsidi oleh pemerintah, tapi kenapa hasilnya tidak dapat menopang untuk hidup yang layak ?, resah Pamuji, Bapeda kabupaten Pacita. Menurut Pamuji, kondisi seperti ini harus segera membuat aparatur pemerintah untuk berubah dalam pengelolaan anggaran untuk pertanian. Strategi penggaran yang baik di sector pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tapi juga pada kesejahteraan rumah tangga petani.

Kembali pada potensi lahan kering. Menurut Prof. Suwarto, Dosen UNS. Lahan kering pertanian tidak hanya menghasilkan pangan di atas tanah, tapi di dalam tanah juga menghasilkan pangan, seperti pala kependem, yaitu uwi, singkong, gembili dan ubi-ubian yang lain. Lahan kering, selain dapat dioptimalkan  untuk tanaman pertanian, dapat juga dioptimalkan untuk pengembalaan ternak. Pengalaman Prof Suwarto di kabupaten Gunung kidul dapat dijadikan contoh, dimana dalam pengelolaan lahan kering dapat diperuntukkan untuk beberapa komoditas seperti tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai dengan karakteristik biofisik lahan dan social masyarakat. Concern pemerintah kabupaten menjadi penting untuk mendukung pengelolaan lahan kering dapat maksimal, sehingga lahan kering tidak lagi dilihat sebagai lahan marjinal.

Jika lahan kering dikelola dengan baik dan benar tentu dengan dukungan regulasi dari pemerintah, termasuk mengarahkan investasi sector pangan ke lahan ini, maka tidak mustahil lahan kering memiliki Daya dukung pangan bagi wilayah tersebut, pungkas Said pada akhir sesi webinar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi resmikan Proyek Pabrik Biodiesel

Senin, 25 Oktober 2021 - 11:22 WIB

Proyek Pabrik Biodiesel Senilai Rp.619 Miliar di Kalimantan Selatan Diresmikan Presiden Jokowi, Mampu Produksi 60 Ton Perjam

Proyek EPCC 1500 TPD Pembangunan Pabrik Biodiesel yang dikerjakan oleh entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., yakni PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WRK) di Kabupaten Tanah Bumbu,…

Presiden Jokowi

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:53 WIB

Sah! Jokowi Lantik 17 Dubes Baru RI, Ada Nama Mantan Bos Kadin Hingga Jubir Presiden

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi melantik 17 duta besar baru RI untuk 34 negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Anggota DPR Fraksi Gerindra Novita

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:52 WIB

Polemik Syarat Terbang PCR dari Mendagri! Novita DPR: Aturan ini Lahir Kenapa, Landasannya Apa?

Menyikapi Instruksi Menteri Dalam Negri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali, Novita Wijayanti selaku Anggota Komisi V mempertanyakan landasan aturan…

Budi Hikmat, Kepala Makro Ekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management,

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:42 WIB

Surplus Neraca Perdagangan RI Perkuat Perekonomian Indonesia dan Kepercayaan Investor Asing

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesiakembali surplus US$ 4,37 miliar pada September 2021, sehingga secara akumulatif sembilan bulan tahun ini mencapai surplus sebesar…

Ilustrasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:40 WIB

Kemenkop UKM Diminta Komisi VI Evaluasi Penyaluran BPUM, Enggak Tepat Sasaran?

Anggota Komisi VI DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti berharap agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dapat menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)…