Kabar Gembira! OJK Perpanjang Keringanan Bayar Kredit Hingga Maret 2023

Oleh : Wiyanto | Kamis, 02 September 2021 - 20:45 WIB

Ilustrasi Uang (ist)
Ilustrasi Uang (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner, Kamis ini memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.

Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

“Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid 19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023,” kata Wimboh, dikutip redaksi INDUSTRY.co.id Kamis (2/9/2021).

Hingga saat ini menurutnya, perbankan terus melanjutkan kinerja membaik, seperti pertumbuhan kredit yang positif mulai Juni dan angka loan at risk (LaR) yang menunjukkan tren menurun namun masih relatif tinggi.

Sedangkan angka NPL sedikit mengalami peningkatan dari 3,06 persen (Des 2020) menjadi 3,35 persen (Juli).

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengatakan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum.

“Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir,” kata Heru.

Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terdiri dari:

Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan.

Kecukupan pembentukan CKPN. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN.

Prasyarat Pembagian Deviden. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi. Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas Bank

Adapun ketentuan lengkap mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan dimuat dalam POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid 19 yang akan segera diterbitkan. Rapat Dewan Komisioner OJK juga memutuskan untuk mengeluarkan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS.

POJK perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

Sementara mengenai ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Capital Conservation Buffer (CCB) tetap hanya akan berlaku sampai 31 Maret 2022.

Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan quick response atas dampak penyebaran Covid 19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid 19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022.

Per posisi Juli 2021, outstanding restrukturisasi Covid 19 sebesar Rp 778,9 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta dan 71,53% di antaranya adalah debitur UMKM.

Outstanding kredit restrukturisasi Covid 19 ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus.

Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga diharapkan memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis tahun 2022, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prajurit YONIF 3 Marinir Sidoarjo Tingkatkan Beladiri Karate

Rabu, 06 Juli 2022 - 05:15 WIB

Prajurit YONIF 3 Marinir Sidoarjo Tingkatkan Beladiri Karate

Dalam rangka menjalankan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono tentang bangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi…

Sejumlah Taruna Akmil dan AAL Dalami Ilmu Kepemimpinan di Yonif Raider 300 Bjw

Rabu, 06 Juli 2022 - 05:00 WIB

Sejumlah Taruna Akmil dan AAL Dalami Ilmu Kepemimpinan di Yonif Raider 300 Bjw

Taruna Akademi Militer (Akmil) dan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) mendalami materi kepemimpinan saat melakukan kunjungan ke Mako Batalyon Infanteri Raider 300/Bjw, yang berlokasi di Kabupaten…

Presiden Jokowi

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:49 WIB

Presiden Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Semarang

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Peterongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Selasa, 5 Juli 2022. Tiba sekira pukul 12.30 WIB, kehadiran Presiden…

Asops Kasad Mayjen TNI Ainurrahman Periksa Kesiapan Operasi Yonif Raider 514 Kostrad

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:30 WIB

Asops Kasad Mayjen TNI Ainurrahman Periksa Kesiapan Operasi Yonif Raider 514 Kostrad

Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI Ainurrahman didampingi oleh Asisten Operasi Kaskostrad, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun, Irdivif 2 Kostrad Brigjen TNI Bahram, Danbrigif…

Satgas Pamtas Yonif 12KC Bantu Warga Distrik Senggi Papua Panen Padi

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:00 WIB

Satgas Pamtas Yonif 12KC Bantu Warga Distrik Senggi Papua Panen Padi

Mendukung ketahanan pangan di perbatasan, Satgas Pamtas Yonif 126/KC Pos Batom membantu masyarakat memanen padi di Kampung Batom, Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang.