Pemerintah Wajib Benahi Koordinasi dan Komunikasi Publik di Masa Pandemi

Oleh : Mohammad Shihab | Minggu, 18 Juli 2021 - 17:07 WIB

Mohammad Shihab
Mohammad Shihab

INDUSTRY.co.id - Pemerintah akan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan jumlah kasus covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Sementara itu, situasi PPKM Darurat pun membuat masyarakat menjadi gaduh dan PPKM Darurat ramai diperbincangkan di media sosial. 

Sejauh ini ada beberapa hal yang membuat masyarakat gaduh. Pertama, penegakan PPKM terlihat belum konsisten, terutama di daerah luar DKI Jakarta. Penegakan PPKM dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang kasar, tetapi ada juga yang humanis. Inkonsistensi ini tidak hanya gagal menciptakan kesamaan persepsi publik bahwa kita semua sedang dalam situasi darurat, tetapi juga memberikan kesan bahwa lingkaran Pemerintah sendiri tidak kompak dalam menegakkan aturan PPKM.

Kegaduhan berikutnya terjadi akibat komunikasi public yang buruk. Di masa krisis kesehatan ini, publik perlu ditenangkan. Namun, bukannya menciptakan suasana yang teduh, sejumlah pejabat yang menjadi wajah Pemerintah malah mengeluarkan pernyataan yang tidak menunjukkan suasana krisis. 

Beberapa pernyataan yang terdengar prediktif, arogan, dan kurang sensitif terhadap situasi dikeluarkan di depan ruang publik. Mulai dari prediksi kapan kasus covid-19 akan turun, menyuruh orang yang kritis untuk melihat situasi terkendali, hingga asyik menyaksikan sinetron di tengah situasi krisis. Semua terpampang di ruang publik. Padahal, masyarakat kecil menaruh harapan besar bahwa PPKM Darurat segera selesai dan mereka bisa kembali mengais rezeki. 

Fearn-Banks dalam bukunya Crisis Communications telah menggambarkan bahwa dalam situasi krisis tidak ada kepala yang dingin, semua orang merasa stress, dan pikiran kita akan terpecah-pecah. Oleh sebab itu, koordinasi dan komunikasi public yang terencana sangat dibutuhkan dan Pemerintah harus membenahi cara berkomunikasi dengan publik. 

Pertama, Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara harus mengkoordinasi seluruh kepala daerah dan memastikan bahwa seluruh proses penegakan PPKM Darurat berjalan humanis dan santun tanpa kekerasan. Pendekatan kekerasan hanya akan menimbulkan bibit kebencian dan potensi konflik antara masyarakat dengan Pemerintah.

Kedua, pejabat Pemerintah yang mengatur PPKM harus hati-hati dalam menyampaikan pesan, baik di depan publik maupun di ruang publik. Para pejabat yang menjadi juru bicara harus menghindari pernyataan yang bersifat prediktif karena prediksi akan melahirkan ekspektasi di mata publik. Ketika prediksi meleset tidak sesuai ekspektasi, maka publik publik pun akan menuntut. Optimisme sangat diperlukan di masa krisis, tetapi tetap harus realistis.

Ketiga, Pemerintah perlu mengakui bahwa Pemerintah tidak bisa berjuang sendiri dalam mengatasi pandemi ini. Terus menerus menyangkal situasi terkendali hanya semakin memperlihatkan ketidakmampuan Pemerintah. Pemerintah harus bisa menunjukkan apa yang terkendali dan mengakui apa yang tidak terkendali. 

Ucapan terima kasih harus bisa disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada warga, kelompok-kelompok masyarakat, yang sudah saling tolong-menolong di masa krisis ini. Komunikasi bukanlah “obat” dari segala masalah. Namun, komunikasi yang baik bisa menjadi awal penyelesaian masalah.

Oleh: Mohammad Shihab 
Dosen Public Relations, Program Studi Ilmu Komunikasi, President University.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita

Senin, 03 Oktober 2022 - 16:30 WIB

Menperin Agus: September 2022, PMI Manufaktur RI Lampaui Dunia, ASEAN, Hingga China

Peningkatan produksi dan ekspansi permintaan domestik baru mendorong naiknya Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan September 2022. PMI Manufaktur di bulan tersebut tercatat…

Auraya Suites

Senin, 03 Oktober 2022 - 16:20 WIB

Auraya Suites, Hunian Mewah di Segitiga Emas Alam Sutera Seharga Mulai dari Rp500 Jutaan

Sino Ocean Group, perusahaan manajemen dan pengembang properti internasional bekerjasama dengan Kencana Prima Property Group dan Alas Kusuma Land menghadirkan proyek hunian mewah dan modern…

Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

Senin, 03 Oktober 2022 - 15:02 WIB

Pertemuan keenam JFHTF G20 Tuntaskan Rangkaian Diskusi Sepanjang Presidensi Indonesia

Pada pertemuan keenam tersebut, bertindak sebagai co-chair dari Indonesia adalah Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan Kunta Wibawa,…

Builder Gearhead Monkey Garage Iman Kusumo

Senin, 03 Oktober 2022 - 14:52 WIB

Builder Gearhead Monkey Garage Ini Pamer Moto Guzzi Hasil Kustomisasi di Kustomfest 2022

Builder Gearhead Monkey Garage Iman Kusumo memamerkan Moto Guzzi New V7 Stone hasil kustomisasinya di acara Kustomfest 2022, sebuah acara yang mewadahi semangat kustom kulture di Indonesia.

Presiden Jokowi

Senin, 03 Oktober 2022 - 14:45 WIB

Presiden Jokowi Kembali Pimpin Rapat untuk Matangkan Persiapan KTT G20

Penyelenggaraan pertemuan puncak negara-negara G20 di Bali pada November 2022 makin dekat. Untuk itu, Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat bersama jajaran kabinetnya untuk mematangkan…