Alamak, Ini Risiko Tarif Pajak Gak Masuk UU

Oleh : Wiyanto | Rabu, 14 Juli 2021 - 09:24 WIB

Ilustrasi Pajak
Ilustrasi Pajak

INDUSTRY.co.id-Jakarta-Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan subyek, obyek, hingga besaran tarif pajak secara aspek material nantinya harus ada di dalam pengesahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sebab, menurut Ecky, jika aspek tersebut tidak secara tegas diatur dalam UU, maka dapat beresiko terjadi “taxation without representation is robbery”. Yaitu, tiada pemungutan pajak oleh pemerintah, kecuali pemungutan tersebut telah disahkan melalui Parlemen (representative council).

“Saya setuju bahwa sedapat mungkin terkait subyek, objek, dan tarif yang mengatur terkait kewenangan pemerintah dalam menarik pajak dari rakyat, secara hukum materialnya harus ada di dalam UU,” ujar Ecky dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU KUP yang dilakukan secara hybrid bersama para pakar, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Di sisi lain, jika ketiga aspek material tersebut tidak dimasukkan dalam pembahasan RUU KUP, maka akan pula berisiko terjadi “the poor will be suffering”. Yaitu, masyarakat yang lemah atau miskin yang lebih menderita. Potensi terjadinya hal tersebut dapat tercermin, misalnya, dalam pembahasan pajak karbon (carbon tax), di mana para petani banyak menggunakan pupuk yang mengandung emisi karbon.

“Nah ini karenanya, kita sebagai legal maker dan sebagai representative council yang diatur dalam konstitusi, maka kita menjadi harus lebih hati-hati,” ujar politisi PKS ini. Meskipun demikian, Ecky menyadari bahwa pemerintah selalu ingin ada fleksibilitas dalam perumusan aturan, tidak perlu detail. Hal-hal yang detail tersebut akan diperjelas melalui aturan turunan.

Di sinilah, tambah Ecky, aturan penjelas itu yang akan mengeliminasi kewenangan parlemen sebagai representasi dari rakyat. “Bagaimana ini best practices dari berbagai negara yang menyeimbangkan kita sebagai representasi rakyat dalam bentuk parlemen hingga di UU itu menjadi rigid, ataukah kemauan rezim yang ingin fleksibilitas?” tanya legislator dapil Jawa Barat III tersebut.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Merger BGR ke dalam PPI sesuai amanah Presiden yang telah diturunkan melalui PP Nomor 97 tahun 2021.

Kamis, 23 September 2021 - 21:29 WIB

Calon Holding Pangan Dukung Penuh Proses Penggabungan BGR ke dalam PPI

akarta-Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / RNI, Arief Prasetyo Adi, sambangi Kantor Pusat PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / PPI guna memberikan dukungan…

PT Link Net Tbk (LINK) (Foto DokIndustry.co.id)

Kamis, 23 September 2021 - 21:01 WIB

Curhat Pelanggan Direspon Cepat, Link Net Dianugerahi Penghargaan Indonesia Customer Service Champions

Jakarta– Dalam mewujudkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan, PT Link Net Tbk dengan brand First Media terus melakukan berbagai upaya dan optimalisasi layanan,…

Produk Mie BonCabe level 30 Rasa Ramen Pedas yang diluncurkan PT Kobe Boga Utama, Kamis (23/09/2021), di Tangerang, Provinsi Banten. (Foto: Humas PT Kobe Boga Utama)

Kamis, 23 September 2021 - 20:59 WIB

Kobe Boga Utama Luncurkan Mie BonCabe Level 30 Rasa Ramen Pedas

PT Kobe Boga Utama meluncurkan produk baru Mie BonCabe level 30 rasa Ramen Pedas pada acara Live Event “Ngeramen BonCabe” pada Kamis (23/09/2021). Acara tersebut dimeriahkan oleh para komika,…

Jalin Kerja Sama, Kemenag dan Perpusnas Luncurkan Portal Web Kepustakaan Keagamaan

Kamis, 23 September 2021 - 20:46 WIB

Pemulihan Pembelajaran di Madrasah Mengandalkan Buku Teks

Jakarta-Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan portal web Kepustakaan Keagamaan.

Ilustrasi Digital Skills (Ist)

Kamis, 23 September 2021 - 20:45 WIB

Pentingnya Memiliki Kemampuan Digital Saat Ini

Berkembangnya teknologi digital juga turut membawa kemampuan-kemampuan baru yang bisa dimiliki oleh masyarakat khususnya para generasi muda dan usia produktif. Mereka juga harus mengetahui sebenarnya…