RR: Berapapun Kenaikan PPN, Sembako Pasti Meroket, Daya Beli Masyarakat Semakin Ambruk

Oleh : Herry Barus | Jumat, 11 Juni 2021 - 09:00 WIB

Rizal Ramli (foto Facebook Rizal Ramli)
Rizal Ramli (foto Facebook Rizal Ramli)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Rencana pemerintah untuk menaikan pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk pada sembako sebesar 12 persen akan semakin menyengsarakan rakyat dan membuat jurang krisis semakin dalam.

Menurut begawan ekonomi, Rizal Ramli (RR) Jumat (11/6/2021) , berapapun persentase kenaikan PPN yang diterapkan pemerintah pastinya akan berdampak pada naiknya harga sembako.

Terlebih lagi, sambung mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, kenaikan PPN itu diterapkan di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu.

"Dulu ngusulin kenaikan 15 persen. Setelah dikomentari  RR dan beberapa ekonom tanpa membantah substansi, eh ngotot naikin juga meski 12 persen," ujar Rizal Ramli, Jumat (11/6/2021).  

“Pihak yang menanggung beban pajak PPN sebagaimana yang termaktub dalam aturan perpajakan adalah konsumen akhir atau pembeli. Dengan demikian, masyarakat kena tambahan pengeluaran yang harus dibayarkan demi mengakomodasi kebijakan PPN,” sambung Rizal Ramli.

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu mengkhawatirkan, dampak yang muncul dari kenaikan PPN sebesar 12 persen tersebut menyebabkan masyarakat tidak mampu membeli sembako.

“Kondisi real hari ini masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, tapi kebijakan pemerintah justru menyebabkan sembako semakin mahal. Tentu ini akan sangat menyusahkan rakyat,” tukas tokoh gerakan mahasiswa 77/78 itu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada produk sembako.

Hal itu tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar.

Dalam Pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN. Beberapa kelompok barang tersebut diantaranya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara. Serta menghapus barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

 

Dalam draf RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN.

Jasa pelayanan yang kemudian akan dikenai PPN oleh pemerintah diantaranya pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Selain itu, ada juga jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Melalui beleid RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. “Tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%,” demikian tertulis pada pasal 7 ayat 1.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bintara Pembina Potensi Maritim

Jumat, 18 Juni 2021 - 04:00 WIB

Babinpotmar Dumai Laksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro

Prajurit TNI AL yang bertugas sebagai Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) di bawah komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dumai membantu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan…

Highpoint Service Network

Kamis, 17 Juni 2021 - 23:39 WIB

Highpoint Service Network Kembangkan Bisnis Operasional di 5 Wilayah Asia Pasifik

Highpoint Service Network Corporation (HSN), penyedia layanan inspeksi, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat dari beragam merek di bawah naungan Acer Group, mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan…

Gubernur Jakarta Anies

Kamis, 17 Juni 2021 - 23:17 WIB

Gegara Buka Vaksinasi Gratis, Warganet Puji Gubernur Anies Setinggi Langit

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat Jakarta untuk beramai-ramai mengikuti program vaksinasi Covid-19 gratis yang digelar oleh Pemprov DKI.  "Bagi teman-teman yang belum…

Winny Yunitawati, Director of Brand Investment & Consumer Engagement SOS, dr. Dirga Sakti Rambe M,sc, Sp,PD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Vaksinolog dan Ririn Ekawati, Selebriti

Kamis, 17 Juni 2021 - 22:40 WIB

SOS Personal Hygiene Ajak Masyarakat #TetapWaspada

SOS mendukung gerakan 5M dengan menyediakan rangkaian produk Personal Hygiene yang telah teruji klinis mampu membunuh 99% kuman, bakteri dan virus.

ISED Closing Workshop

Kamis, 17 Juni 2021 - 21:39 WIB

Proyek ISED Berakhir, Kemitraan Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan Tetap Jalan Terus

Kerja sama pemerintah Indonesia dan Jerman di bawah proyek Inovasi dan Investasi untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif ( Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic…