Ini Jeritan RTMM Minta Batalkan Revisi PP 109/2021

Oleh : Wiyanto | Jumat, 04 Juni 2021 - 14:37 WIB

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto

INDUSTRY.co.id-Jakarta - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto meminta agar Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan sektor industri hasil tembakau (IHT) dan tenaga kerja di dalamnya.

Ia mengatakan, di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19, revisi PP 109/2012 dinilai akan memberikan tekanan luar biasa terhadap IHT. Revisi tersebut, di antaranya, memperbesar peringatan kesehatan menjadi 90% dan larangan total iklan serta promosi produk. Hal ini tentunya akan berdampak langsung bagi kinerja IHT.

Sudarto menambahkan, saat ini belum ada inisiatif konkret untuk melindungi para pekerja yang terlibat dalam IHT. Padahal, hal ini disyaratkan pada Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

“Saat ini, IHT dan pekerjanya harus berjuang sendiri mempertahankan kelangsungan usaha di tengah himpitan pandemi dan berbagai pemberitaan yang mendiskreditkan IHT. Faktanya sampai hari ini tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap petani tembakau dan pekerja industrinya, terlebih dapat memberikan kompensasi ekonomi yang setidaknya sama dengan IHT,” tegas Sudarto.

Ia khawatir, revisi yang memperberat IHT akan berujung pada pilihan sulit, yaitu PHK para pekerja IHT.

“Angka pengangguran sudah mencapai 9,7 juta orang. Kami mohon kebijaksanaan Bapak Presiden dan jajaran Pemerintahan untuk menghentikan diskusi rencana revisi PP 109/2012 agar kami bisa melanjutkan kehidupan dengan bekerja di sektor IHT di tengah situasi ekonomi yang sulit dan tidak menentu,” ujar Sudarto.

Dijelaskan Sudarto, tujuan revisi PP 109/2012 adalah untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Ironisnya, PP 109/2012 justru sudah jelas mencantumkan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dan wanita hamil. Dengan demikian, kuncinya adalah penegakan aturan, bukan revisi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi konsumen dewasa juga sudah turun dari 29,3% di tahun 2013 menjadi 28,8% di tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa PP 109/2012 sebagai regulasi yang mengendalikan konsumsi tembakau sudah berhasil.

Untuk menjaga kelangsungan sektor IHT demi tenaga kerja di dalamnya, RTMM juga meminta agar penyusunan kebijakan cukai mempertimbangkan kemampuan industri dan daya beli masyarakat. Selain itu memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terdampak dilibatkan proses perumusan kebijakan terkait IHT.

"Tenaga kerja IHT, anggota kami juga rakyat Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat maka jangan terpengaruh dorongan- dorongan kelompok yang mengatasnamakan kesehatan tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dulux Raih Penghargaan Double Platinum Indonesia Best Brand Award 2022

Kamis, 08 Desember 2022 - 10:16 WIB

Dulux Raih Penghargaan Double Platinum Indonesia Best Brand Award 2022

PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia), produsen cat Dulux, meraih penghargaan Indonesia Best Brand Award 2022 untuk kategori cat dinding dengan predikat Double Platinum.…

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Lakukan Serah Terima BMN Tahap 2

Kamis, 08 Desember 2022 - 10:03 WIB

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Lakukan Serah Terima BMN Tahap 2

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahap II kepada Pemerintah Daerah…

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah

Kamis, 08 Desember 2022 - 09:54 WIB

Rumuskan Kebijakan Strategis,Kementerian PUPR Tingkatkan Keterlibatan Para Pakar dan Praktisi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah target penyelesaian pembangunan yang ketat dengan banyaknya tantangan dan derasnya…

Komisioner kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Dr Mustari Irawan MPA

Kamis, 08 Desember 2022 - 09:43 WIB

174 Instansi Pemerintah & LPNK Mendapat Predikat Kinerja Baik dan Sangat Baik

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga non struktural bertugas meningkatkan kinerja lembaga pemerintah beserta aparaturnya (ASN). KASN terus mengawasi sekaligus meningkatkan prestasi…

CKB Group Hadirkan Program Sinergi CSR “Cinta Kepada Bumi”

Kamis, 08 Desember 2022 - 09:36 WIB

Respon Perubahan Iklim, CKB Group Hadirkan Program Sinergi CSR “Cinta Kepada Bumi”

Komitmen berkelanjutan CKB Group dalam merespon perubahan iklim sekaligus mendukung program pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)