Catat! Airlangga: Sebagian Besar Provinsi di Sumatera Mempunyai BOR Tinggi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan persiapan pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada periode menjelang dan setelah Idul Fitri 2021.

Menurutnya secara umum, tingkat kasus aktif dan kesembuhan di Indonesia masih lebih baik daripada global.

Dimana per 9 Mei 2021, jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 98.395 kasus atau 5,7% dari total kasus, lebih rendah daripada persentase global 12,13%.

Kemudian, tingkat kesembuhan 1.568.277 kasus atau 91,5% dari total kasus, lebih tinggi dibandingkan global 85,78%.

Di sisi lain, tingkat kematian sebesar 47.012 kasus atau 2,7% dari total kasus, masih lebih tinggi daripada persentase global 2,08%.

Namun demikian, menurutnya saat ini masih ada 11 Provinsi dari 30 provinsi pelaksana PPKM Mikro yang mengalami tren kenaikan tambahan konfirmasi harian, dan ada 5 provinsi dengan tren kenaikan kasus Covid-19 cukup tajam.

Selain Kalimantan Barat, terbanyak berada di daerah Sumatera yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan dan Aceh.

DImana kenaikan tren tambahan konfirmasi kasus harian menyebabkan 7 provinsi mempunyai Bed Occupancy Ratio (BOR) > 50% (per 8 Mei 2021), yaitu di Sumatera Utara (63,4%), Riau (59,1%), Kep. Riau (59,9%), Sumatera Selatan (56,6%), Jambi (56,2%), Lampung (50,8%), dan Kalimantan Barat (50,6%).

“Sebagian besar provinsi di Sumatera mempunyai BOR tinggi, terutama tempat pemasukan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Presiden Penanganan Pandemi Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/5).

Selain itu, BOR di RS Wisma Atlet Kemayoran juga sudah mencapai persentase cukup rendah yaitu 21,47% atau hanya terisi 1.287 tempat tidur (TT) dari kapasitas sebanyak 5.994 TT.

Airlangga tak memungkiri, karena di dalam Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka mobilitas penduduk mengalami tren naik pada 7 hari terakhir di awal Mei 2021.

Sementara itu, menurutnya terdapat tiga provinsi dengan mobilitas terendah yaitu Bali, D.I. Yogyakarta, dan Kepulauan Riau (daerah yang mengandalkan pariwisata), sedangkan 3 provinsi dengan mobilitas tertinggi yakni Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.

“Kenaikan mobilitas tertinggi tersebut terjadi di kelompok/sektor ritel (mall) dan toko bahan makanan. Khusus untuk Kepri, sebenarnya mobilitas rendah, tapi (daerah itu) menjadi tempat masuknya PMI (dari Malaysia),” ujar Menko Airlangga.

Mobilitas penduduk di 6 provinsi di Pulau Jawa memang mengalami kenaikan signifikan menjelang Idul Fitri. Penerapan protokol kesehatan (Prokes) 3 M juga telah diterapkan secara ketat, terutama di mall dan fasilitas umum lainnya yang kemungkinan didatangi masyarakat.

“Untuk itu, PPKM Mikro akan diperpanjang mulai 18 s.d. 31 Mei 2021. Cakupan wilayahnya tetap sama di 30 provinsi, dan jenis pembatasan kegiatan masyarakat juga masih tetap sama. Penekanan pada evaluasi perkembangan kasus setelah Hari Raya (pasca mudik) dan pengetatan 3T. Pada PPKM Mikro tahap ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi kasus Covid-19 pada masa peniadaan mudik dan pasca mudik,” jelasnya.

Penanganan Kedatangan PMI

Untuk periode April-Mei 2021 pemulangan PMI yang habis masa perjanjian kerjanya diprediksi mencapai 49.682 orang (24.215 PMI pada April dan 25.467 PMI pada Mei). Hal ini perlu diantisipasi penanganan kedatangannya, yaitu dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat (karantina selama 5 hari di daerah kedatangan dan dilakukan PCR-Test kepada masing-masing orang). Hasil testing sejauh ini, kasus positif Covid-19 cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Permasalahan di Sumatera Utara, Riau (Dumai), Kep. Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat terkait kebutuhan tempat untuk karantina dan perawatan bagi PMI yang positif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menambahkan kapasitas TT untuk menampung PMI (misalnya RS Pertamina Dumai dll.),” ungkap Menko Airlangga.

Perlu diketahui, sesuai Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Satgas Covid-19, dikoordinasikan oleh Panglima Kodam (Pangdam) di wilayah: (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat; (3) Jawa Tengah; (4) Jawa Timur; (5) Sumatera Utara; (6) Nusa Tenggara Barat; (7) Kepulauan Riau; (8) Kalimantan Barat; dan (9) Kalimantan Utara.