Tegas Tanpa Kompromi, Menteri Trenggono: Kegiatan Ekonomi di Ruang Laut Harus Ramah Lingkungan

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 15 April 2021 - 08:19 WIB

Menteri KP Wahyu Trenggono (foto Kompas.com)
Menteri KP Wahyu Trenggono (foto Kompas.com)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut kembali meningkat di tahun ini. Dalam mencapai target itu, KKP memastikan tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan sehingga ekosistem laut tetap terjaga.

Salah satu yang dilakukan KKP dalam memastikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan di ruang laut adalah dengan melibatkan para ahli dari kampus-kampus ternama di Indonesia. Baik itu ahli di bidang kelautan, ekonomi, hingga lingkungan.

"Ruang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Menteri Trenggono menjelaskan, pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan ekonomi beragam bentuknya. Seperti penanaman kabel atau pipa bawah laut untuk sarana telekomunikasi, pengeboran minyak dan gas alam, hingga kegiatan wisata.

Selama ini, kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) alias kas negara. Untuk itu kegiatan ekonomi di ruang laut tetap harus didorong agar manfaat yang didapat negara maupun masyarakat menjadi lebih optimal.

Namun di sisi lain, kegiatan ekonomi di ruang laut tidak boleh mengancam kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Sebab keberadaan padang lamun, karang dan semua biota yang ada di lautan juga sangat penting karena memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Diantaranya berperan menghasilkan oksigen, sumber pangan bergizi hingga mengurangi efek pemanasan global. "(Ruang laut) ini harus dijaga. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun waktu yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan," bebernya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, PNBP di bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) pada 2021 melonjak menjadi Rp7,9 miliar dari tahun sebelumnya Rp3,7 miliar. Penerimaan di antaranya berasal dari perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, serta dari kerja sama pemanfaatan (KSP) pulau-pulau kecil.

Untuk mencapai peningkatan penerimaan bagi negara dari bidang pengelolaan ruang laut, pihaknya juga meningkatkan layanan ke masyarakat. Pemanfaatan teknologi akan dikedepankan, salah satunya untuk perizinan sehingga proses pengajuan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.

Selain itu, aturan turunan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) di bidang pengelolaan ruang laut juga dikebut penyelesaiannya agar bisa segera terbit. Aturan turunan ini untuk mempercepat implementasi arahan Presiden dalam penataan regulasi dan kegiatan ekonomi, khususnya di ruang laut.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:40 WIB

Berlaku Mulai Hari Ini, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro

Pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Menkeu Sri Mulyani (ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:20 WIB

Asiiikk, Sri Mulyani Bawa Kabar Gembira! Insentif PPnBM Sektor Otomotif dan PPN Properti Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2021

Pemerintah memastikan sejumlah insentif fiskal atau perpajakan seperti diskon PPnBM mobil dan PPN properti diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)…

Industri fesyen muslim

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:15 WIB

Kemenperin Dorong Sertifikasi Halal Produk Fesyen Muslim

Kementerian Perindustrian berperan aktif mendorong pengembangan industri halal karena memiliki potensi besar dalam memacu perekonomian nasional. Apalagi, Indonesia memiliki peluang emas untuk…

Tahan Laju Penularan Covid-19, Polda Metro Jaya Bersama Pemprov DKI Laksanakan Pembatasan Mobilitas di 10 Titik Penyekatan

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:08 WIB

Penularan Covid-19 Kian Ganas, Polda Metro Jaya Bersama Pemprov DKI Laksanakan Pembatasan Mobilitas di 10 Titik Penyekatan

Jakarta-Dalam rangka menahan laju penularan Covid-19 yang semakin hari semakin melonjak, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya bersama dengan Pemerintahan Provinsi DKI melaksanakan pembatasan…

Pembangunan Bendungan

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:59 WIB

Sebanyak 4 Bendungan Baru akan Dibangun Pada Tahun 2022

Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur ketahanan SDA terutama bendungan pada tahun…