Waduh Gawat! Sejumlah Pengusaha TPT Geram Serapan Tenaga Kerja dan Investasi Anjlok Gara-gara Kebijakan Pro Impor

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyatakan bahwa pemerintah telah gagal menjadikan pasar domestik sebagai jaminan pasar produk lokal dan dengan mudah memberikan karpet merah terhadap produk impor atas nama kepentingan penyediaan barang murah untuk konsumen tanpa memikirkan upaya peningkatan daya beli konsumen itu sendiri.

Analisa APSyFI terhadap data pertumbuhan industri TPT yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan bahwa pengaruh investasi terhadap PDB TPT dalam 5 tahun terakhir terus turun hingga hanya tersisa 2,4% ditahun 2019 dan 2020. Sedangkan pengaruh neraca perdagangan juga terus turun hingga hanya 24% dari PDB TPT.

"Kalau kondisinya dipelihara terus seperti ini maka dalam 5 tahun kedepan neraca perdagangan kita hanya tinggal tersisa USD 1 milyar dan pertumbuhan kita akan selalu negatif, padahal sebelum 2008 neraca kita bisa diatas USD 7 milyar namun terus tergerus akibat kebijakan pro impor," kata Sekretaris  Jenderal APSyFI Redma Gita Wirawasta kepada Industry.co.id di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Dijelaskan Redma, kebijakan pro impor ini telah menekan investasi dan kemampuan serapan tenaga kerja di sektor TPT.

"Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance dan lain sebagainya untuk mendorong investasi, tapi kalau investasi itu tidak ada jaminan pasar, mana ada pengusaha yang mau invest?," cetus Redma.

Rendahnya utilisasi produksi akibat pasar domestik yang terus tergerus barang impor dan rendahnya investasi ini juga menyebabkan serapan tenaga kerja di sector TPT juga minim dan mengurangi fungsinya sebagai sector padat karya.

"Kita harusnya segera sadar bahwa banjirnya barang impor murah telah menggerogoti ekonomi kita selama bertahun-tahun” jelasnya.

"Jadi pikirannya tolong dibalik, kalau barang murah tersedia dari impor, tapi pengangguran masih belum terselesaikan, apakah konsumen punya kekuatan beli?," tambah Redma.

Kemudian Redma menyinggung masalah safeguard pakaian jadi yang mendapatkan hambatan dalam implentasinya dimana beberapa pihak di beberapa kementerian tidak menyetujuinya dengan alasan ketakutan inflasi.

"Import itu hanya dimainkan oleh segelintir orang, tapi kalau diproduksi industri lokal maka ribuan industri kecil menengah (IKM) terlibat dengan jutaan tenaga kerja, ratusan industri kain dengan ratusan ribu tenaga kerjanya terlibat, ratusan industri benang dengan ratusan ribu karyawannya juga terlibat, hingga produsen serat dan karyawannya juga terlibat," paparnya.

"Belum lagi rentetan PPN dari hulu ke hilir dan PPH perusahaan atau karyawannya dari hulu ke hilir," tambah Redma.

"Jadi pemerintah mau pilih sekelompok importir itu atau jutaan tenaga kerja dan stimulus pasar bagi investasi?," tambah Sekjen APSyFI.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI) mendesak agar kebijakan safeguard untuk barang jadi garmen segera diberlakukan. Hal itu dibutuhkan lantaran makin tertekannya pelaku IKM garmen Tanah Air, oleh masifnya gempuran barang jadi impor dari China dan Thailand.

Sekretaris Jenderal APIKMI Widia Erlangga mengakui bahwa satu tahun belakangan ini, semua sektor usaha di dalam negeri dipaksakan menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah seringkali menyanjung IKM atau industri kecil menengah lantaran dianggap mampu bertahan dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Namun, lanjut dia, pernyataan pemerintah dinilai bertolak belakang dengan keadaan yang IKM alami saat ini. 

Ketua Bidang Organisasi API Jawa Barat Kevin Hartarto menyatakan bahwa status net eksportir industri TPT nasional bisa berubah menjadi net importir pada tahun depan jika safeguard tersebut tidak segera diimplementasikan.

"Karena data menunjukan tren peningkatan impor garmen yang signifikan selama 2017—2019," tuturnya.

Kevin menjelaskan bahwa setengah pos tarif produk garmen menunjukkan tren peningkatan volume impor yang signifikan dalam 3 tahun terakhir.

"Bahkan ada satu pos tarif garmen yang volume impornya naik hingga 200% lebih tinggi dari tahun lalu," tegas dia.

Kevin menilai, maraknya impor garmen di dalam negeri dikarenakan pabrikan garmen Tiongkok berkontribusi sekitar 25% dari total kebutuhan garmen global sedangkan Indonesia baru 1,7%.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian dagang bebas (FTA) dengan Tiongkok  yang sehingga bea masuk garmen Tiongkok jadi 0% ditambah RCEP atau ASEAN+5 yang meliberalisasi tarif TPT kita bagi 11 negara tetangga.

Kevin menilai pemberlakuan safeguard sangat diperlukan untuk menyelamatkan IKM dan UMKM karena sebagian besar pelaku usaha produksi garmen adalah IKM dan UMKM.

"Implementasi safeguard selain mengurangi impor dan menyelamatkan devisa, yang lebih penting adalah kembali merangsang penciptaan banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) garmen dan menyerap tenaga kerja," jelas dia.

Senada dengan API dan APSyFI, Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Riza Muhidin menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terlalu memfasilitasi impor dibandingkan produk dalam negeri.

"Untuk bahan baku impor ada Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), ada Kawasan Berikat (KB), untuk fasilitas bahan baku lokal mana? Bahkan untuk barang jadi impor difasilitasi lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) E-Commerce sehingga barang impor bisa langsung penetrasi pasar domestik? Untuk barang jadi lokal fasilitas apa yang dikasih?," tanya Riza.

Riza menjelaskan bahwa target Kementerian Perindustrian mengenai substitusi impor hingga 35% sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, dan arahan Presiden ini harus didukung oleh seluruh instansi dibawahnya.

"Saat ini semua stakeholder industri TPT telah satu visi untuk mengendalikan impor dan berpihak produsen dalam negeri dari hulu ke hilir, jadi tinggal instansi pemerintah semuanya harus satu suara terhadap hal yang sama, jangan lagi pro terhadap barang impor murah," ungkapnya.

Selanjutnya IKATSI menyarakan agar Presiden Jokowi untuk tidak ragu mengistirahatkan para oknum birokrat dan para pejabat di eselon 1 ataupun eselon 2 dibanyak kementerian yang pro impor.

"Ulah para oknum ini selalu sama, selalu menghalangi upaya penguasaan pasar dalam negeri untuk produk lokal termasuk menghalangi kebijakan safeguard, tapi getol memberikan fasilitas pada produk impor," pungkasnya.