Bamsoet MPR: Isu Presiden Tiga Periode, Hanya Skenario ‘Halu’ Dari Para Petualang Politik

Oleh : Herry Barus | Jumat, 19 Maret 2021 - 14:00 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan semua pihak bahwa curiga tentang adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama sekali tidak beralasan. Memasuki tahun kedua masa bhakti MPR sekarang ini, semua agenda kerja dan dua kali Focus Group Discussion (FGD) oleh MPR tak pernah menyoal jabatan presiden.

 ‘’Jadi, bukan hanya tak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini. Dalam proses pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), MPR sudah belasan kali mengadakan FGD dengan menghadirkan para akademisi. Satu kali pun kami tak pernah menyoal periode jabatan presiden. Untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, silahkan kepada masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD,’’ ungkap Bamsoet.

 Bamsoet juga menegaskan bahwa membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini dan hanya membuat gaduh. Negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi.

  ‘’MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri, karena masalah ini berkait dengan kesiapan anak-cucu kita menghadapi perubahan zaman. Saya mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian,’’ kata Bamsoet

 Isu presiden tiga periode, kata Bamsoet, hanya skenario halu dari para petualang politik. Sebab, memasuki tahun kedua, MPR Periode 2019-2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni PPHN. Sekadar untuk diketahui, amandemen terbatas merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 yang telah 'diamanatkan' kepada MPR Periode 2019-2024.  Agenda ini sama sekali tidak menyinggung masa atau periode jabatan presiden.

 Menghadirkan PPHN bertujuan menguatkan sistem presidensial. Pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung dengan masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa lima tahun berikutnya. Labih dari itu, dengan PPHN, negara-bangsa memiliki arah dan perencana pembangunan yang berkelanjutan, dari satu presiden terpilih ke presiden terpilih berikutnya.

 MPR periode sebelumnya dan MPR periode sekarang telah melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai kalangan, termasuk para tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik, pakar, dan akademisi. ‘’Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode,’’ ujarnya.

 Kepemimpinan MPR periode sekarang, menurut Bamsoet, telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema "Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila" dan   " Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat". FGD bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri BUMN, Erick Thohir

Selasa, 22 Juni 2021 - 12:05 WIB

Alhamdulillah Erick Thohir Bawa Kabar Baik! Ivermectin 12 Mg, Obat Antivirus untuk Terapi Covid-19 Resmi Kantongi Izin Edar BPOM

Ivermectin 12 mg dari PT Indofarma Tbk sebagai obat antivirus untuk terapi Covid-19 dinyatakan telah mendapatkan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Hal itu diakui Menteri BUMN…

Atta Halilintar

Selasa, 22 Juni 2021 - 12:00 WIB

Ketum KODRAT Apresiasi Atta Halilintar Tekuni Tarung Drajat

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyaksikan latihan perdana Atta Halilintar menekuni seni bela diri asli…

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Antara/ CNN Indonesia)

Selasa, 22 Juni 2021 - 11:55 WIB

Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegaskan, PPKM Mikro Diperketat, Mobilitas Masyarakat Daerah Zona Merah Dibatasi Hingga 100%

Jakarta-Menyusul lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia pasca libur lebaran 2021, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dilakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan…

Waresix Logistic

Selasa, 22 Juni 2021 - 11:44 WIB

Waresix, Startup Pertama yang Terintegrasi Sistem Logistik Nasional

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem logistik yang semakin efisien di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada September tahun lalu pemerintah meluncurkan Program…

Istana Potala di Lhasa, Tibet (Ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 11:30 WIB

Dampak Pandemi, Situs Bersejarah di Tibet dibanjiri Wisawatan Asal China

Wisatawan asal China baru-baru ini dilaporkan menyerbu tempat wisata di Tibet. Hal ini dikarenakan dampak dari pembatasan pandemi Covid-19 sehingga wisatawan China yang biasanya melancong ke…