Menperin Agus Terang-terangan Sebut Pemerintah Jepang Puji Abis-abisan Kebijakan Relaksasi PPnBM

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempererat kerja sama industri dengan Jepang yang diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi yang berasal dari Negeri Sakura tersebut. 

Dalam kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membahas hal-hal stategis terkait hubungan kedua negara dengan Minister of Economy, Trade, and Industry (METI) Mr. Kajiyama Hiroshi.

"Dengan Menteri Kajiyama, kami membahas pengembangan kerja sama New Manufacturing Industrial Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka kerjasama bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)," ujar Menperin di Jakarta, Kamis (18/3).

Menteri Kajiyama juga mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Jepang mengharapkan dengan UUCK, iklim usaha di Indonesia akan semakin baik, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan transparansi yang memang diharapkan oleh pelaku usaha Jepang yang berinvestasi di Indonesia. 

Sebaliknya, Menperin juga berharap agar Pemerintah Jepang dapat terus mendorong perusahaan Jepang untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

"Menteri Kajiyama juga memuji kebijakan relaksasi PPnBM yang dianggap dapat mendorong kemudahan investasi bagi industri Jepang yang akan masuk ke Indonesia," jelas Menperin. 

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai emisi zero (carbon neutral) yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2050 oleh Jepang. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia juga perlu menyusun roadmap untuk tujuan yang sama. 

"Dalam hal ini, kami harus menggunakan strategi yang sesuai, karena selain menekan emisi karbon serendah-rendahnya, termasuk lewat program LCGC dan mengarah ke EV, kami juga tetap harus jaga investasi yang sudah berjalan di Indonesia," jelas Menperin.

Oleh karena itu, perlu keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam mengelola industri, khususnya otomotif. Kebijakan yang selama ini sudah berjalan, antara lain penerapan mandatory biodiesel juga terbukti meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit.

"Kemenperin mendorong pengelolaan industri otomotif secara bijak, namun kami sepakat dengan upaya pencapaian target carbon neutral," imbuh Agus.

Dari pertemuan tersebut, Menperin menyimpulkan Indonesia perlu menerapkan inovasi teknologi seperti yang dilakukan di Jepang untuk memelihara kontinuitas yang merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan investor di dalam negeri.

"Semoga kerja sama industri, ekonomi dapat segera bertambah erat, khususnya dalam hal program kerja sama New MIDEC, ungkapnya.

Menperin juga menyampaikan perkembangan beberapa proyek yang diinisiasi Pemerintah RI, salah satunya kawasan industri petrokimia berbasis gas di Teluk Bintuni, Papua. Dengan potensi sumur gas sekitar 7,9 Terracubicfeet (TCF), KI Teluk Bintuni akan menjadi kawasan industri petrokimia terbesar seluas 2.000 hektare. 

Salah satu perusahan Jepang, Sojitz Corporation, menyatakan tertarik dan akan berkolaborasi dalam proyek ini.

"Kami meminta kepada pemerintah Jepang melalui METI agar dapat mendukung rencana tersebut, dan agar mendorong industri pionir di Jepng untuk berinvestasi pada industri soda ash, yang merupakan hilirisasi ammonia," tutur Agus.

Menteri Kajiyama menanggapi, ketahanan rantai pasok dan peningkatan investasi merupakan fokus yang dapat ditingkatkan di masa pandemi ini. 

Menurutnya, proyek Bintuni merupakan hal yang sangat menarik dan pihaknya memberikan dukungan kepada Indonesia dalam pengembangan kawasan tersebut.

"Investasi yang dilakukan Sojitz dan konsorsiumnya dapat memberi dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan di RI," ujarnya.