Catat! Bamsoet Kembali Pertegas MPR RI Tak Pernah Bahas Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Oleh : Herry Barus | Senin, 15 Maret 2021 - 18:00 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo
Ketua MPR Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo  (Bamsoet) memastikan tidak ada pembahasan apapun di internal MPR RI untuk memperpanjang masa jabatan presiden - wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Presiden Joko Widodo juga sudah sejak jauh hari menegaskan bahwa tidak ada niat dari dirinya pribadi maupun dari unsur kalangan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (15/3/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pemilihan masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Sama halnya seperti di Amerika Serikat yang terkenal dengan leluhurnya demokrasi, maupun di negara demokratis lainnya yang membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode.

"Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai isu perpanjangan masa jabatan kepresidenan menjadi tiga periode. Jangan sampai isu tersebut digoreng menjadi bahan pertikaian dan perpecahan bangsa.

"Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan, jangan sampai terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan," pungkas Bamsoet.

Sebagai catatan, Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ayat selanjutnya menegaskan setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, termasuk argumentasi dan kajian akademis. Setelah pengusul memenuhi kuorum, maka dibawa ke Sidang MPR untuk disetujui. Selanjutnya, Sidang MPR itu harus dihadiri sedikitnya oleh 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 anggota legislator/senator.

 

Hal itu sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 UUD 1945:

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah semua materi dibahas dan disetujui Sidang MPR, langkah terakhir adalah pengesahan Amendemen Kelima UUD 1945 di Sidang MPR. Persetujuan ini minimal dihadiri oleh 357 anggota MPR. Syarat ini diatur tegas dalam Pasal 37 ayat 4:

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pengguna Sepeda

Jumat, 25 Juni 2021 - 11:11 WIB

Allianz Berikan Perlindungan Bagi Pengguna Sepeda dan Motor

Aktivitas olahraga outdoor menjadi pilihan yang makin digemari berbagai kalangan, khususnya didorong oleh situasi pandemi yang membuat masyarakat harus menjaga kebugaran tubuh sembari selalu…

Diskusi perbenihan jagung

Jumat, 25 Juni 2021 - 11:02 WIB

Perketat Mutu Jagung Hibrida, Kementan Tingkatkan Penggunaan Benih Unggul

Kebutuhan jagung sebagai bahan pangan dan pakan secara nasional sangat tinggi dengan sasaran produksi tahun 2021 mencapai 23 juta ton. Hal ini perlu di dukung penyediaan benih jagung varietas…

Dialog Nasional bertema Kiprah 17 Tahun Obat Modern Asli Indonesia Fitofarmaka

Jumat, 25 Juni 2021 - 10:50 WIB

Ampuh Tingkatkan Daya Tahan Tubuh, Kemenkes dan BPOM Ajak Seluruh Masyarakat Konsumsi Obat Modern Asli Indonesia

Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengatakan, di tengah meningkatnya kasus Covid-19 semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengonsumsi imunomodulator…

Ninja Express (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 25 Juni 2021 - 10:43 WIB

Ninja Xpress Catatkan Kota Jakarta dan Sekitarnya Sumbang 26% Pengiriman Nasional Selama Ramadan 2021

Di tengah momentum Hari Ulang Tahun Jakarta ke-494, Ninja Xpress apresiasi warga Jakarta dan sekitarnya atas kontribusi nyata dalam membantu memperbaiki roda perekonomian Indonesia dengan melakukan…

Produk Daypack Leuser (Dok: Leuser Adventure Shop)

Jumat, 25 Juni 2021 - 10:15 WIB

Berburu Perlengkapan Outdoor di Leuser Adventure Shop, Ada Diskon Menarik, Lho!

Pemerintah Indonesia telah memberikan pelonggaran terhadap wisatwan untuk berwisata ke berbagai daerah Indonesia sebagai upaya meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Akan tetapi,…