INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam Rapat Terbatas di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur seluruh Menteri dan jajarannya agar dapat bersikap tegas dan konsisten dalam melaksanakan penerapan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan.
Pasalnya, pemerintah telah dua kali memperpanjang PPKM tetapi hasilnya hingga saat ini kasus penularan Covid-19 terus melonjak, dan peningkatan kasus dapat terlihat dalam beberapa pekan terakhir.
Hasil itu juga menurut Jokowi bertolak belakang dari tujuan kebijakan PPKM yang mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Terkait PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi seperti dilansir redaksi Industry.co.id dari keterangan videonya di laman Setkab pada Senin (1/2/2021).
Dijelaskan Jokowi esensi dari PPKM ini adalah membatasi mobilitas, tetapi yang ia lihat dilapangan justru implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.
"Implementasi nya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya.
Untuk itu, ia memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan.
Hal tersebut menurut Jokowi berguna untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa? Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul berjalan," tegas Jokowi.
“Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, disuruh pakai, diberi tahu,” sambungnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk turut dapat melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog.
"Keterlibatan dan kerja sama para pakar nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif," pungkasnya.
