Kampus Merdeka.... Atau Mati

INDUSTRY.co.id - Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memunculkan banyak cerita pilu. Membaca cerita itu di berbagai online, tak terasa mata saya membasah. Sembunyi-sembunyi saya seka dengan tisu.

Saya kutipkan salah satunya. Ini cerita dari Kabupaten Garut di Jawa Barat dan banyak beredar di media online.

Ada seorang anak muda, namanya Ahmad Teguh (34), mendapat kabar bahwa handphone ayahnya hilang. Ia jengkel, sekaligus penasaran. Maka, ia memutuskan untuk melakukan pelacakan melalui sebuah aplikasi. Hasilnya, ia menemukan di mana lokasi keberadaan handphone milik ayahnya. Lokasi itu tak jauh dari rumahnya. Bersama beberapa temannya, Ahmad pun mendatangi lokasi tersebut. Mereka ingin menangkap sang pencuri.

Sesampai di lokasi, mereka tertegun. Itu bukan rumah, tetapi lebih layak disebut gubuk. Kemarahan mereka pun mulai mereda. Meski begitu Ahmad tetap masuk ke gubuk tersebut. Dan, ia makin terhenyak.

Ada lima penghuni gubuk itu. Ayah, ibu dan tiga orang anak. Salah seorang anak di antaranya sudah sekolah. Di gubuk itu, Ahmad menyaksikan anak itu tengah memakai handphone milik ayahnya untuk belajar secara online. Air mata Ahmad menitik. Saya juga.

Akhirnya ayah sang anak mengaku, ia terpaksa mencuri handphone tersebut agar anaknya tetap bisa belajar. Sejak pandemi Covid-19 melanda, sekolah anaknya menghentikan proses pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan belajar online. Sang anak ingin tetap belajar, tetapi apa daya. Maka, agar anaknya bisa tetap belajar, sang ayah pun terpaksa mencuri handphone milik tetangganya.

Saya tak ingin melanjutkan cerita ini. Sebagian dari Anda tentu sudah tahu ending-nya. Meski begitu saya ingin memberikan tekanan bahwa peristiwa semacam itu bukan satu-satunya. Bahkan banyak, kalau tak mau disebut banyak sekali.

Kacamata Jakarta

Masih banyak di antara kita yang melihat Indonesia dari kacamata Jakarta. Padahal, luas Jakarta hanya 661,5 kilometer persegi. Sementara, luas Indonesia mencapai 1.905.000.000 kilometer persegi.

Ada banyak contohnya. Di industri penyiaran, misalnya, reporter atau presenternya harus berlatih sedemikain rupa agar ketika berbicara tidak kelihatan logat asli daerahnya. Kalau presenternya orang Jawa, dia tak boleh mengucapkan huruf “d” yang medok ala Jawa. (Padahal, saya suka kalau ada orang yang mengucapkan huruf “d” dengan medok. Saya memang orang Jawa). Maka, kita tak akan menemukan presenter dengan logat Batak, Flores, Bali yang khas dengan huruf “t”-nya, dan logat-logat daerah semua.

Di beberapa daerah di Jawa, ketika menghidupkan radio, saya mendengar langsung penyiarnya yang memaksakan diri menggunakan kata “gue” ketimbang saya. Ini agar mereka terdengar lebih “Jakarta”.

Itu adalah gambaran industri penyiaran yang “jakarta sentris”. Semuanya dilihat dengan memakai kacamata Jakarta. Saya tentu prihatin, karena kita jadi tidak bisa mendengar logat dan gaya Sunda, Padang, Ambon, Flores, Bugis atau bahkan Papua dari suara dan penampilan para presenternya. Kita tidak bisa melihat Indonesia di sana.

Fenomena serupa kini terjadi di dunia pendidikan lewat penerapan pembelajaran secara daring. Saya kuatir, keputusan ini diambil juga dengan memakai kacamata Jakarta. Saya coba membaca hal tersebut dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sistem PJJ setidak-tidaknya membutuhkan akses internet, komputer atau laptop (jika ingin maksimal), tapi bisa juga ponsel—meski tak nyaman karena layarnya yang terlalu kecil.

Menurut BPS, untuk tahun 2018 saja jumlah penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet rata-rata baru 39,9%. Belum sampai separonya. Lihat pula kesenjangan kota-desa: 50,95%:26,56%.

Bagaimana dengan kepemilikan komputer? Rata-rata baru 28,43% keluarga di Indonesia yang memiliki komputer. Itu pun ada ketimpangan yang luar biasa antara kota-desa. Di kota, sebanyak 28,43% rumah tangga memiliki komputer. Di desa? Hanya 9,93%.

Sistem PJJ juga bisa diakses dengan menggunakan telepon selular—meski saya tak begitu yakin serapannya akan optimal, selain biayanya yang juga mahal. Mari kita lihat datanya. Jumlah pemilik ponsel di Indonesia memang luar biasa, karena melebihi jumlah penduduknya.

Menurut BPS, pada 2018 ada 319,43 juta penduduk Indonesia yang memiliki ponsel. Padahal, saat itu jumlah penduduk kita baru 267,7 juta. Jadi, ada satu orang yang memiliki dua-tiga ponsel, tapi ada juga yang sama sekali tidak punya. Contohnya keluarga di Garut tadi, yang mencuri ponsel agar anaknya bisa belajar secara daring.

Kesenjangan kota-desa yang memiliki ponsel pun lumayan lebar. Di atas 10%. Di perkotaan ada 69,66% penduduk, sementara di perdesaan 53,61%.

Itulah potret penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia. Kesenjangannya masih sangat lebar. Maka, tak heran ketika sistem pembelajaran secara daring diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, siswa-siswa di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, mungkin masih mengakses. Bagaimana dengan di daerah? Beberapa media online melaporkan, bahkan 70% anak-anak SD di Gunung Kidul, Yogyakarta, kesulitan mengakses internet, 
Itu di Jawa. Bagaimana dengan luar Jawa?

Kampus Merana

Fenomena serupa juga terjadi di pendidikan tinggi. Penerapan sistem PJJ betul-betul menyulitkan kehidupan kampus. Di negara maju seperti AS sekalipun penerapan sistem pembelajaran online membuat sejumlah kampus merana (lihat kolom saya, Bangkrutnya Universitas) dan terancam bangkrut.

Di Indonesia kita bisa melihat suasana kampus yang lengang. Kantin-kantin kampus dan di sekitarnya sepi. Gerai-gerai fotocopy, resto dan café, jasa laundry, toko-toko alat tulis, dan lainnya seakan-akan ditinggalkan pelanggannya. Bagi kampus yang memiliki asrama, pukulannya terasa lebih berat. Sebab tidak ada lagi sumber pemasukan. Hanya ada pengeluaran untuk merawat asrama.

Sampai berapa lama kampus-kampus di Indonesia mampu bertahan bertahan menghadapi kondisi yang sulit tersebut? Sangat beragam. Kita bersyukur bahwa di tengah kondisi yang sulit sekalipun, orang tua pasti akan berusaha habis-habisan untuk bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi.

Hanya persoalannya, sampai kapan para orang tua akan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya? Apakah sampai pandemi Covid-19 berlalu? Jika iya, kapan “Badai Pasti Berlalu”? Sampai saat ini tidak ada yang bisa menjawab. Dulu, pemerintah dan sejumlah akademisi bidang kesehatan optimis bahwa Juni-Juli pandemi akan berakhir. Kenyataannya? Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun dalam rilis terakhirnya mewanti-wanti, “Pandemi ini masih jauh dari akhir.”

Di sisi lain, banyak kampus yang juga belum siap dengan skema pembelajaran online. Akses internet masih terbatas. Mereka juga belum menyiapkan modul-modul pembelajaran secara online. Lalu, masih banyak dosen yang belum siap untuk menyampaikan materi kuliah secara online. Mereka tidak paham bagaimana menggunakan aplikasi semacam Zoom atau google.meet.

Akhirnya mencuatlah keluhan di sana-sini. Mahasiswa mengeluh, dosennya tidak pernah mengajar. Setiap kali kuliah, dia hanya memberikan tugas. Lalu, dosen-dosen juga mengeluh, ternyata memberikan kuliah secara online jauh lebih melelahkan. Mereka juga tidak tahu, apakah mahasiswa menyimak atau tidak. Di layar komputer/laptop dosen, nama mahasiswanya masih ada di situ. Namun, apa betul mereka sedang menyimak materi kuliah, atau entah berada di mana?

Masalah lain adalah untuk kegiatan perkuliahan yang membutuhkan kegiatan praktikum di laboratorium. Bagaimana caranya? Padahal, materi akan lebih dipahami jika mereka bisa melihat langsung penerapannya.

Merdeka, atau Mati

Saya senang senang ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mencetuskan gagasan tentang Kampus Merdeka. Mahasiswa jadi punya banyak pilihan, dan dosen-dosen pun bakal punya banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan riset dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat.

Di tengah kondisi pandemi semacam ini, agaknya gagasan Kampus Merdeka perlu diperluas. Di antaranya, dengan memberi kemerdekaan kepada kampus-kampus untuk memilih penyelenggaraan pendidikannya. Bisa full online, kombinasi atau full offline. Saya berasumsi, kampus-kampus lebih tahu siapa customer-nya. Jadi, biarlah mereka sepakat model perkuliahan seperti apa yang semestinya diterapkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Mahasiswa adalah anak muda yang tengah tumbuh menjadi dewasa. Mereka tentu lebih paham apa yang terbaik bagi dirinya. Kampus pun, saya yakin, tak mau menjadi cluster baru penularan Covid-19. Jadi, kampus pasti akan menata operasionalnya sedemikian rupa agar tak sumber penularan baru.

Kini, saatnya Mas Menteri memperluas pengertian baru dari Kampus Merdeka. Jangan sampai di era Kampus Merdeka, kampus-kampus malah mati akibat ditinggalkan mahasiswa dan stakeholder lainnya.

Oleh : Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto, Rektor President University