INDUSTRY.co.id,Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasisus Jonan akan mencabut kontrak Inpex Corporation, operator lapangan Blok Masela Laut Arafuru Maluku.  Pasalnya, perusahaan asal Jepang itu sudah enam bulan ini belum menuruti perintah Jonan untuk membuat desain dua skenario penyaluran gas dan dua skenario untuk lokasi kilang darat.

Advertisement

"Kalau belum pre-front end engineering design (feed) atau pendefinisian proyek saya batalin saja Inpex-nya. Kelamaan," ujar Jonan, Rabu (3/5). Jika pre feed usai, dokumen feed menjadi patokan dalam pengerjaan proyek oleh operator.

onan menjelaskan, sudah enam bulan dirinya memimpin Kementerian ESDM, tapi Inpex belum juga melakukan pre feed Blok Masela. Untuk itu Jonan mengultimatum Inpex agar secepatnya melakukan pre-feed. "Saya hilang kesabaran," tegasnya.

Advertisement

Menurut mantan Menhub itu, dengan pre feed tersebut pemerintah bisa memutuskan alokasi produksi gas dari total produksi gas Masela sebesar 10,5 million ton per annum (MTPA). Dengan pre-feed pula lokasi pembangunan kilang liquefied natural gas (LNG) bisa ditentukan.

Ada dua skenario yang diminta, yakni Inpex harus melakukan pre-feed untuk kapasitas 9,5 juta ton per tahun plus gas pipa 150 mmscfd dan 7,5 MTPA plus gas pipa 474 mmscfd. Inpex juga harus melakukan pre-feed untuk dua lokasi. Pemerintah memutuskan agar Inpex melakukan pre-feed di Pulau Aru dan Pulau Yamdena.

Advertisement

Sambil membuat pre-feed dan sebagainya, mereka juga harus survei pasar. "Kira-kira permintaan Kementerian Perindustrian real apa tidak, tinggal menentukan total produksi gas pipa, berapa yang bukan gas pipa. Tapi total sudah sepakat 10,5 MTPA tinggal dibagi saja," jelas Jonan.

Sedangkan Inpex santai menanggapi ancaman Menteri ESDM. Senior Manager Communication and Relation Inpex, Usman Slamet menjelaskan, Inpex memang belum melakukan pre-feed. Pasalnya Inpex dan pemerintah masih perlu berdiskusi terkait proyek Blok Masela.

Advertisement

"Kami masih terus berkomunikasi dengan pemerintah. Masih ada beberapa hal yang masih perlu dibicarakan dengan pemerintah." kata Usman.