Riset Lifepal : Banyak Warga Desa dan Kota Memilih Tidak Berobat Karena Tak Ada Biaya

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 18 September 2020 - 07:17 WIB

Jumlah Warga yang Tak Mampu Berobat Tak Pengaruhi Derajat Kesehatan di Provinsinya. foto ilustrasi: katadata.co.id
Jumlah Warga yang Tak Mampu Berobat Tak Pengaruhi Derajat Kesehatan di Provinsinya. foto ilustrasi: katadata.co.id

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Tidak sedikit warga di Indonesia di wilayah pedesaan maupun perkotaan yang sakit, dan memilih untuk tidak berobat jalan lantaran tidak adanya biaya pengobatan. Lantas, apakah tingginya persentase warga dengan status ini akan mempengaruhi tingkat morbiditas di provinsi tempat tinggal mereka?

Tingkat morbiditas sendiri didefinisikan sebagai derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase morbiditas, maka semakin buruk pula derajat kesehatan penduduk di provinsi tersebut.

Meski demikian, riset dari Lifepal.co.id terhadap data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan bahwa, persentase jumlah warga di sebuah provinsi yang menolak berobat lantaran tak punya biaya, tidak berkorelasi dengan angka morbiditas di provinsi tersebut.

Sebanyak 3,69% warga Jambi tidak berobat karena tak ada biaya

Menurut data yang dipublikasikan BPS, persentase rata-rata warga yang menolak berobat jalan di tiap provinsi di Indonesia karena ketiadaan biaya berobat mencapai 1,42%.

Melihat data di atas, provinsi dengan persentase tertinggi warga di wilayah kota atau desa yang menolak berobat jalan lantaran tidak memiliki biaya adalah Jambi, dengan angka 3,69%. Persentase ini jelas berada di atas rata-rata nasional, sekaligus menjadi terbesar di antara seluruh provinsi Indonesia.

Akan tetapi, persentase tingkat morbiditas di provinsi ini justru tidak terlalu buruk dan masih berada di bawah rata-rata, yaitu 10,54%.

Provinsi kedua yang berada di bawah Jambi untuk kategori ini adalah Bengkulu. Ada 3,32% dari total penduduk Bengkulu di tahun 2019 yang menolak berobat jalan karena tidak memiliki biaya. Namun, tingkat morbiditas di Bengkulu yang tercatat sebesar 14,25% masih di bawah rata-rata nasional dan hanya menempati posisi ke-16 pada peringkat morbiditas.

Kalimantan Utara dan Jakarta adalah dua provinsi dengan persentase warga yang menolak berobat jalan karena tak punya biaya terkecil.  Di Kalimantan hanya 0,02% dari total penduduk yang tak miliki biaya untuk berobat, sedangkan di Jakarta persentasenya adalah 0,04%. Baik Kalimantan Utara maupun Jakarta juga memiliki tingkat morbiditas di bawah rata-rata.

Tingkat morbiditas di Nusa Tenggara Barat paling tinggi di antara yang lain

Tingkat morbiditas tertinggi di Indonesia ternyata dicatatkan oleh Nusa Tenggara Barat (NTB). Tingkat morbiditas di provinsi ini mencapai 22,69%.

Di bawah NTB, ada Gorontalo dengan persentase 22,22%, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan angka 21,90%.

Meski demikian, jumlah warga yang menolak berobat jalan karena tidak punya biaya di ketiga provinsi itu tidaklah banyak. Persentasenya hanya 1,40% untuk NTB, 0,11% untuk Gorontalo, dan 1,28% untuk NTT, angka ini jelas berada di bawah rata-rata nasional, yakni 1,42%

Tingkat morbiditas di Papua hanya 8,03%

Papua menjadi provinsi dengan tingkat morbiditas terendah, yakni hanya 8,03% saja. Papua diikuti oleh Kepulauan Riau dengan tingkat morbiditas 9,14%.

Persentase warga di Papua yang kesulitan berobat jalan karena tidak punya biaya juga cukup rendah dan masih di bawah rata-rata, yaitu 0,40%. Sementara itu, di Kepulauan Riau persentasenya 1,05%.

Seperti disebutkan di atas, semakin tinggi tingkat morbiditas maka semakin buruk derajat kesehatan masyarakat. Yang artinya, jika semakin rendah nilainya, maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Ketidaksanggupan dalam berobat warga tak jamin keterpurukan derajat kesehatan di wilayahnya

Tingkat morbiditas yang tinggi di suatu provinsi menandakan banyaknya keluhan kesehatan yang dialami penduduk di provinsi tersebut. Namun, persentase penduduk yang tidak berobat jalan karena ketiadaan biaya ternyata tidak langsung mempengaruhi tingkat morbiditas.

Betul sekali bahwasannya, biaya kesehatan memang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, seorang memang disarankan memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan swasta.

Namun faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan suatu masyarakat di suatu provinsi, bukan hanya lantaran ketiadaan materi, dalam hal ini uang. Menurut teori seorang pakar di University of California, Berkeley, sekaligus reformator Hendrik H.L. Blum yang seringkali disebut sebagai Bapak Perencanaan Kesehatan, faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor lingkungan, perilaku, kesehatan, dan keturunan.

Faktor lingkungan bisa berupa kualitas air minum, akses terhadap sumber air minum, akses pembuangan tinja layak, dan sebagainya.

Catatan penulis: Untuk mengolah data ini, Lifepal.co.id mengambil data Profil Statistik Kesehatan 2019 oleh BPS dengan judul Persentase Penduduk di Daerah Perkotaan dan Pedesaan yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Alasan, 2019. Dari data tersebut, Lifepal mengambil angka persentase di kategori “Tidak Punya Biaya Berobat.”

Lifepal  pun melakukan perbandingan dari persentase itu dengan data BPS mengenai tingkat morbiditas di Indonesia pada tahun 2019. Dari kedua data tersebut, kami membuat rata-rata (rerata) dan mengklasifikasikan provinsi dengan tingkat persentase terendah dan tertinggi. Olah data dapat dipertanggungjawabkan oleh lifepal.co.id.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sarang Burung Walet

Jumat, 30 Oktober 2020 - 11:15 WIB

Dahsyat! RI Baw Pulang Rp 2,2 Triliun dari Perusahaan Sarang Burung Walet Asal China

Dalam kunjungannya ke Xiamen Yan Palace Seelong Food Co. Ltd, dia bersama dengan Huang Jian, Chairman dari perusahaan dimaksud menyaksikan penandatanganan Letter of Intent for Purchase (LOI),…

Pembangunan jalan

Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:52 WIB

Tingkatkan Kualitas Jalan Nasional, Kementerian PUPR Manfaatkan Aspal Buton

Tahun 2020 penggunaan Asbuton dilakukan pada jalan sepanjang 793 Km yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia dengan volume kebutuhan sekitar 42.000 ton.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Presiden Jokowi

Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:31 WIB

Jokowi Ajak Pemuda Tekuni Pertanian, Mentan Dorong Modernisasi

Presiden Joko Widodo mengajak kalangan muda Indonesia kembali menekuni dunia pertanian. Menurut Presiden, hanya dengan cara itu negara ini kembali berjaya dan merdeka atas hasil tani yang sangat…

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik, saat membuka Bazaar UMKM di sela-sela peringatan Haul Akbar Maulana Syarif Al Habib Thoha Bin Hasan Bin Yahya, di Ciledug, Kabupaten Cirebon

Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:15 WIB

KemenkopUKM Beberkan Peluang Bisnis UMKM di Tengah Pandemi

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus mampu merespon perubahan-perubahan perilaku dan pola konsumen, sebagai akibat dari penerapan physical distancing selama pandemi Covid-19.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji

Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:00 WIB

Kementerian PANRB-KOICA Lakukan Pelatihan Manajemen Talenta

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali melakukan kerja sama dengan pemerintah Republik Korea melalui Korea International…